Kemhub: Spakbor dan Helm Opsional Saat Bersepeda
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Kemhub: Spakbor dan Helm Opsional Saat Bersepeda

Senin, 21 September 2020 | 16:28 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) menyatakan penggunaan spakbor dan helm bagi pesepeda bersifat opsional.

"Dalam Permenhub No. 59 Tahun 2020, diatur mengenai beberapa persyaratan keselamatan. Misalnya, untuk penggunaan helm maupun spakbor tidak diwajibkan dan bersifat opsional. Untuk spakbor bahkan dikecualikan bagi sepeda balap, sepeda gunung, dan sepeda lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Dirjen Budi Setiyadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020).

Meski tidak wajib, masyarakat tetap bisa menggunakan helm sebagai bagian dari keselamatan saat bersepeda.

Budi berharap Permenhub tersebut dapat segera diimplementasikan hingga ke daerah-daerah tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, dirinya telah mengirimkan surat ke seluruh gubernur dan kantor untuk menyiapkan beberapa fasilitas pendukung bagi pesepeda.

"Artinya ada kewajiban bagi pemerintah untuk secara bertahap menyiapkan infrastruktur bagi pesepeda sehingga menjamin keselamatan bersepeda,” jelas Budi.

Salah satu fasilitas pendukung ini antara lain adalah tersedianya parkir untuk sepeda di kantor, sekolah, tempat umum maupun tempat ibadah secara berharap. Parkir ini juga diharapkan mudah dijangkau oleh pesepeda guna mendorong minat masyarakat menggunakan sepeda dalam kegiatan sehari-hari dan mobilitas jarak dekat.

“Daya beli masyarakat saat ini sudah semakin baik, sehingga kecenderungannya adalah masyarakat mampu membeli kendaraan pribadi seperti mobil dan motor, dampaknya muncul polusi, kebisingan, dan kemacetan. Sekarang mumpung timbul fenomena penggunaan sepeda untuk kegiatan sehari-hari di masyarakat, kami bantu untuk mengembangkan minat tersebut,” jelas Budi.

Terbitnya Permenhub No. 59 Tahun 2020, lanjutnya, juga memberikan landasan hukum untuk pengaturan penggunaan sepeda.

Budi menjelaskan, dasar hukum berlalu lintas ini sesuai UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang belum mengatur sanksi pidana bagi lalu lintas bersepeda. Sebab, pengaturan untuk kendaraan tidak bermotor itu diserahkan kepada daerah.

"PM 59/2020 ini sebenarnya hanya pedoman teknis bagi masyarakat agar mengetahui tata cara bersepeda yang berkeselamatan,” jelas Dirjen Budi.

Permenhub ini juga mengatur tata cara berbelok, berhenti, dan rambu-rambu apa yang diperlukan hingga fasilitas yang diperlukan. Terdapat pula isyarat tangan yang bisa digunakan pesepeda ketika ingin belok, berhenti maupun mempersilahkan untuk mendahului.

“Secara garis besar, ada tiga hal yang diatur melalui PM 59/2020 yakni persyaratan teknis sepeda, tata cara bersepeda di jalan, dan fasilitas pendukung sepeda berupa lajur, jalur, dan fasilitas parkir,” kata Budi.

“Untuk mengakomodir kebutuhan pemerintah daerah (pemda), maka pemda dapat menentukan jenis dan penggunaan sepeda apa saja yang boleh beroperasi di wilayahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah,” tutupnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Jenazah 5 ABK Dalam Lemari Pendingin

Lima ABK Kapal Starindo itu diketahui sebelumnya mengonsumsi miras oplosan dan satu persatu menghembuskan nafas terakhir di kapal.

MEGAPOLITAN | 21 September 2020

Napi Kabur dari Lapas Diduga Gali Lubang Sejak 6 Bulan Lalu

Polda Metro Jaya, Polres Metro Tangerang, dan lapas telah membentuk tim untuk memburu Cai Changpan.

MEGAPOLITAN | 21 September 2020

Kasus Pelecehan, Polisi Segera Periksa Oknum Petugas Rapid Test Bandara

Pemeriksaan untuk bisa menentukan tindak lanjut penyidikan.

MEGAPOLITAN | 21 September 2020

Kasus Dugaan Pelecehan Rapid Test di Bandara, Polisi Temui Korban Hari Ini

Korban diharapkan bisa membuat laporan agar polisi leluasa menyelidiki.

MEGAPOLITAN | 21 September 2020

Pemprov DKI: Volume Lalu Lintas Turun Selama PSBB

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan terjadi penurunan volume lalu lintas selama enam hari pelaksanaan PSBB.

MEGAPOLITAN | 21 September 2020

Kadishub Tangsel Positif Covid-19

Kantor tetap buka, tetapi hanya 25% staf yang masuk.

MEGAPOLITAN | 21 September 2020

Jumlah Positif Covid-19 di Klaster Industri Terus Bertambah

Sejak awal September, sudah terjadi penularan di 22 perusahaan Kabupaten Bekasi, termasuk pabrik Epson.

MEGAPOLITAN | 21 September 2020

Pembebasan Lahan Waduk dan Kali Tetap Berjalan

Normalisasi atau naturalisasi akan dilanjutkan di sejumlah lokasi pada 2021 mendatang.

MEGAPOLITAN | 21 September 2020

Larangan Masker Scuba dan Buff, Sebagian Besar Penumpang KRL Bogor Patuhi Aturan

Penumpang tidak tidak keberatan sejauh masker dengan standar mudah didapat.

MEGAPOLITAN | 21 September 2020

PSBB, Pemprov DKI Kumpulkan Denda Rp 22,7 Juta

Sanksi yang diterapkan mulai dari teguran, sosial, sampai denda administratif.

MEGAPOLITAN | 21 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS