Kemparekraf Raih Predikat Badan Publik Menuju Informatif
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Kemparekraf Raih Predikat Badan Publik Menuju Informatif

Jumat, 22 November 2019 | 09:50 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

JAKARTA, Beritasatu.com - Terus mengusung keterbukaan informasi pada publik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) meraih predikat sebagai Badan Publik Menuju Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP), Kamis (21/11).

Pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menerima penganugerahan Monitoring dan Evaluasi Publik Tahun 2019.

“Penghargaan ini mendorong kami untuk terus menjadi kementerian dan badan yang menerapkan akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat,” kata Angela.

Ajang tahunan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh KIP melalui monitoring dan evaluasi pemeringkatan terhadap badan publik. Sebagaimana amanah UU KIP, badan publik harus memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum.

Tahun ini, seluruh 355 badan publik dievaluasi melalui kuesioner dengan indikator pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) serta Pengumuman Informasi Publik, untuk memastikan kemudahan akses pada informasi di kalangan masyarakat.

KIP memberikan anugerah tersebut kepada perguruan tinggi, BUMN, lembaga (non struktural, negara maupun pemerintah non kementerian), pemerintah provinsi, kementerian dan partai politik. Dalam prosesnya, terdapat lima kategori penilaian yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif.

Proses penilaian melalui berbagai tahap yaitu pengiriman Self Assessment Questionnaire (SAQ), pengembalian SAQ dari Badan Publik ke Tim Penilai KIP, verifikasi SAQ hingga Verifikasi Lanjutan Acak (VLA).

Adapun penilaian kuesioner tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 355 kuesioner. Sementara itu, 264 badan publik yang mendaftarkan di aplikasi.

Untuk kualifikasi Badan Publik Kementerian, terdapat 11 dengan predikat Informatif, 9 dengan Menuju Informatif, 8 dengan Cukup Informatif, 2 dengan Kurang Informatif dan 4 dengan Tidak Informatif.

“Ke depan, kami berharap Kemenparekaf bisa meningkatkan peringkatnya menjadi badan publik informatif melalui berbagai upaya yang sedang dan akan terus kami lakukan dalam melayani keterbukaan informasi kepada publik,” kata Angela.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, menyatakan perolehan informasi publik bagi masyarakat adalah hak yang dijamin UUD 1945. Oleh karena itu, memberikan informasi publik menjadi kewajiban bagi Badan Publik.

"Meski jenis informasi dan mekanismenya tetap merujuk pada UU tentang Keterbukaan Informasi Publik," ujarnya.

Ke depan, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi untuk dapat menjadi Badan Publik yang terbuka, transparan, dan dipercaya masyarakat. Diantaranya adalah konten informasi yang ditingkatkan kualitasnya dan konsistensi untuk terus melakukan upaya-upaya baru yang mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik.

"Dengan mengembangkan pola komunikasi dua arah yang terbuka dan inklusif, Badan Publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga dalam jangka panjang akan mendorong partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, maupun dalam implementasi pembangunan di berbagai bidang," kata Ma'ruf Amin.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mantan Menpora Apresiasi Pengangkatan Stafsus Presiden Kalangan Milenial

“Menyampaikan masukan-masukan berarti demi hari depan bangsa ini,” ucap Roy.

NASIONAL | 22 November 2019

Tangan Kanan Eks Bupati Labuhan Batu Gunakan Uang Suap untuk Beli Rumah

Tim penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka Umar ke tahap penuntutan atau tahap 2.

NASIONAL | 22 November 2019

Pengangkatan Stafsus Presiden, Bukti Jokowi Akomodasi Kalangan Milenial

Pengangkatan staf khusus perlu diapresiasi, Presiden Jokowi mengakomodasi kalangan milenial di pemerintahan.

NASIONAL | 22 November 2019

Polisi: Menantu Santoso Gabung Kelompok Bersenjata MIT Poso

“Dia cukup lihai dalam berperang, namun pengejaran masih terus dilakukan hingga saat ini,” ujar AKBP Didik.

NASIONAL | 22 November 2019

Kasus Terorisme di Medan, Pemimpin JAD dan Guru Ngaji Sudah Ditangkap

DA sering mengunjungi salah satu napi kasus terorisme berinisial I di Lapas Tanjung Gusta.

NASIONAL | 22 November 2019

KPK Duga Ada Pekerjaan Fiktif di Divisi III Waskita Karya Saat Dipimpin Desi Arryani

"Ada setidaknya 14 proyek yang sudah kami identifikasi dan tidak tertutup kemungkinan lebih dari 14 proyek. Itu akan ditelusuri lebih lanjut," kata Febri.

NASIONAL | 22 November 2019

Soal Pekerjaan di Divisi III Waskita Karya, Dirut Jasa Marga: Sudah 10 Tahun Lalu

Desi mengklaim telah menyampaikan hal tersebut kepada penyidik, meski tak mengingat secara rinci karena sudah berlalu 10 tahun.

NASIONAL | 22 November 2019

Angela Terima Anugerah Keterbukaan Informasi untuk Kemparekraf

Wapres berharap Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2019 bisa menjadi pemacu badan publik lainnya untuk lebih terbuka dan transparan dalam tata kelola.

NASIONAL | 21 November 2019

Kemparekraf Targetkan Pariwisata Jadi Penyumbang Devisa Terbesar

"Dengan didukung ekonomi kreatif, menjadikan sektor ini bisa menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia."

NASIONAL | 21 November 2019

Polri: Belum Ada Anggota Polisi Dikenai Sanksi Pamer Kemewahan

"Prinsipnya kalau ada yang melanggar dan terbukti dengan sengaja (pamer) di media sosial akan ditindak.”

NASIONAL | 21 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS