Soal Pilkada, Apkasi: Demokrasi Harus Terus Berjalan di Tengah Pandemi
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Soal Pilkada, Apkasi: Demokrasi Harus Terus Berjalan di Tengah Pandemi

Rabu, 1 Juli 2020 | 09:26 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas menyatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 menunjukan demokrasi harus terus berjalan di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, Pilkada kali ini menjadi tantangan tersendiri akibat pandemi yang belum diketahui kapan berakhir.

"Di waktu yang bersamaan, demokrasi harus terus berjalan dan tidak boleh terhenti karena Covid-19. Oleh karena itu, ada jalan tengah yang telah diambil pemerintah dan tentu Apkasi ingin mengamini ini tentu dengan memerhatikan langkah-langkah protokol kesehatan," ungkap Azwar Anas di webinar Apkasi, Selasa (30/6/2020).

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolli Kurnia Tanjung menyatakan, Pilkada tahun ini harus mengutamakan dua prinsip.

"Prinsip pertama adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat dan prinsip kedua adalah tetap menjaga prinsip-prinsip pelaksanaan demokrasi. Paling tidak ada tiga indikator untuk memenuhi standar kualitas demokrasi pada Pilkada kali ini," pungkas Ahmad Dolli.

Ahmad Dolli menuturkan, indikator demokrasi pertama adalah tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Kedua, tingkat kecurangan harus ditekan karena tidak menutup kemungkinan adanya modus-modus baru di tengah pandemi. Terakhir, pentingnya untuk memfasilitasi calon kepala daerah untuk menyampaikan visi dan misinya.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan pentingnya untuk mengatur protokol kesehatan di setiap tahapan pemilihan. Protokol kesehatan ini juga berlaku untuk semua pemangku kepentingan termasuk penyelenggara, pemilih dan calon yang dipilih.

"Kita juga tidak boleh mendiscount kualitas demokratis di Pilkada mendatang. Demokrasi tidak boleh menjadi korban pandemi Covid-19 dan harus didukung oleh dukungan politis yang luas dan kerangka hukum yang kokoh," imbuh Pramono Ubaid.

Selain itu, terdapat pula beberapa penyesuaian dalam penyelenggaraan Pilkada kali ini. Di antaranya adalah Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan mengurangi jumlah pemilih menjadi 500 pemilih. Sebelumnya, TPS melayani 800 pemilih. Selain itu, kehadiran pemilih akan diatur pembagian waktunya.

Lebih lanjut, Bupati Ngawi Budi Sulistyono menegaskan dukungan pemerintah daerah (pemda) berperan penting dalam penyelenggaraan Pilkada khususnya untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat.

Dukungan yang diberikan dapat berupa sosialisasi dan pendidikan politik, percepatan pemutakhiran e-KTP, membentuk desk Pilkada maupun mengoptimalkan peran tokoh masyarakat.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-74 Bhayangkara

Presiden Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada empat anggota Polri.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Hari Bhayangkara Dirayakan Sederhana

Puncak peringatan Hari Bhayangkara dilaksanakan pada Rabu (1/7) pukul 08.30 WIB di Istana Negara dengan inspektur upacara Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Kapolda Metro Ingin Polri Semakin Dicintai

Polda Metro Jaya membagikan 2.300 paket sembako kepada warga di Asrama Polri Petamburan, Palmerah Jakarta Barat.

NASIONAL | 1 Juli 2020

HUT Bhayangkara, Momentum Polri Dekat dengan Masyarakat

Polri diharapkan semakin profesional. Setiap kerja yang dilakukan harus sesuai protap atau SOP yang dimiliki.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Siswa SMK di Jatim Rancang Mobil Listrik untuk UMKM

Siswa SMK di Jawa Timur melakukan terobosan menciptakan mobil listrik untuk UMKM.

NASIONAL | 30 Juni 2020

KPK Disebut Miliki Sadapan Aliran Dana ke Petinggi Kejagung dan BPK

“Ada 'tapping' (sadapan) pembicaraan soal uang itu sebenarnya. Tanya ke KPK, dan padahal ada buktinya, tapi itu tidak pernah didalami,” kata Wa Ode.

NASIONAL | 30 Juni 2020

FSGI: PPDB DKI Seharusnya Prioritaskan Jarak, Bukan Usia

Untuk itu, sistem komputerisasi PPDB DKI Jakarta harus mengikuti perintah dari Permendikbud 44/2019 Pasal 25 ayat 1.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Jasa Marga Tepis Kabar Pengenaan Denda di Tol Surabaya-Malang

Jasa Marga menepis kabar terkait pengenaan denda pelanggaran di Ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dan Surabaya-Malang.

NASIONAL | 30 Juni 2020

DPR Rekomendasi Pembatalan PPDB DKI Jakarta, FSGI: Bisa Hadirkan Konflik Horizontal

Sebab, dengan dibatalkannya juknis, tentu konsekuensi hukumnya adalah mereka yang sudah diterima tersebut juga dibatalkan.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Ini Dua Skenario Pemerintah Hadapi Covid-19

Terdapat dua skenario yang telah disiapkan oleh pemerintah menghadapi pandemi Covid-19.

NASIONAL | 30 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS