Penuntasan Masalah Desa Tidak Selalu Harus ke Jalur Hukum
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Penuntasan Masalah Desa Tidak Selalu Harus ke Jalur Hukum

Rabu, 1 Juli 2020 | 16:28 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, penuntasan masalah di desa tidak selalu harus ke jalur hukum. Permasalahan yang tidak terlalu besar dapat langsung diselesaikan di desa.

"Saya ingat betul ketika saya masih kecil. Misalnya, ada maling ayam atau pencuri ayam, tidak serta merta kemudian diurus ke polsek atau ke polres dimasukkan sel. Selnya polos enggak. Cukup diselesaikan di desa dengan sanksi-sanksi sosial," ungkap sosok yang akrab disapa Gus Menteri ketika membuka Kongres Kebudayaan Desa 2020, Rabu (1/7/2020).

Dirinya menuturkan, permasalahan warga ini biasanya diputuskan oleh kepala desa. Dengan karisma, kemampuan dan kewibawaan yang dimiliki kepala desa, keputusannya diterima oleh masyarakat.

"Inilah yang saya sebut dengan model problem solving khas desa," imbuhnya.

Gus Menteri pun meyakini, setiap desa memiliki solusi permasalahan yang khas melalui adat dan budaya yang dimiliki.

Untuk itu, Gus Menteri berharap Kongres Kebudayaan Desa 2020 ini mampu berkontribusi dari sisi pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif bagi masyarakat desa.

"Mudah-mudahan, kongres ini menjadi momentum yang sangat berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa-masa yang datang," tutupnya.

Sebagai informasi, Kongres Kebudayaan Desa 2020 diselenggarakan oleh Sanggar Inovasi Desa.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mahfud MD: Polri Harus Tetap Terbuka Terhadap Kritik

Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar Polri tetap terbuka terhadap kritik masyarakat.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Istri Hakim Jamaluddin Divonis Hukuman Mati

PN) Medan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Zuraidah Hanum (42), sebagai dalang pembunuhan suaminya Jamaluddin.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Penerima BLT Dana Desa Mayoritas Petani dan Buruh Tani

Mendes Abdul Halim menyampaikan, hingga 29 Juni 2020, desa yang sudah menyalurkan BLT Dana Desa sebanyak 70.546 desa, atau setara 94 persen.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Jelang New Normal, Ganjar Cek Protokol Kesehatan di Pabrik

Saat mengunjungi pabrik di Kudus, Ganjar mengapresiasi apa yang telah dilakukan PT Norojono yang memberlakukan kerja hanya satu shift.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Jelang Ganti Kapolri,Jenderal Idham Bicara Api dalam Sekam

Jenderal Idham Azis akan pensiun pada akhir Januari sehingga ini adalah HUT Polri yang pertama dan terakhir baginya sebagai Kapolri.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Walhi dan Greenpeace Minta Masyarakat Tak Gunakan AMDK Galon Sekali Pakai

Para pegiat lingkungan sangat kecewa dengan perlakuan produsen yang menjual produk AMDK galon sekali pakai dengan segala bentuk kampanyenya.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Kemdagri: Dana Pilkada Harus Cair Selambatnya 15 Juli

Kemdagri memberikan batas waktu pencairan dana Pilkada pada 15 Juli 2020.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Sapa 6 Kapolres di HUT Bhayangkara, Jokowi Tanya Penanganan Karhutla Hingga Covid-19

Keenam Kapolres mendapat kesempatan langsung berbincang dengan Jokowi diantaranya Kapolres Sabang, Kapolres Pulang Pisau, Kapolres Talaud, Kapolres Rote Ndao.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Mensos: 92 Kabupaten/Kota Tak Perbarui Data Kemiskinan Sejak 2015

Data kemiskinan disusun secara berjenjang dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

NASIONAL | 1 Juli 2020

IHW Gugat BPJH di PTUN Jakarta

IHW mengajukan tuntutan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah melakukan peresmian Sucofindo tanpa melibatkan MUI.

NASIONAL | 2 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS