Komisi IX Dorong Penelitian dan Pengembangan Vaksin Covid-19
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Komisi IX Dorong Penelitian dan Pengembangan Vaksin Covid-19

Rabu, 15 Juli 2020 | 20:40 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan penuh dalam seluruh proses penelitian, pengembangan dan produksi vaksin Covid-19 serta menjamin akses vaksin bagi seluruh masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu poin kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena atas rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan PT Biofarma, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Komisi IX DPR, lanjut Emanuel, juga mendesak Kemkes dan BPOM untuk mengambil kebijakan strategis untuk menjamin produk inovasi di bawah konsorsium riset dan inovasi Covid-19. Produk inovasi tersebut diharapkan dapat digunakan di rumah sakit penanganan Covid-19 milik pemerintah pusat, BUMN, TNI/Polri, pemerintah daerah maupun swasta.

"(Komisi IX) mendorong Kemkes, Kemristek/BRIN, dan BPOM memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta bersinergi dengan lembaga riset, universitas, dan TNI/Polri dalam upaya penangan Covid-19, termasuk dalam riset dan inovasi," tutur Emanuel.

Lebih lanjut, Kemkes, Kemristek dan BPOM diminta untuk mengintensifkan upaya penelitian dan pengembangan obat modern asli Indonesia (OMAI) dengan menggali seluruh potensi sumber daya alam di seluruh pelosok Indonesia.

Menurut Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani, pemerintah harus menyusun grand design penelitian dan pengembangan kemandirian obat dan alat kesehatan (alkes). Grand design ini diharapkan mempertimbangkan pola penyakit di Indonesia, serta kebutuhan obat dan alkes.

Dengan ini, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dapat dilaksanakan secara terukur.

"Inpres ini adalah upaya percepatan menciptakan obat dan alkes. Maka, pertama yang harus kita punya adalah road map, skala prioritas dan tata niaga. Kita mendukung 1000% penelitian ini yang akan membangun kemandirian bangsa kita," kata politisi Fraksi PKS itu.

Mengenai anggaran riset yang rendah, Netty mengatakan pemerintah perlu berkoordinasi dengan Menkeu Sri Mulyani dan Bappenas terkait peningkatan anggaran riset dan inovasi. Khususnya untuk pengembangan bahan baku obat dalam negeri.

"Perlu ada dukungan anggaran yang masih rendah. Harus ada politik penganggaran bagi penelitian obat-obat yang bisa mendukung kualitas kesehatan masyarakat," pungkas Netty.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Korban Tewas Banjir Bandang Luwu Utara Jadi 21 Orang

Hingga Rabu (15/7/2020), jumlah korban jiwa banjir bandang di Luwu Utara menjadi 21 orang.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Bansos Covid-19 di Banten Tidak Lancar

Pendistribusian bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19 di Banten hingga saat ini belum rampung.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Dampak Pandemi Covid-19, Timbul 134.600 Warga Miskin Baru di Banten

Terdapat 134.600 warga miskin baru di wilayah Provinsi Banten sebagai dampak dari pandemi virus "corona" (Covid-19).

NASIONAL | 15 Juli 2020

Ketua Banggar: Penanganan Covid-19 Jadi Landasan Pemulihan Sosial Ekonomi

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan penanganan Covid-19 akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial dan ekonomi nasional.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Mahfud: Polri Harus Tindak Pemberi Surat Jalan Djoko Tjandra

Mahfud MD meminta agar Polri memberikan tindakan secara transparan kepada oknum polisi yang telah membantu pelarian Djoko Tjandra.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Pulangkan Djoko Tjandra Butuh Political Will Pemerintah

Diyakini pendekatan Diplomacy High Level jauh lebih efektif dari rencana pembentukan tim pemburu koruptor yang saat ini sedang diwacanakan oleh pemerintah.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Nasdem Desak RUU PKS Kembali Dimasukkan dalam Prolegnas

Nasdem menyayangkan keputusan DPR yang mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Dukung Parlemen Modern, Setjen DPR Luncurkan Buku RITIK

Peluncuran lima buku rencana induk teknologi informasi dan komunikasi (RITIK) oleh Setjen DPR RI diharapkan dapat mewujudkan parlemen modern.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Kempora Kucurkan Dana Pelatnas untuk Cabor Atletik dan Panahan

Alokasi anggaran yang disetujui untuk cabor atletik sebesar Rp 6,14 miliar, sedangkan cabor panahan mendapatkan anggaran sebesar Rp 3,95 miliar.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Kurangi Risiko kecelakaan, Dirlantas Polda Jateng Intensifkan Pembinaan Pengendara Motor

Dilihat dari populasi sepeda motor, Jateng menduduki urutan kedua setelah Jatim yakni sebanyak 15.924.197 unit.

NASIONAL | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS