BPK Serahkan LHP atas LKPP Tahun 2019 kepada DPD
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

BPK Serahkan LHP atas LKPP Tahun 2019 kepada DPD

Kamis, 16 Juli 2020 | 16:31 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada sidang paripurna DPD di Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Agung menuturkan, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019.

Menurutnya, LKPP tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material pada posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019. Realisasi anggaran, operasional, perubahan ekuitas yang berakhir pada tanggal tersebut juga telah sesuai dengan standar akutansi pemerintahan.

Namun, pemberian opini WTP ini, lanjut Agung, bukan berarti LKPP bebas dari masalah. BPK telah mengidentifikasi sejumlah masalah yang harus ditindaklanjuti, baik dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Is

Penyerahan LHP atas LKPP tahun 2019 oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna (kiri) kepada Ketua DPD (kanan) La Nyalla Mattalitti.

"Tugas BPK, tidak berhenti setelah LHP LKPP diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga seluruh hasil pemeriksaan ditindaklanjuti. Komitmen untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini laporan keuangan, tetapi yang juga penting adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan," tegas Agung.

"Untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti, dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Apalagi berdasarkan ketentuan pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004, pejabat pengelola keuangan negara wajib menindaklajuti hasil pemeriksaan BPK," imbuhnya.

BPK juga melakukan review terhadap pelaksanaan transparansi fiskal, kesinambungan fiskal jangka panjang, serta kemandirian fiskal pemerintah daerah (pemda) tahun 2018 dan 2019.

Laporan tambahan ini dilakukan sebagai wujud nyata BPK sebagai lembaga pemeriksa yang memberikan manfaat sesuai dengan International Standard of Supreme Audit Institutions (ISSAI) No. 12 tentang The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions.

Is

Konferensi pers penyerahan LHP atas LKPP Tahun 2019 kepada DPD RI.

Review terhadap kemandirian fiskal mencakup seluruh pemda dengan level penilaian yakni belum mandiri, mandiri, menuju kemandirian, mandiri hingga sangat mandiri. Dari 542 pemda, hanya satu daerah yang berhasil mencapai level "sangat mandiri" yakni Kabupaten Badung di Bali dengan indeks kemandirian fiskal (IKF) mencapai 0,8347.

"Yang berarti, 83,47% belanja daerah didanai oleh pendapatan yang dihasilkannya sendiri, pendapatan aslidDaerah (PAD). Indeks tersebut lebih tinggi dibanding dengan Kota Bandung dengan IKF 0,4024, bahkan lebih tinggi dari Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kapasitas fiskal terbesar di antara seluruh daerah di Indonesia, dengan IKF sebesar 0,7107," tutup Agung.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pengacara Djoko Tjandra Mengaku Tahu Surat Jalan dari Jenderal Polri

Anita Kolopaking membantah berkoordinasi dengan Brigjen Prasetijo Utomo. Namun Anita mengaku tahu adanya surat jalan untuk Djoko yang disiapkan Prasetijo.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Langkah Erick Thohir Gandeng KPK Kawal Dana PEN Dinilai Tepat

Pendampingan dari KPK dilakukan agar menjaga anggaran PEN tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oknum tertentu.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Kepala Gugus Tugas Minta Bonek "Hijaukan" Jatim dan Surabaya

Bonek diminta menghijaukan atau menjadikan Kota Surabaya dan Jawa Timur masuk ke dalam zona hijau Covid-19.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Jelang Iduladha, Ditjen Hubdat Optimalkan Pemesanan Tiket Daring

Calon penumpang kapal penyebrangan diminta untuk memesan tiket secara daring guna mengantisipasi antrean panjang di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Pentingnya Peran Guru dan Sekolah dalam Pendidikan Jarak Jauh

Peranan teknologi pada dasarnya untuk membantu dan memudahkan proses belajar mengajar.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Prabowo Berharap Hadirkan 500 Rantis Maung Saat HUT TNI

Menhan Prabowo Subianto menyatakan pihaknya menantikan datangnya 500 unit kendaraan taktis (rantis) Maung buatan PT Pindad pada HUT TNI.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Puan Maharani: Konsep RUU BPIP Perkuat BPIP Jaga Ideologi Negara

Pemerintah serahkan RUU BPIP kepada pemerintah.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Cegah Stunting Lewat Program Berbasis Keluarga

Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat, hingga keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil dalam pencegahan masalah stunting

NASIONAL | 16 Juli 2020

Agar Program Hutan Lestari Berhasil, Peran Sentral Perempuan Harus Makin Didorong

Perempuan punya aspek sangat strategis. Namun, selama ini pengurusan hutan terutama aktivitas fisik dan lapangan terlanjur dianggap sebagai dunia para pria.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Pemprov Sumut Siapkan Anggaran Rp 500 Miliar Bantu Keluarga Miskin

Pemprov Sumut hanya melakukan transfer untuk satu daerah yang nantinya dibelikan sesuai kebutuhan untuk bantuan keluarga miskin.

NASIONAL | 16 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS