BPK Serahkan LHP kepada Kemkeu dan Bappenas
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

BPK Serahkan LHP kepada Kemkeu dan Bappenas

Selasa, 28 Juli 2020 | 16:36 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan (LK) pada Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (27/7/2020).

LHP tersebut diserahkan oleh Anggota II BPK Pius Lustrilanang kepada Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Penyerahan LHP dilakukan di masing-masing kantor kementerian.

Is

Anggota II II BPK Pius Lustrilanang menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

LHP yang diserahkan kepada Menkeu adalah LHP atas LK Bendahara Umum Negara (LK BUN), LK Kemkeu (LK BA 015), serta LK Indonesia Infrastructure Finance Development (LK IIFD) Tahun 2019. Sedangkan LHP yang diserahkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas adalah LHP atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019.

Keempat laporan keuangan tersebut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena temuan pemeriksaan tidak berdampak material.

"Permasalahan tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan, sehingga kami memberikan opini WTP," kata Pius.

Dirinya menambahkan, BPK berkewajiban memantau perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang termuat dalam LHP BPK. Pemantauan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Is

Anggota II BPK Pius Lustrilanang.

Pius pun mengingatkan agar kedua kementerian dapat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, sehingga opini WTP yang telah diperoleh dapat dipertahankan kembali.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan tersebut Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Laode Nusriadi beserta pemeriksa di lingkungan Auditorat Keuangan Negara II BPK.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Banjir Rendam Ribuah Rumah di 38 Desa di Aceh Barat

Tingginya curah hujan di Kabupaten Aceh Barat sejak Senin (27/7/2020) membuat ribuan rumah yang tersebar di tujuh kecamatan terendam banjir.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Sudah Jadi Tersangka, Jenderal Prasetijo Belum Bisa Dipecat

Brigjen Prasetijo Utomo yang sudah menjadi tersangka karena melindungi buronan Djoko Tjandra belum bisa dipecat karena belum ada proses sidang.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Warga Jember Tak Puas terhadap Kinerja Pemda Tangani Covid-19

Hasil survei menemukan setidaknya ada lima persepsi negatif atau rapor merah atas kinerja Pemkab Jember.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Periksa 2 Pegawai Rohde and Schwarz untuk Tersangka PT Merial Esa

Pemeriksaan terhadap kedua pegawai PT Rohde Indonesia itu diduga terkait dengan Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia, Erwin Sya'af Arief.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Motif Prasetijo Turuti Kemauan Djoko Tjandra Belum Diungkap

Mabes Polri masih belum mengungkapkan motif Prasetijo Utomo tunduk terhadap perintah buronan kakap Djoko Soegianto Tjandra.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Jelang Pilkada Serentak, BPKP Inisiasi Sinergi Pengawalan Akuntabilitas

BPKP menginisiasi pentingnya kolaborasi dalam mengawal akuntabilitas Dana Hibah dan Bansos jelang Pilkada Serentak.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Presiden Keluarkan Perpres Perlindungan Anak Korban dan Anak Saksi

Presiden menetapkan Perpres Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi pada 6 Juli 2020.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPK Fokus pada Tindakan Pencegahan, Ini Respons Ketua MPR

Kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri yang berhasil menyelamatkan uang negara Rp 79 triliun selama semester I-2020.

NASIONAL | 28 Juli 2020

MUI: Miliki Penyakit Bawaan Lebih Baik Salat Iduladha di Rumah

Umat Islam yang lanjut usia, sakit, dan memiliki penyakit bawaan diimbau agar melakukan salat Iduladha 1441 H di rumah bersama keluarga.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Menkes Setujui Sumut Jalankan Kegiatan Sosial Ekonomi Berdaptasi dengan Kebiasaan Baru

"Ada buku panduan dengan 500 halaman di dalam adaptasi kebiasaan baru ini," sebut Edy Rahmayadi

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS