Ini Alasan BPK Beri Opini WTP pada Laporan Keuangan Kemperin
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Ini Alasan BPK Beri Opini WTP pada Laporan Keuangan Kemperin

Rabu, 29 Juli 2020 | 22:42 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Perindustrian (Kemperin).

Anggota II BPK Pius Lustrilanang mengatakan opini WTP diberikan karena permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Kemperin tahun 2019. Selama pemeriksaan, temuan pemeriksaan yang memerlukan koreksi telah ditindaklanjuti oleh Kemperin dengan jurnal koreksi, sehingga telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Istimewa

Anggota II BPK Pius Lustrilanang bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Hal ini disampaikan Pius usai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Kantor Kemperin, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Pius menjelaskan, temuan yang memerlukan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) telah diperbaiki, sehingga pengungkapan telah memadai. Dari hasil pemeriksaan BPK, terdapat empat permasalahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 12 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Namun, permasalahan SPI dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Kemperin tahun 2019," jelas Pius.

Di hari yang sama, Pius juga menyerahkan LHP atas laporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)kepada Kepala LKPP Roni Diwi Susanto di Kantor Pusat LKPP, Jakarta.

Seperti Kemperin, LKPP menerima predikat WTP dan bahkan menuai apresiasi dari BPK karena telah berupaya menjaga kualitas tata kelola keuangan negara.

Is

Penyerapan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan LKPP Tahun 2019 di Kantor Pusat LKPP, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Pada kesempatan tersebut, Pius mendorong agar Kemperin maupun LKPP segera menindaklanjuti rekomendasi BPK. Dengan ini, hasil pemeriksaan dapat memberikan hasil yang optimal untuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Auditor Utama Keuangan Negara (AKN) II Laode Nusriadi, para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kemperin dan LKPP, serta pemeriksa di lingkungan AKN II BPK.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Selamatkan Uang Negara, Hendropriyono Apresiasi Kepemimpinan Firli di KPK

Meski tanpa sensasi, kerja penindakan KPK terus berlangsung dan yang tidak kalah penting berhasil melakukan penyelamatan uang negara sebesar Rp 79 triliun

NASIONAL | 29 Juli 2020

IHW Ajak Penggiat Halal Luar Negeri Ikut Berkurban

Indonesia Halal Watch menggandeng Ishihara Charity Foundation menyediakan hewan kurban sebagai wujud dari solidaritas dan kesalehan sosial.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Pastikan Kesiapan Prajurit, Dansatgas Yonif 125/Simbisa Kunjungi Perbatasan RI-PNG

Prajurit Satgas Yonif 125/Simbisa siap melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Pengaman Perbatasan walaupun dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kasum: Peran TNI dalam Pemberantasan Terorisme Diamanatkan UU

Presiden Jokowi juga telah menekankan pentingnya memberikan kewenangan kepada TNI dalam mengatasi aksi terorisme, sehingga dapat diberantas langsung ke akarnya.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Konsultan Konstruksi Wajib Tahu Regulasi Rancang Bangun

Para pelaku jasa konsultansi konstruksi wajib mengetahui regulasi rancang bangun karena metode ini semakin banyak digunakan pada berbagai proyek pemerintah.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Ini Hasil Klarifikasi Kejagung soal Pertemuan Jaksa dengan Kuasa Hukum Djoko Tjandra

Kejagung membuka hasil pemeriksaan pengawasan terhadap sejumlah jaksa terkait beredarnya foto dengan pengacara buronan Djoko Tjandra, Anita Kolopaking.

NASIONAL | 29 Juli 2020

KPU Temukan Puluhan Ribu Warga Meninggal di Kediri Masih Terdata Sebagai Pemilih

Sebanyak 26.003 orang yang sudah meninggal dunia masih terdata sebagai pemilih dalam kegiatan pencocokan dan penelitian menjelang Pilkada 2020 di Kediri.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kempupera Tuntaskan Pembangunan 2 PSN Irigasi

Kempupera targetkan pembangunan 500.000 hektare irigasi mulai 2020 hingga 2024.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Top Business Berikan TOP CSR Awards kepada Perusahaan dengan CSR Terbaik

Penghargaan bidang CSR, TOP CSR Awards 2020, diberikan kepada perusahaan-perusahaan terkemuka, di Sultan Hotel Jakarta, Rabu (29/7/2020).

NASIONAL | 29 Juli 2020

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Suap Berjamaah DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tuntas kasus dugaan suap terkait fungsi dan kewenangan DPRD Sumatera Utara

NASIONAL | 29 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS