Perkuat Sinergi, BPK Teken MoU dengan Polri dan Kejaksaan
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Perkuat Sinergi, BPK Teken MoU dengan Polri dan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2020 | 21:18 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan dan Polri terkait pemeriksaan maupun non-pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Masing-masing pimpinan ketiga lembaga yakni Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Jaksa Agung ST Burhanudin, serta Kapolri Idham Azis menandatangani nota kesepahaman atau MoU di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Adapun MoU antara BPK-Polri berisi kesepakatan kerja sama dalam rangka pemeriksaan, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Sementara itu, MoU Kejaksaan-BPK mencakup kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Is

Penandatanganan nota kesepahaman antara BPK dan Kejaksaan.

Menurut Agung Firman Sampurna, kedua MoU merupakan pembaharuan dari MoU yang telah ditandatangani sebelumnya. Yakni MoU antara BPK dan Kejaksaan mengenai tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana pada tahun 2007.

MoU ini juga memperbarui kerja sama sebelumnya terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, atau terkait dengan e-audit yang ditandatangani di 2011.

iS

Penandatanganan nota kesepahaman antara BPK dan Polri.

Sementara itu, MoU antara BPK dan KPK mengenai kerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditandatangani di tahun 2006 telah diperbarui pada bulan Januari lalu.

Agung menambahkan, MoU yang baru ditandatangani ini merupakan perluasan ruang lingkup kerja sama. Sebelumnya, kerja sama hanya fokus pada penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan yang berindikasi korupsi. Kini, ketiganya bersinergi dalam bidang penguatan bidang sumber daya manusia (SDM).

Perluasan lingkup ini juga dilakukan dalam MoU antara BPK-KPK.

Selain itu, pembaharuan juga meliputi masa berlaku, pola koordinasi dan monitoring pelaksanaan dari MoU, sehingga memberikan satu indikator pengukuran yang lebih jelas dan terukur dari sisi kinerja masing-masing instansi.

"Semoga nota kesepahaman antara BPK-Kejaksaan RI dan BPK-Kapolri menjadi langkah baru yang semakin memperkuat koordinasi dan sinergi instansi," tutup Agung.

Sebagai informasi, sejumlah jajaran BPK menghadiri penandatanganan nota kesepahaman ini.

Is

(Kiri ke kanan) Ketua KPK, Anggota VII BPK, Jaksa Agung, Wakil Ketua BPK, Anggota I BPK, Kepala Polri, Anggota V BPK, Kepala BPKP.

Di antaranya adalah Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota I BPK Hendra Susanto, Anggota V BPK Bahrullah Akbar, Anggota VII BPK Daniel Lumban Tobing.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Ketua KPK Firli Bahuri, serta Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

Us

Salam sinergi juga dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kepolisian Daerah di beberapa provinsi.

Selain peserta yang hadir secara fisik, acara ini diikuti secara virtual oleh anggota BPK, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan BPK, Kejaksaan maupun Polri. Terdapat pula para Jaksa Agung Muda, serta Kajati dan Kapolda, serta perwakilan Kajari dan Kapolres dari 34 provinsi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

76 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor MA Lolos Seleksi Administrasi

Sebanyak 76 orang calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor) Mahkamah Agung (MA) dinyatakan lolos seleksi administrasi.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Kasus Covid-19 di Sumut Bertambah 207 Orang

Penambahan kasus positif Covid-19 di Sumut bersal dari Kota Medan sebagai penyumbang terbesar dalam kurun waktu 24 jam.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Kasus Intoleransi di Surakarta, Polisi Tetapkan Empat Tersangka

Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus intoleransi di mana mereka terlibat penyerangan kediaman almarhum Segaf Al Jufri di Surakarta.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Polda Sumbar Tetapkan Bupati dan Sekda Agam Sebagai Tersangka

Polisi menetapkan dua petinggi Kabupaten Agam sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian terhadap Mulyadi selaku anggota DPR.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Waketum Gerindra: Tak Perlu Khawatir Akan Ancaman Resesi

Arief yakin perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih baik setelah keadaan di dunia juga normal.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Masa Pandemi, Pemerintah Diminta Tidak Biarkan Tindakan Intoleransi

Negara melalui aparat penegak hukum tetap harus hadir dan menegakkan hukum terhadap kelompok-kelompok intoleran.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Polisi Buru Kelompok Ali Kalora yang Mengadang Pegawai Dinkes Poso

Pelaku diperkirakan berjumlah 5 orang membawa senjata api dan mengancam pegawai Dinkes Poso jika mencoba melawan.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Sultan HB X Belum Izinkan Sekolah Tatap Muka

Gubernur DI Yogyakarta, Sultan HB X, belum mengizinkan seluruh sekolah di DIY memberlakukan pembelajaran tatap muka pasien positif Covid-19 masih fluktuatif.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Mahfud: Korupsi Era Sekarang Dibangun Melalui Demokrasi

Menurut Mahfud MD, praktik korupsi di era sekarang dibangun melalui proses demokrasi.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Setelah Anji, Polisi Periksa Hadi Pranoto

Hadi Pranoto akan diperiksa terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax herbal Covid-19.

NASIONAL | 11 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS