Bersama RMIT, BPK Bahas Penggunaan Big Data dalam Audit Kinerja
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-0.17)   |   COMPOSITE 5126.33 (-0.48)   |   DBX 964.304 (2.12)   |   I-GRADE 140.573 (0.13)   |   IDX30 429.149 (0.46)   |   IDX80 113.629 (0.19)   |   IDXBUMN20 294.159 (0.12)   |   IDXG30 119.586 (-0.02)   |   IDXHIDIV20 382.889 (0.21)   |   IDXQ30 125.935 (-0.19)   |   IDXSMC-COM 219.954 (0.48)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-0.36)   |   IDXV30 106.718 (0.26)   |   INFOBANK15 842.264 (-0.64)   |   Investor33 375.573 (0.11)   |   ISSI 150.643 (0.48)   |   JII 545.954 (2.75)   |   JII70 186.804 (0.86)   |   KOMPAS100 1025.81 (-0.05)   |   LQ45 790.454 (0.49)   |   MBX 1419.3 (-0.61)   |   MNC36 282.56 (-0.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-0.09)   |   SMInfra18 242.071 (0.05)   |   SRI-KEHATI 317.648 (0.34)   |  

Bersama RMIT, BPK Bahas Penggunaan Big Data dalam Audit Kinerja

Jumat, 18 September 2020 | 12:50 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University Australia telah menggelar seminar daring internasional yang mengusung tema "Integrated Audit and the Role of Big Data in Performance Audit", Selasa (15/9/2020).

Menurut Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, beberapa contoh pemeriksaan yang menggunakan big data adalah audit kinerja pada administrasi pencatatan sipil.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas dalam penyelenggaraan administrasi catatan sipil dan untuk menganalisis penggunaan data dalam mengevaluasi kualitas data, keakuratan dan kehandalan data.

"Penggunaan big data lainnya adalah seperti pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemeriksaan ini ditujukan untuk menilai kepatuhan instansi pemerintah dalam menggunakan sistem E-katalog ini," jelas Agus.

Dirinya menjelaskan, data dalam sistem e-katalog bisa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sekaligus pemeriksaan terhadap implementasinya dalam melakukan perjanjian antara lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan penyedia e-commerce.

Big data, lanjut Agus, juga digunakan dalam pemeriksaan kinerja program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Pemeriksaan ini dilakukan bertujuan untuk menilai efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan dalam program penangangan pandemi Covid-19," kata Agus.

iS

Anggota V BPK Bahrullah Akbar saat memberikan sambutan.

Menurut Anggota V BPK Bahrullah Akbar, seminar ini bisa memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan pengguna laporan hasil pemeriksaan (LHP) lainnya.

Maka, dipandang perlu bagi BPK untuk mengembangkan audit atas laporan keuangan yang mengintegrasikan dan memperhatikan aspek kinerja tertentu yang dicapai oleh pemerintah pada periode tertentu, atau Long Form Audit Report (LFAR).

Hal ini mendukung semangat The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12 dan bertujuan untuk mendorong pemerintah tidak hanya sekedar mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk melaksanakan program pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.

"Kami berharap pendekatan ini dapat membantu mengarahkan pemerintah dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Strategis BPK yaitu menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat," jelas Bahrullah.

Dirinya menambahkan, BPK telah menyusun pedoman LFAR berdasarkan ketentuan dan best pratices yang ada. Selanjutnya, gugus tugas (atau task forces) mempersiapkan pilot project LFAR mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pelaporan.

Pada semester pertama tahun 2020, terdapat lima Kantor BPK Perwakilan di Provinsi Aceh, Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur di bawah Auditorat Keuangan Negara V yang telah menyelesaikan pilot project atau proyek percontohan LFAR Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019.

Proyek percontohan ini dilaksanakan berdasarkan alokasi auditor yang efisien untuk menilai pencapaian program utama pemerintah daerah di bidang pelayanan publik, infrastruktur, dan pengelolaan dana otonomi khusus.

Pakar audit kinerja dari RMIT Scott Bayley menjelaskan, lembaga pemeriksa sebaiknya melakukan pemindaian lingkungan sepanjang tahun untuk mengidentifikasi topik-topik yang potensial untuk dilakukan audit kinerja.

Setiap tahunnya, lembaga pemeriksa tentunya menerima banyak pertanyaan, pernyataan keprihatinan dan permintaan penyelidikan khusus baik dari Anggota Parlemen maupun masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh badan sektor publik atau pengelolaan sumber daya publik.

"Di Australia, pemeriksaan kami dilakukan dengan cara yang obyektif dan etis, dengan sepenuhnya menjaga kerahasiaan dan sesuai dengan persyaratan praktik audit kami. Yang terpenting, semua informasi yang diterima melalui permintaan penyelidikan khusus, ekspresi keprihatinan, dan pengungkapan kepentingan publik, digunakan untuk membantu kami dalam mengidentifikasi topik pemeriksaan yang akan datang," ungkap Scott.

"Untuk menjaga independensi pemeriksa, kami memiliki sistem untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam pemeriksaan dibuat dengan pertimbangan yang tepat manfaat dari suatu pemeriksaan," jelasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tekan Angka Kematian di Jateng, Penderita Gula Darah dan Hipertensi Diminta Tetap di Rumah

Sebab, dua penyakit itu disebut sebagai penyebab tertinggi kasus kematian akibat Covid-19 di Jawa Tengah.

NASIONAL | 18 September 2020

Tenaga Kesehatan Terpapar Covid-19 di Nias Bertambah 33 Orang

Dokter dan perawat terpapar karena kita mengalami kekurangan alat pelindung diri (APD).

NASIONAL | 18 September 2020

Dana Pinjaman PEN Dipakai Bangun Sport Center, Pemprov Banten Menuai Kritik

Dalam kerangka acuan kerja (KAK) lelang yang disahkan pada 21 Februari 2020, tidak ditemukan output yang menerangkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat.

NASIONAL | 18 September 2020

Pengurus IPKN Jabar Periode 2020-2023 Resmi Dilantik

Pengurus diminta menjalankan tugasnya dengan baik agar keberadaan organisasi profesi IPKN semakin mendukung peningkatan kompetensi pemeriksa keuangan negara.

NASIONAL | 18 September 2020

Penyebaran Paham Radikal di Indonesia Mengkhawatirkan

Keberadaan kelompok radikal anti-Pancasila yang ada di Indonesia mengincar seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.

NASIONAL | 18 September 2020

PKB Gelar Tahlil dan Doa Bersama untuk Dokter dan Tenaga Kesehatan

Mendoakan para pejuang pandemi adalah ikhtiar spiritual yang tidak kalah penting selain melakukan ikhtiar medis, dan ikhtiar dari sisi kesehatan.

NASIONAL | 18 September 2020

Pengadilan Tipikor Jakarta Gelar Sidang Perdana Jaksa Pinangki Rabu Depan

Sidang perkara dugaan suap dan TPPU Jaksa Pinanki nantinya akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto.

NASIONAL | 18 September 2020

5 Kabupaten Belum Miliki Perbub, Sekda Sulteng Desak Segera Terbitkan Aturan Penegakan Protokol Kesehatan

Dari 13 kabupaten/kota di Sulteng, baru delapan kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan bupati/wali kota mengatur penegakan hukum protokol kesehatan.

NASIONAL | 18 September 2020

2.520 Orang Jalani Isolasi Mandiri, Gugus Tugas Sumut Masih Bahas Pemindahan Orang Tanpa Gejala

"Berdasarkan kasus positif aktif tersebut, sebanyak 2.520 orang menjalani isolasi mandiri dan selebihnya dirawat di sejumlah rumah sakit," ujar Whiko Irwan.

NASIONAL | 18 September 2020

Disperindag Bengkulu Ancam Cabut Izin Agen Gas Elpiji yang Nakal

Dari hasil pengecekan di lapangan, tidak ditemukan adanya indikasi kelangkaan gas seperti yang di keluhkan warga dan harganya melambung Rp 25.000/tabung.

NASIONAL | 18 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS