Kemhub Terus Dorong Indonesia Bebas Kendaraan Kelebihan Muatan
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Kemhub Terus Dorong Indonesia Bebas Kendaraan Kelebihan Muatan

Rabu, 23 September 2020 | 18:53 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Bali, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) terus mendorong Indonesia bebas kendaraan dengan muatan berlebih (over dimension and overloading atau ODOL) pada tahun 2023.

“Seperti yang telah kita ketahui, ODOL harus diberantas karena mampu menimbulkan beragam permasalahan seperti, kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan, tingginya biaya perawatan infrastruktur," kata Dirjen Hubdat Budi Setiyadi saat membuka bimbingan teknis (bimtek) di Kuta, Bali, Rabu (23/9/2020).

Kendaraan ODOL ini juga bisa mengurangi daya saing internasional karena tidak bisa melewati pos lintas batas negara (PLBN). Muatan berlebih juga bisa memperpendek umur kendaraan, serta menimbulkan polusi udara yang berlebihan.

Untuk membasmi kendaraan ODOL, Ditjen Hubdat telah menggelar bimtek terkait penyelenggaraan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB). Kegiatan ini diikuti oleh Korsatpel UPPKB serta perwakilan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) se-Indonesia.

Di sini, peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan penanganan ODOL dan penyelenggaraan UPPKB, sosialisasi dan uji publik tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan, serta penindakan P21 terhadap kendaraan ODOL.

Bimtek juga membahas kebijakan normalisasi kendaraan, penegakan Hukum di UPPKB, kebijakan penyelenggaraan angkutan barang di jalan, serta cara mengubah persepsi masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan UPPKB.

"Ada pula pelatihan sistem JTO dan pelatihan sistem evaluasi penilaian kinerja UPPKB (SIEVA),” jelas Dirjen Budi.

Budi menjelaskan, acara juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai pembina teknis penyelenggaraan UPPKB dengan petugas lapangan UPPKB. Bimtek diharapkan juga mampu meningkatkan kompetensi petugas UPPKB melalui pelatihan menggunakan aplikasi Jembatan Timbang Online (JTO).

Sejumlah upaya lainnya telah dilakukan Ditjen Hubdat untuk meningkatkan kinerja UPPKB sebagai garda terdepan penanganan ODOL.

Di antaranya adalah rehabilitasi bangunan UPPKB, dukungan transparansi layanan melalui komitmen bersama untuk mencegah pungutan liar, serta peningkatan kapasitas SDM UPPKB.

Ditjen Hubdat juga mendorong kerja sama operasional UPPKB dengan pihak swasta, pengembangan sistem informasi terintegrasi di UPPKB, serta penerapan sistem manajemen mutu menuju sertifikasi ISO 9001:2015.

Guna mewujudkan Indonesia bebas ODOL, UPPKB juga telah menerapkan teknologi berupa sensor dimensi, detektor kendaraan, CCTV, dan weigh in motion (WIM).

Sementara itu, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Risal Wasal berharap para Korsatpel mampu meningkatkan pelayanan dan kinerja operasional.

Dirinya menambahkan, UPPKB Losarang dan BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat juga telah berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 dari lembaga internasional bidang pelayanan publik TUV Rheinland.

"Saya berharap prestasi ini dapat memotivasi Korsatpel lainnya untuk menerapkan standar ISO 9001:2015 dalam penyelenggaraan UPPKB,” kata Risal.

Adapun target sertifikasi ISO 9001:2015 yang dimaksud akan diterapkan di beberapa UPPKB seperti Sibolangit, Mambang Muda, Dolok Estate, Tanjung Balik, Sungai Langsat, Balai Raja, Jambi Merlung, Muara Tembesi, Balonggandu, Kulwaru, Rejoso, Cekik, dan Nun Baun Sabu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU Tetapkan Dua Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Serang

Pilkada Kabupaten Serang akan diikuti dua pasang calon, setelah keduanya ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.

NASIONAL | 23 September 2020

Kemtan Kembangkan 35 Ha Lahan Vanili di 4 Provinsi

Pengembangan lahan vanili dilakukan di Jawa Barat, Maluku, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.

NASIONAL | 23 September 2020

Operasi Yustisi, Hampir 1 Juta Masyarakat Ditindak

Hampir 1 juta masyarakat ditindak dalam Operasi Yustisi 2020 yang sudah digelar sejak 14 September 2020 di seluruh Indonesia.

NASIONAL | 23 September 2020

Buru Napi Kabur, Ditjenpas Bentuk Tim Khusus

Tim khusus tersebut dibentuk guna memburu terpidana mati Cai Changpan yang kabur dari Lapas Klas I Tangerang.

NASIONAL | 23 September 2020

Sultan HB X Sebut Rasio Tes Covid-19 di DIY Belum Ideal

Menurut Sultan, mestinya setiap daerah bisa melakukan swab test terhadap minimal satu persen dari jumlah penduduk.

NASIONAL | 23 September 2020

Kota Cimahi Alami Fenomena Hujan Butiran Es

Wilayah Kota Cimahi, Jawa Barat pada Rabu (23/9/2020) siang sekitar pukul 14.40 WIB, dilanda fenomena hujan deras disertai butiran es.

NASIONAL | 23 September 2020

Sugapa Memanas, Brigjen Polisi Diturunkan

Brigjen Mathius D Fakhiri terbang ke Sugapa, Intan Jaya guna meredam kasus penembakan Pendeta Yeremias Zanambani di Kampung Bomba Distrik Hitadipta.

NASIONAL | 23 September 2020

KPU Siapkan Jenis Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

KPU telah menyiapkan sejumlah sanksi bagi Paslon Pilkada Serentak yang melanggar protokol kesehatan.

NASIONAL | 23 September 2020

Pinangki Didakwa Terima Suap, Cuci Uang Hingga bermufakat Jahat

Pinangki didakwa telah menerima suap dari Djoko Tjandra serta melakukan tindak pidana pencucian uang serta melakukan pemufakatan jahat.

NASIONAL | 23 September 2020

KPK Lelang Perhiasan Hingga 7 Unit Mobil dari Perkara Korupsi

KPK bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III melelang barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi.

NASIONAL | 23 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS