Hadirkan Teman Bus, Kemhub Gandeng Kempupera dan Korlantas Polri
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Hadirkan Teman Bus, Kemhub Gandeng Kempupera dan Korlantas Polri

Jumat, 25 September 2020 | 21:34 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) telah menghadirkan program pembelian layanan angkutan perkotaan atau Buy the Service (BTS) yang dinamakan "Teman Bus".

Dalam program ini, Ditjen Hubdat bekerja sama dengan Ditjen Bima Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) bersama Korp Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri).

Menurut Dirjen Hubdat Budi Setiyadi, Teman Bus diluncurkan untuk mengatasi kemacetan kemacetan lalu lintas, menghadirkan angkutan perkotaan yang ramah lingkungan, dan menjamin transportasi yang nyaman, aman, serta berkelanjutan.

Berdasarkan UU No 22 tahun 2009 Pasal 158, lanjut Budi, pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.

"Jadi, artinya pemerintah harus dapat menjamin angkutan umum yang sesuai dengan harapan masyarakat seperti headway-nya jangan terlalu lama. Selain itu, biaya yang murah juga dibarengi dengan kenyamanan, keamanan, keselamatan saat menggunakan transportasi umum,” kata Dirjen Budi saat mengikuti webinar, beberapa waktu lalu.

Sejak 2017, lanjut Budi, Kemhub telah membuat program Bus Rapid Transit (BRT) dengan skema pemerintah membeli bus dan kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengaturnya.

“Kemudian di tahun 2019, pemerintah membuat program lainnya yaitu BTS yang eksekusinya pada tahun 2020 ini,” kata Budi.

Pada program BTS, Ditjen Bina Marga Kempupera memberikan dukungan berupa penyediaan infrastruktur di koridor-koridor yang dilalui dan lebih khusus lagi yang melalui jalan-jalan nasional di kota-kota yang menjadi lokasi implementasi BTS.

Menurut Pantja Dharma Oetojo selaku Kepala Sub Direktorat Keterpaduan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kempupera, wilayah perkotaan akan terus mengalami pertumbuhan dengan berpindahnya masyarakat dari pedesaan ke perkotaan.

“Dengan adanya pertumbuhan ini, tentunya akan semakin membutuhkan prasarana dan sarana transportasi yang mendukung. Maka itu, peran kita sebagai pemerintah harus dapat memberikan solusi dengan mengoptimalkan dan membangun infrastruktur yang sejalan dengan peningkatan transportasi baik dari segi kualitas, pelayanan, maupun aspek keselamatan,” jelas Pantja.

Sementara itu, Risya Mustario selaku pembicara dari Ditkamsel Korlantas Polri menyatakan pihaknya siap mendukung penegakan hukum dalam manajemen rekayasa lalu lintas pada penerapan BTS.

“Pentingnya lalu lintas bagi urat nadi masyarakat artinya segala bentuk kehidupan masyarakat dari hal besar dan kecil seluruhnya berkaitan dengan lalu lintas. Oleh karena itu, baik buruknya berlalu lintas di masyarakat tergantung dari cermin budaya masyarakat. Sehingga hal tersebut mendorong Polri saat ini untuk mendukung segala program yang berkaitan dengan lalu lintas khususnya program BTS ini terkait trouble spot,” jelas Risya.

Adapun layanan Teman Bus ini gratis karena pemerintah telah mensubsidi 100% biaya operasional kendaraan yang diperlukan.

“Subsidi ini agar layanan angkutan juga dapat melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan. Selain itu, kami harapkan karena tanpa biaya, gratis maka dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat,” jelas Budi.

SPM ini meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan (seperti tersedianya kursi prioritas), dan keteraturan. Penerapan SPM ini nantinya harusdipenuhi oleh operator saat menjalankan layanan bus. Tak hanya itu, Teman Bus juga ditunjang dengan fasilitas teknologi dan Internet of Things (IoT).

Hal ini terlihat dari beragam fasilitas yang terdapat di bus seperti passenger counting, mobile DVR untuk monitoring yang dapat mengirimkan dengan kecepatan sinyal 2G-3G-4G, GPS tracking, kamera pengawas, serta CP4 yakni perangkat untuk monitoring kendaraan pada dashboard panel pengemudi dan absensi pengemudi dengan menggunakan RFID card.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Moeldoko Sebut KAMI Hanya Sekumpulan Orang yang Miliki Kepentingan

Moeldoko megatakan, selama gagasan yang diberikan KAMI bagus, pemerintah menerimanya namun jika mengarah ke pemaksaan kepentingan, pemerintah tak tinggal diam

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Apresiasi Terbitnya Perpres 98/2020, DPR: Nasib Tenaga Honorer Menjadi Jelas

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden (perpres) 98/2020.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Tak Terima Hasil Pengumuman CPNS, Massa Bakar Kantor Pemerintah di Keerom

Ratusan massa membakar kantor pemerintahan di Kabupaten Keerom, Papua karena tak terima dengan hasil pengumuman tes CPNS, Kamis (1/10/2020) sekitar 16.16 WIT.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Penanganan Pandemi Covid-19 di Sumut Semakin Terkendali

Gugus tugas masih melakukan penyekatan untuk beberapa wilayah yang menjadi penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Ini Alasan Pemerintah Memprioritaskan Penanganan Covid-19 di Aceh dan Banten

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menerangkan alasan Provinsi Banten dan Aceh masuk ke dalam provinsi prioritas.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

BPK-BPKP Bersinergi Lakukan Pengawasan Penanganan Covid-19 dan PEN

BPKP siap berkolaborasi dengan BPK dalam menjaga akuntabilitas penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Sumut Alami Kelangkaan Dokter Spesialis Bedah Anak

Saat ini, hanya tinggal 2 orang dokter spesialis bedah anak di Medan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Tubuh Anak Usaha Telkom

KPK selidiki dugaan korupsi di Telkom.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Cai Changpan 8 Bulan Menggali, Sehari 2 Kantong Plastik

Napi gembong narkoba Cai Changpan menggali tanah di dalam selnya selama 8 bulan sebelum melarikan diri.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

HUT Ke-16 DPD, Ketua DPR Ajak Wujudkan Mandat Rakyat

Puan menegaskan, NKRI akan semakin kuat jika masyarakat di seluruh daerah merasakan kesejahteraan dan keadilan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS