Legislator Sebut UU Ciptaker Perkuat Aspek Legal UMKM
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Legislator Sebut UU Ciptaker Perkuat Aspek Legal UMKM

Selasa, 13 Oktober 2020 | 19:20 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) memperkuat aspek legal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini tidak memiliki legal standing atau dasar hukum usaha.

Tak hanya itu, UU Ciptaker juga dinilai memudahkan pelaku usaha untuk mendirikan perusahaan terbuka (PT) perseorangan.

“Tadinya, UMKM tidak punya badan hukum, badan usaha. Sekarang dalam UU Ciptaker, diciptakan perusahaan perserorangan. Kalau umumnya PT harus lebih dari satu orang, ini satu orang bisa ajukan PT perseorangan tidak usah pakai akte. Tidak usah pakai notaris dan biayanya sangat murah,” jelas Darmadi, Kamis (13/10/2020).

Darmadi menjelaskan, sektor UMKM menyerap 97,5% tenaga kerja dan berkontribusi pada perekonomian negara dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar 61%, sehingga dibutuhkan penguatan UMKM. Dukungan bagi UMKM ini direalisasikan dalam UU Ciptaker yang mewajibkan penyedia fasilitas infrastruktur publik minimal 30% untuk tempat promosi, tempat usaha dan pengembangan usaha mikro dan kecil.

“Selama ini,UMK tidak diberi tempat layak. Nah, poin-poin ini yang membuat kita menaruh perhatian serius terhadap UMK. Salah satunya tadi, minimal 30% UMK dikasih tempat usaha dan pengembangan usaha serta tempat promosi agar mereka bisa masuk ke infrastruktur publik,” terang Darmadi.

Ia menambahkan, UU Ciptaker melihat potensi usaha yang sangat besar di sektor UMKM, mengingat jumlah UMKM saat ini sudah mencapai 64 juta.

“Untuk itu, pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) agar pelaksanaan UU Omnibus Law ini bisa terimplementasi dengan baik,” tutupnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gain Dan Pemerintah Terus Berupaya Kurangi Susut dan Limbah Pangan

Untuk mengurangi susut limbah perlu mengedukasi masyarakat terhadap perubahan perilaku dan menekankan praktik melalui visualisasi efektif dari makanan seimbang

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Wamendes PDTT: BUMDes Kini Berbadan Hukum Berkat UU Ciptaker

Menurut Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi, penetapan BUMDes sebagai badan hukum bisa menguntungkan masyarakat desa.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Baznas Terima Penghargaan Kebencanaan dari BNPB

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Baznas dalam membantu mengurangi risiko bencana di Indonesia.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Bamsoet Minta Pemerintah Kawal Produsen Vaksin Covid-19

Menurut Bamsoet, sebelum vaksin Covid-19 tersedia, pemerintah tetap harus melakukan peningkatan upaya 3T.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

8 Orang Petinggi KAMI Terancam 6 Tahun Penjara

Delapan anggota KAMI diduga melanggar Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Sinar Mas Donasikan Obat Herbal untuk Jurnalis

Sinar Mas mendonasikan lebih dari 3.600 paket obat herbal bagi para jurnalis di bawah naungan AMSI.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Ketua DPR Minta Pemerintah Kedepankan Diplomasi Damai di Intan Jaya

Menurut Puan, seluruh pihak harus mengedepankan alasan kemanusiaan dalam menyikapi berbagai konflik Intan Jaya dan di seluruh Bumi Papua.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Prabowo: Banyak Pedemo yang Belum Baca UU Cipta Kerja

Prabowo menilai mayoritas pedemo asal ikut menolak UU Cipta Kerja dan terpengaruh berita bohong atau hoax.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Ditjen Hubdat Libatkan Ratusan Warga Cilacap dalam Program Padat Karya

Sebanyak 250 warga Cilacap ikut serta dalam program padat karya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat).

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Dinkes Bengkulu Minta Orang Tua Kenalkan Gerakan 3M pada Keluarga

Orang tua sangat berperan untuk mengenalkan gerakan 3M kepada anaknya sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

NASIONAL | 13 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS