FPB Dorong Pangdam dan Kapolda Lawan Kelompok Radikal
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.64)   |   COMPOSITE 5612.42 (96.55)   |   DBX 1062.36 (2.25)   |   I-GRADE 161.886 (4.07)   |   IDX30 478.794 (11.78)   |   IDX80 126.714 (2.81)   |   IDXBUMN20 355.426 (8.48)   |   IDXG30 131.028 (2.44)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.48)   |   IDXQ30 139.823 (3.46)   |   IDXSMC-COM 243.691 (2.61)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (5.62)   |   IDXV30 122.487 (3.63)   |   INFOBANK15 946.8 (26.89)   |   Investor33 412.464 (9.91)   |   ISSI 165.112 (2.01)   |   JII 597.802 (8.54)   |   JII70 206.187 (3.06)   |   KOMPAS100 1134.88 (25.35)   |   LQ45 883.061 (20.82)   |   MBX 1552.46 (30.68)   |   MNC36 308.511 (6.92)   |   PEFINDO25 308.232 (8.11)   |   SMInfra18 281.756 (5.68)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.54)   |  

FPB Dorong Pangdam dan Kapolda Lawan Kelompok Radikal

Minggu, 22 November 2020 | 15:17 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Bandung, Beritasatu.com - Ketua Umum Forum Pasundan Bergerak (FPB) Ades Kariyadi mendorong Panglima Kodam (Pangdam) dan Kapolda seluruh Indonesia kompak mengawal wilayahnya dari upaya kelompok radikal pemecah belah rakyat dan provokator yang mengatasnamakan agama.

Menurutnya, ketegasan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadhil Imran kepada anak buahnya untuk menindak para perusuh, pengganggu ketertiban umum dan para pelanggar protokol kesehatan patut diikuti pimpinan TNI-Polri lainnya.

"Tidak ada tempat di Republik ini bagi kelompok radikal yang mengaku membela agama dan mendukung Pancasila tapi kelakuannya jauh dari akhlaqul karimah (akhlak mulia) dan nilai-nilai luhur Pancasila," kata Ades dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2020).

Ades juga mendorong tokoh masyarakat dan tokoh agama lainnya untuk meyakinkan masyarakat agar tidak termakan provokasi dan propaganda kelompok radikal.

"Kita saksikan bersama, bagaimana dari ceramahnya ulama yang mereka agungkan, tidak sama sekali menunjukkan kemuliaan Islam sebagai agama yang Rahmatan lil Alamiin. Di acara Maulid Nabi Muhammad SAW, yang seharusnya berisi kajian keagamaan, tapi ternyata dominan berisi ceramah provokatif, caci maki, merongrong pemerintahan yang sah dan melecehkan institusi TNI-Polri," ungkap Ades.

Ia menambahkan, sangat wajar jika ada perintah dari Panglima TNI bahwasannya TNI bersama rakyat akan melawan siapa saja yang hendak merusak persatuan nasional.

"Bahkan perintah Pangdam Jaya kepada pasukannya untuk menurunkan baliho-baliho tak berizin yang bertebaran di banyak sudut di jalanan ibu kota juga harus didukung masyarakat. Jika ada penentangan dari kelompok mereka, ormas-ormas pendukung persatuan dan kesatuan bangsa harus mendampingi TNI-Polri dalam setiap upaya melawan kelompok radikal tersebut," tutup Ades.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Survei SMRC: Elektabilitas Eri-Armudji Unggul di Pilwalkot Surabaya

Machfud Arifin-Mujiaman yang mendapat dukungan 37,3%.

POLITIK | 22 November 2020

Airlangga Perintahkan Golkar Harus Menangkan Bobby - Aulia

Target kemenangan 60% ini harus dimenangkan Golkar secara nasional, termasuk pada 23 kabupaten/kota yang menyelenggarakan di Sumut.

POLITIK | 22 November 2020

Pakar Hukum: Instruksi Mendagri Peringatan Dini Bagi Kepala Daerah

Pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi menilai Instruksi Mendagri merupakan penegasan bagi kepala daerah untuk menjalankan protokol kesehatan.

POLITIK | 22 November 2020

Puan Minta Pemuda Muhammadiyah Jaga Masa Depan Indonesia

Puan Maharani meminta Pemuda Muhammadiyah menjaga masa depan Indonesia dari berbagai ancaman.

POLITIK | 21 November 2020

Jubir: Wapres Belum Ada Agenda Akan Bertemu Rizieq

Munculnya berita pertemuan itu semata sebagai respons spontan dirinya sebagai juru bicara Wapres atas adanya pertanyaan media.

POLITIK | 21 November 2020

Azis Syamsuddin: RUU Perlindungan Data Pribadi Bahas Batasan Usia

RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) akan mengatur hak dan kewajiban pemilik data dan individu, termasuk lembaga yang mengumpulkan dan memproses data.

POLITIK | 21 November 2020

Pakar Hukum Nilai Instruksi Mendagri Tak Lampaui Kewenangan

Pakar hukum tata negara Umbu Rauta menilai Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tepat dan tidak melampaui kewenangan.

POLITIK | 21 November 2020

Pernyataan Pangdam Jaya Soal FPI Dinilai Sangat Konstruktif dan Akseptabel

Pernyataan Pangdam Jaya adalah sesuatu yang sangat wajar, Konstruktif - Akseptabel, karena TNI adalah penanggungjawab tertinggi dan terdepan atas keutuhan NKRI.

POLITIK | 21 November 2020

Target Partisipasi Pemilih Dinilai Realistis

Target angka partisipasi pemilih sebesar 77,5% dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 cukup realistis.

POLITIK | 20 November 2020

Boni Hargens Apresiasi Ketegasan Pangdam Jaya terhadap FPI

Berbagai video penurunan baliho oleh aparat TNI telah menuai pujian dan apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat

POLITIK | 20 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS