Legislator: Instruksi Mendagri Pengingat Penegakan Protokol Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-19.05)   |   COMPOSITE 5783.33 (-170.92)   |   DBX 1064.04 (-1.68)   |   I-GRADE 168.858 (-6.97)   |   IDX30 499.932 (-21.14)   |   IDX80 131.904 (-5.19)   |   IDXBUMN20 373.781 (-18.36)   |   IDXG30 136.463 (-5.44)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-18.14)   |   IDXQ30 146.101 (-6.28)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-4.72)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-9.61)   |   IDXV30 127.988 (-5.5)   |   INFOBANK15 983.467 (-36.67)   |   Investor33 429.105 (-16.64)   |   ISSI 169.797 (-4.69)   |   JII 620.069 (-22.27)   |   JII70 213.196 (-7.01)   |   KOMPAS100 1177.3 (-42.41)   |   LQ45 920.112 (-37.05)   |   MBX 1606.46 (-54)   |   MNC36 321.125 (-12.61)   |   PEFINDO25 316.867 (-8.64)   |   SMInfra18 295.49 (-13.73)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-13.72)   |  

Legislator: Instruksi Mendagri Pengingat Penegakan Protokol Kesehatan

Minggu, 22 November 2020 | 20:36 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 6 Tahun 2020 mengingatkan kepala daerah agar tidak lengah dalam menegakkan protokol kesehatan.

"Ini upaya pemerintah pusat untuk mengingatkan dan mengajak kepala daerah tidak lengah sedikit pun dalam menegakkan protokol kesehatan, termasuk mencegah kerumunan massa yang berpotensi penularan demi melindungi kesehatan warga dan menjaga keselamatan rakyat," kata Zulfikar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/11/2020).

"Sebagai upaya untuk mengajak, mengingatkan, dan menekankan serta jangan sampai lengah dan lalai demi keselamatan warga, itu urgent," kata Zulfikar.

Menurutnya, instruksi tersebut juga mengingatkan kepala daerah untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk yang dibuat kepala daerah sendiri atau Perkada. Ketika tidak taat, termasuk lalai, maka diingatkan aturan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang menegaskan adanya sanksi.

Zulfikar meminta agar instruksi ini tidak disalahartikan dengan berbagai spekulasi.

"Instruksi Mendagri harus dilihat semangatnya sebagai pengingat kepala daerah agar tidak kendor menegakkan protokol kesehatan Covid-19. Jangan ditafsirkan Mendagri telah melampaui kewenangannya," katanya.

"Instruksi Mendagri itu sendiri tentu tidak bisa menjadi dasar hukum pemberhentian kepala daerah. Pemberhentian kepala daerah diatur dalam UU 23/2014 yang diingatkan di dalam Instruksi Mendagri tersebut," imbuh Zulfikar.

Hal serupa juga diungkapkan pemerhati hukum dari Universitas Bung Karno Ibnu Zubair. Ia menilai, dalam sistem yang berlaku umum, setiap lembaga yang mempunyai pimpinan harus memiliki mekanisme pengangkatan dan pemberhentian.

"UU 23/2014 secara eksplisit sekali mencantumkan kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah. Termasuk tata cara pengangkatan dan pemberhentian," kata Zubair.

Ia menjelaskan, pemberhentian tidak hanya karena masalah hukum, seperti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terjadi selama ini. Namun, ada alasan-alasan lain yang diatur dalam Pasal 78 UU 23/2014. Tata cara pemberhentian juga diatur dalam pasal-pasal berikutnya.

Secara administrasi, lanjut Zubair, surat pengangkatan dan pemberhentian gubernur sebagai kepala daerah tingkat I dilakukan dengan surat Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani Presiden. Sedangkan untuk kepala daerah tingkat II bupati dan wali kota, suratnya ditandatangani oleh Mendagri. Meskipun tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur dalam mekanisme sendiri.

Menurut Zubair, apa yang dilakukan Kemdagri dengan secara tegas mengingatkan kepala daerah agar sunguuh-sungguh menjalankan tugasnya dalam mengatasi pandemi Covid-19 merupakan langkah yang tepat.

"Covid-19 bukan urusan dan penyakit yang mudah ditaklukkan. Ini masalah global dan nasional. Sehingga dibutuhkan sinergisitas dan keseriusan pemerintah pusat dan daerah. Aturan hukum yang ketat untuk melindungi rakyat harus ditegakkan. Tidak boleh lengah," kata Zubair.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengamat: Instruksi Mendagri Sebagai Peringatan untuk Kepala Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berisi ancaman pemecatan kepala daerah merupakan bentuk peringatan.

POLITIK | 22 November 2020

Instruksi Mendagri Bisa Menjadi Gerakan Politik Pemecatan Kepala Daerah

Instruksi Mendagri bisa memicu gerakan politik lokal, melalui DPRD untuk kemudian memakzulkan Kepala Daerah.

POLITIK | 22 November 2020

Debat Sesi I Pilwalkot Cilegon, Ratu Ati Soroti Persoalan Limbah Industri

Pasangan calon Pilwalkot Cilegon nomor urut 2, Ratu Ati Marliati-Sokhidin menyinggung soal pemanfaatan limbah yang hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.

POLITIK | 22 November 2020

Afifah Sindir Pelayanan di Depok Lamban, Idris Sebut Berkas Tak Lengkap

Pembangunan kawasan Margonda juga menjadi sorotan.

POLITIK | 22 November 2020

Ketua MPR: Waspadai dan Cegah Peningkatan Hoax

Kominfo diminta untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang IT agar dapat mengantisipasi berita hoax.

POLITIK | 22 November 2020

FPB Dorong Pangdam dan Kapolda Lawan Kelompok Radikal

Ketua FPB Ades Kariyadi mendorong Pandam dan Kapolda seluruh Indonesia agar kompak mengawal wilayahnya dari upaya kelompok radikal.

POLITIK | 22 November 2020

Survei SMRC: Elektabilitas Eri-Armudji Unggul di Pilwalkot Surabaya

Machfud Arifin-Mujiaman yang mendapat dukungan 37,3%.

POLITIK | 22 November 2020

Airlangga Perintahkan Golkar Harus Menangkan Bobby - Aulia

Target kemenangan 60% ini harus dimenangkan Golkar secara nasional, termasuk pada 23 kabupaten/kota yang menyelenggarakan di Sumut.

POLITIK | 22 November 2020

Pakar Hukum: Instruksi Mendagri Peringatan Dini Bagi Kepala Daerah

Pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi menilai Instruksi Mendagri merupakan penegasan bagi kepala daerah untuk menjalankan protokol kesehatan.

POLITIK | 22 November 2020

Puan Minta Pemuda Muhammadiyah Jaga Masa Depan Indonesia

Puan Maharani meminta Pemuda Muhammadiyah menjaga masa depan Indonesia dari berbagai ancaman.

POLITIK | 21 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS