Lembaga Pemantau: Pemilu Thailand Sarat Penyimpangan
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Lembaga Pemantau: Pemilu Thailand Sarat Penyimpangan

Rabu, 27 Maret 2019 | 13:51 WIB
Oleh : Natasia Christy Wahyuni / JAI

Bangkok, Beritasatu.com -Sejumlah lembaga pemantau menyatakan pemilihan umum (pemilu) Thailand yang berlangsung Minggu (24/3/2019), sarat penyimpangan dan condong menguntungkan partai pro-militer, Phalang Pracharat.

Beberapa penyimpangan yang ditemukan antara lain, jutaan surat suara yang tidak valid, kesalahan pemungutan suara, kecerobohan oleh otoritas pemilu yang secara masif mengubah angka awal perhitungan suara. Selain itu, terjadi diskualifikasi kandidat terkait perselisihan jumlah suara.

Organisasi pengawas pemilu, Jaringan Asia untuk Pemilu Bebas (ANFREL) yang berbasis di Bangkok, menyatakan pemilu Thailand sangat condong kepada partai yang dekat dengan pemerintahan militer saat ini. Proses perhitungan suara juga dinilai yang berantakan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan.

“Banyak orang masih mengungkapkan ketidakpercayaan atas proses pemilihan, dan banyak temuan yang menunjukkan bahwa ada penyimpangan yang dilakukan untuk menguntungkan partai pro-militer,” kata salah satu pengurus ANFREL, Amael Vier.

Senada dengan itu, pengawas pemilu non-pemerintah Forum Terbuka untuk Yayasan Demokrasi (P-Net) menyatakan pemilu Thailand tidak bebas dan adil.

P-Net mengungkapkan kegagalan Komisi Pemilu Thailand termasuk ketidaksiapan pelaksanaan pemilu di luar negeri. Anggota komisi juga dinilai tidak berpengalaman karena diangkat hanya enam sampai tujuh bulan sebelum pemilihan dan tidak ada pengawas sukarela untuk mengawasi kemungkinan kecurangan di tempat-tempat pemungutan suara.

“Komisi pemilu tidak kompeten untuk menyelenggarakan pemilu secara efisien,” sebut pernyataan P-Net.

Dugaan penyimpangan juga disampaikan partai yang dekat dengan mantan Perdana Menteri (PM) Thailand, Thaksin Shinawatra, Pheu Thai, yang kemudian menyerukan pembentukan koalisi partai-partai oposisi pro-demokrasi untuk mencegah Phalang Pracharat membentuk pemerintahan yang akan kembali meloloskan Prayuth Can-O-Cha menjadi PM.

Pada Selasa (26/3/2019), Amerika Serikat (AS) mendesak transparansi atas dugaan penyimpangan dalam pemilu Thailand. AS menyatakan tidak mendukung partai apa pun, tapi ingin bekerja sama dengan pemerintah terpilih mana pun setelah pemilu hari Minggu lalu.

“Pemungutan suara bersamaan dengan, kami perhatikan, liputan media yang kuat atas prosesnya dan debat terbuka, semua itu tanda-tanda positif untuk kembalinya pemerintahan demokratis yang mencerminkan kehendak rakyat,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Robert Palladino.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Suriah Desak Rapat Darurat DK PBB Soal Golan

Pemerintah Suriah mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan rapat darurat untuk membahas tentang Dataran Tinggi Golan.

DUNIA | 27 Maret 2019

Inisiator Petisi Tolak Brexit Mengaku Diancam Dibunuh

Margaret Georgiadou (77), insiator petisi untuk menolak keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit, mengaku diancam akan dibunuh.

DUNIA | 27 Maret 2019

Partai Oposisi Thailand Bersatu Bentuk Koalisi

Partai-partai oposisi Thailand menyatakan keinginan bersatu untuk menggagalkan partai bentukan militer Thailand, Phalang Pracharat, membentuk pemerintahan.

DUNIA | 27 Maret 2019

Arab Bersatu Tolak Pengakuan AS Terhadap Golan

Negara-negara Arab bersatu menolak pengakuan Amerika Serikat (AS) terhadap Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari otoritas Israel.

DUNIA | 27 Maret 2019

Tentara Aljazair Serukan Penggulingan Presiden Bouteflika

Protes berbulan-bulan untuk menuntut pengunduran diri Bouteflika

DUNIA | 27 Maret 2019

Brunei Terapkan Hukum Syariat Islam Bagi LGBT

Brunei Darussalam akan menerapkan hukum syariat Islam terhadap Lesbian, Gay, dan Trans Gender (LGBT) dalam undang-undang terbaru negara itu.

DUNIA | 26 Maret 2019

Khawatir Serangan Roket Dari Gaza, Netanyahu Percepat Kunjungan ke AS

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mempercepat kunjungannya ke Amerika Serikat, karena khawatir dengan serangan dari Gaza, ke ibukota Israel, Tel Aviv.

DUNIA | 26 Maret 2019

Mahathir Janji Pulihkan Masalah Keuangan Malaysia dalam 3 Tahun

Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, berjanji memulihkan masalah keuangan yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya dalam tiga tahun.

DUNIA | 26 Maret 2019

Modi Hadapi Penantang Tangguh dari Dinasti Gandhi

Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan menghadapi penantang tangguh dari dinasti Gandhi dalam pemilihan umum negara itu, yang digelar April dan Mei 2019.

DUNIA | 26 Maret 2019

Trump Resmi Akui Dataran Tinggi Golan Milik Israel

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, resmi mengakui Dataran Tinggi Golan, sebagai milik Israel.

DUNIA | 26 Maret 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS