Enam Bulan Demonstrasi Pro-Demokrasi, 8.000 Warga Hong Kong Turun ke Jalan
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Enam Bulan Demonstrasi Pro-Demokrasi, 8.000 Warga Hong Kong Turun ke Jalan

Senin, 9 Desember 2019 | 14:49 WIB
Oleh : Natasia Christy Wahyuni / JAI

Hong Kong, Beritasatu.com - Sekitar 800.000 warga Hong Kong, Minggu (8/12/2019), kembali turun ke jalan-jalan utama untuk melakukan unjuk rasa menandai enam bulan gerakan pro-demokrasi dan Hari Hak Asasi Manusia (HAM).

Aksi unjuk rasa dimulai dari Taman Victoria di Causeway Bay menuju ke Central. Ini adalah demonstrasi pertama dalam empat bulan yang mendapatkan izin dari pemerintah. Penggagas aksi, Front HAM Sipil, memperkirakan 800.000 orang ikut dalam aksi itu, sedangkan polisi menyebut jumlah demonstran hanya mencapai 183.000 orang.

Aksi protes secara umum berjalan damai dari Minggu (8/12/2019) pagi hingga malam, meskipun beberapa demonstran radikal diduga melemparkan bom-bom bensin ke pintu masuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding Final.

Insiden itu terjadi setelah polisi menyita senjata termasuk pisau dan pistol semi-otomats Glock saat penggeledahan sebelum dimulainya aksi protes. Polisi menyebut 11 orang telah ditangkap dalam penyergapan tersebut.

Wakil pengumpul massa Front HAM Sipil, Eric Lai Yan-ho, mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk mendesak Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, memenuhi permintaan massa termasuk penyelidikan independen atas penggunaan kekuatan polisi kepada pengunjuk rasa.

Menurut Eric Lai Yan-ho, saat warga Hong Kong menjadi semakin bersatu dan meraih dukungan internasional, para pejabat kota itu justru gagal memenuhi tuntutan mereka untuk demokrasi dan akuntabilitas lebih besar.

“Pesan politiknya jelas. Orang-orang bertahan dan teguh dengan lima tuntutan,” kata Eric Lai Yan-ho, di Hong Kong, Minggu (8/12/2019).

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, warga meneriakan lima tuntutan yang telah diajukan kepada Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam. Mereka juga serentak menyalakan lampu dari telepon genggam saat malam tiba, yang sekaligus menjadi simbol aksi unjuk rasa pro-demokrasi, selain payung hitam dan kuning.

“Saya akan berjuang demi kebebasan sampai saya mati. Lima tuntutan, tidak kurang satu pun! atau Hongkong-ers (warga Hong Kong), akan balas dendam!” kata seorang ibu berusia 40 tahun yang ikut dalam aksi unjuk rasa di Taman Victoria.

Polisi mengizinkan aksi protes dari front itu digelar sampai pukul 22.00, yang dimulai sejak pagi pukul 08.15. Para pemimpin protes mengaku merasakan tekanan karena kehadiran sejumlah besar polisi, menuding pasukan telah mengintimidasi para peserta aksi, serta terjadi perselisihan kecil antara petugas dan demonstran.

Aksi protes di Hong Kong yang dimulai sejak pertengahan Juni 2019 untuk memprotes Rancangan Undang-undang (RUU) Ekstradisi telah meluas menjadi demonstrasi anti-pemerintah. Aksi hari Minggu juga untuk memperingati Hari HAM yang jatuh pada Selasa (10/12/2019).

RUU Ekstradisi sejak saat itu telah dicabut, sayangnya setelah protes telah berkembang menjadi gerakan anti-pemerintah. Setidaknya 6.000 orang telah ditahan atas dugaan terkait pelanggaran protes sejak dimulainya kekerasan.

Polisi dan para demonstran radikal berulang kali terlibat pertukaran kekerasan dengan pelemparan gas air mata dan bom-bom bensin. Seruan demonstrasi lanjutan pada Senin (9/12) disebarkan sehingga diperkirakan terjadi kemacetan di ruas-ruas jalan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

PM Baru Finlandia Termuda di Dunia

Terpilihnya Sanna Marin (34) sebagai PM Finlandia melalui proses pemungutan suara, membuatnya mencatat sejarah baru sebagai PM termuda di Finlandia dan dunia.

DUNIA | 9 Desember 2019

November 2019, Ekspor Tiongkok Turun Jadi US$ 221,7 Miliar

Ekspor Tiongkok pada November 2019, turun sebesar 1,1% menjadi US$ 221,7 miliar (sekitar Rp 3.105 triliun) dibandingkan periode yang sama pada 2018.

DUNIA | 9 Desember 2019

Saudi Hapus Pemisahan Pintu Masuk Sesuai Gender di Restoran

Otoritas Arab Saudi menyatakan tidak akan lagi mewajibkan restoran untuk memisahkan pintu masuk berdasarkan jenis kelamin (gender).

DUNIA | 9 Desember 2019

Banjir Bandang di Uganda, 16 Tewas

Banjir bandang yang melanda wilayah Uganda pada Minggu (8/12/2019), menyebabkan sedikitnya 16 orang tewas.

DUNIA | 9 Desember 2019

Penolakan Gedung Putih Tak Halangi Pemakzulan Trump

Ketua Komite Kehakiman Kongres Amerika Serikat (AS), Jerry Nadler, mengatakan penolakan Gedung Putih tak akan menghalangi penyelidikan pemakzulan Donald Trump.

DUNIA | 7 Desember 2019

Republik Cek Beli Radar Israel Senilai US$ 125 Juta

Republik Cek akan membeli radar buatan Israel senilai US$ 125 juta (sekitar Rp 1,75 triliun). Pengiriman radar tersebut dijadwalkan pada tahun 2021-2023.

DUNIA | 7 Desember 2019

Banjir Filipina, 66.000 Orang Mengungsi

Hujan lebat disertai badai telah menyebakan banjir terburuk dalam beberapa dasawarsa di wilayah utara Filipina, dan memaksa 66.000 orang mengungsi.

DUNIA | 7 Desember 2019

Gedung Putih: Demokrat Menyalahgunakan Kekuasaan

Washington, Beritasatu.com - Gedung Putih menuding Partai Demokrat telah menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksakan penyelidikan pemakzulan Donald Trump.

DUNIA | 7 Desember 2019

RI-Australia Perkuat Kerja Sama Pertahanan

Indonesia dan Australia menggelar pertemuan 2+2 antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara

DUNIA | 7 Desember 2019

Jelang Pemilu Singapura, Google Larang Iklan Politik

Google telah melarang iklan politik di Singapura menjelang pemilihan umum (pemilu).

DUNIA | 7 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS