Apindo Minta Restrukturisasi Diperpanjang Dua Tahun Kedepan
INDEX

BISNIS-27 503.122 (3.53)   |   COMPOSITE 5724.74 (57.94)   |   DBX 1066.46 (7.42)   |   I-GRADE 166.255 (1.62)   |   IDX30 491.004 (4.77)   |   IDX80 129.735 (1.55)   |   IDXBUMN20 364.991 (4.81)   |   IDXG30 133.352 (1.32)   |   IDXHIDIV20 441.973 (4.68)   |   IDXQ30 143.512 (1.31)   |   IDXSMC-COM 247.38 (2.57)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (5.31)   |   IDXV30 127.096 (2.12)   |   INFOBANK15 976.214 (4.86)   |   Investor33 422.656 (3.04)   |   ISSI 167.54 (1.63)   |   JII 607.336 (7.1)   |   JII70 209.626 (2.42)   |   KOMPAS100 1162.4 (14.15)   |   LQ45 904.834 (10.06)   |   MBX 1587.29 (16.81)   |   MNC36 315.598 (3.56)   |   PEFINDO25 317.232 (3.03)   |   SMInfra18 287.626 (3.95)   |   SRI-KEHATI 361.444 (2.8)   |  

Apindo Minta Restrukturisasi Diperpanjang Dua Tahun Kedepan

Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:13 WIB
Oleh : Lona Olavia / JAI

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memperpanjang pelaksanaan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK 11 sampai dengan Maret 2021, dalam 1 atau 2 tahun kedepan.

“Hal itu berkaca pada kondisi pemulihan dan dibutuhkannya modal kerja baru bagi perusahaan dalam memulai (restart) kegiatan usahanya,” kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi B Sukamdani, dalam Webinar Ekonomi Nasional “Outlook 2021: The Year of Opportunity”, Rabu (21/10/2020).

Relaksasi kredit atau restrukturisasi perbankan sebagaimana diatur dalam POJK 11/2020 dan POJK 14/2020, menurutnya telah berjalan dengan cukup baik, sehingga dapat membantu arus kas keuangan perusahaan di masa pandemi.

Apindo, lanjutnya, juga terus mendorong upaya pemerintah untuk dapat mempercepat eksekusi dan implementasi stimulus jumlah besar yang ditetapkan, agar ekonomi bisa segera bergerak.

“Untuk jangka pendek, kami juga menyarankan agar hutang pemerintah ke BUMN dalam kegiatan usahanya perlu untuk dipercepat pembayarannya, mengingat dana dan program sudah tersedia, karena dapat segera mendorong demand dan menggerakan ekonomi,” ujar Hariyadi.

Stimulus kredit modal kerja Rp 100 triliun untuk korporasi non-UMKM dan non-BUMN dengan plafon pinjaman Rp 10 miliar sampai Rp 1 triliun per perusahaan juga sangat diapresiasi pelaku usaha.

Kredit tersebut diharapkan bisa direalisasi segera sesuai tahapan-tahapannya Rp 30 triliun di tahap I dan Rp 11,5 triliun di tahap II dengan skema cicilan yang meringankan agar industri bisa menjamin keberlanjutan usahanya.

Selain itu, kebijakan pemerintah sesuai dengan usulan dunia usaha untuk dapat membayar beban biaya listrik sesuai dengan pemakaian tanpa beban dasar juga diapresiasi Apindo.

“Kebijakan ini diharapkan berjalan baik dalam implementasinya karena akan sangat membantu mengurangi beban biaya operasional. Juga diharapkan agar pembayaran tagihan biaya listrik dapat dilakukan dengan cicilan selama 1 tahun ke depan untuk membantu cash-flow keuangan perusahaan,” kata Hariyadi.

Sementara menyangkut UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada 5 Oktober, secara khusus klaster Ketenagakerjaan diharapkan dapat meningkatkan akses pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan, mendukung industri padat karya dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di 2021. Namun, dia mengakui ada tantangan yang dihadapi.

“Tantangannya adalah untuk menjaga substansi UU Cipta Kerja agar tidak direduksi dalam sejumlah PP yang saat ini sedang dibahas,” ujar Hariyadi.

Dia menambahkan, Apindo memprediksi pertumbuhan ekonomi di tahun depan akan berada di rentang 2,5%-5,5%. Namun, pencapaian tersebut akan sangat tergantung bagaimana efektivitas dan distribusi vaksin Covid-19 yang akan diberikan pemerintah, mulai November mendatang.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemdes PDTT dan OJK Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencanangan pendirian Lembaga Keuangan Desa (LKD).

EKONOMI | 21 Oktober 2020

Ditunjuk Jadi Dirut Baru, Darmawan Junaidi Berkomitmen Jaga Performa Bank Mandiri

Dirut PT Bank Mandiri Tbk, Darmawan Junaidi, berkomitmen menjaga performa kinerja dan menunda aksi korporasi, selama masa pandemi masih berlangsung.

EKONOMI | 21 Oktober 2020

Dana Hibah Pariwisata Diberikan untuk 101 Kabupaten dan Kota

Dana hibah pariwisata akan diberikan secara tunai melalui mekanisme transfer kepada 101 kabupaten dan kota.

EKONOMI | 21 Oktober 2020

Pengembang Masih Luncurkan Produk Baru di Masa Pandemi

Meski di masa pandemi para pengembang masih mengeluarkan produk-produknya.

EKONOMI | 21 Oktober 2020

Terdampak Covid-19, Premi Generali Indonesia Turun Tipis

Dengan kondisi pandemi sekarang, demand (polis asuransi) tinggi tetapi daya beli terbatas, rata-rata premi akan turun karena nasabah membeli polis yang kecil.

EKONOMI | 21 Oktober 2020

Pemerintah Kucurkan Dana Hibah Sektor Pariwisata Rp 3,3 Triliun

Dana hibah ditujukan untuk pemulihan sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19.

EKONOMI | 21 Oktober 2020

IHSG Merosot di Bawah Level 5.100

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) di Bursa Efek Indonesia, terkoreksi hingga merosot ke level di bawah 5.100 pada penutupan perdagangan Rabu (21/10/2020).

EKONOMI | 21 Oktober 2020

Paramount Land Kembangkan Konsep Hunian Modern

Hunian Alma@Montana Village diluncurkan dalam jumlah terbatas dengan harga Rp 1,9 miliaran per unit

EKONOMI | 21 Oktober 2020

Ini Strategi Pemerintah Tingkatkan Rasio Wirausaha yang Masih Rendah

Pemerintah fokus mendorong UMKM go online.

EKONOMI | 21 Oktober 2020

Amar Bank Pertahankan Budaya Kerja Ala Startup

Budaya kerja di Amar Bank merupakan gabungan startup dan perusahaan atau organisasi besar.

EKONOMI | 21 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS