Komnas HAM Ingatkan Pemerintah Maksimalkan Sumber Daya Lokal
INDEX

BISNIS-27 503.122 (3.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (48.94)   |   DBX 1066.46 (8.36)   |   I-GRADE 166.255 (1.45)   |   IDX30 491.004 (4.37)   |   IDX80 129.735 (1.28)   |   IDXBUMN20 364.991 (3.6)   |   IDXG30 133.352 (1.3)   |   IDXHIDIV20 441.973 (3.86)   |   IDXQ30 143.512 (1.02)   |   IDXSMC-COM 247.38 (1.97)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (3.76)   |   IDXV30 127.096 (1.35)   |   INFOBANK15 976.214 (4.89)   |   Investor33 422.656 (3.17)   |   ISSI 167.54 (1.38)   |   JII 607.336 (6.13)   |   JII70 209.626 (2.1)   |   KOMPAS100 1162.4 (11.77)   |   LQ45 904.834 (8.66)   |   MBX 1587.29 (13.73)   |   MNC36 315.598 (3.09)   |   PEFINDO25 317.232 (0.31)   |   SMInfra18 287.626 (3.09)   |   SRI-KEHATI 361.444 (2.82)   |  

Penanganan Bencana Sulteng

Komnas HAM Ingatkan Pemerintah Maksimalkan Sumber Daya Lokal

Rabu, 20 Februari 2019 | 12:15 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Palu, Beritasatu.com - Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) mengingatkan para pemangku kepentingan terutama instrumen pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam penanganan korban bencana di Palu, Sigi, Donggala (Pasigala) dan Parigi Moutong, agar serius menuntaskan berbagai permasalahan terkait penanganan korban bencana tersebut.

Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng Dedi Askary menyebutkan, saat ini ada puluhan ribu masyarakat korban bencana gempa bumi disertai tsunami dan likuefaksi yang melanda Pasigala pada 28 September 2018, masih bertahan di tenda-tenda pengungsian di 400 titik di wilayah Pasigala.

“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah jangan hanya sekadar mencatat semua masalah/kekurangan yang ada, tetapi menuntaskannya secara cepat, kongkret dan terkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan termasuk dengan masyarakat korban bencana, sehingga hasilnya benar-benar sesuai harapan,” kata Dedy Askary, Rabu (20/2/2019) di Palu.

Dedi Askary menegaskan hal itu menanggapi keputusan Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang memperpanjang lagi masa transisi darurat penanganan korban bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi selama 60 hari, terhitung mulai 24 Februari sampai 28 April 2019.

Keputusan itu diambil setelah Longki Djanggola mendengarkan tanggapan dan masukan dari semua unsur terkait dalam rapat evaluasi Perpanjangan Tahap I Status Transisi Darurat Bencana Sulawesi Tengah, Selasa (19/2/2019) di Palu.

Komnas HAM Perwakilan Sulteng, kata Dedy Askary, menyambut baik keputusan perpanjangan masa transisi darurat penanganan korban bencana tersebut, namun segala permasalahan yang mengemuka dalam rapat evaluasi, jangan hanya sekedar dijadikan catatan saja.

“Tapi bagaimana segala kekurangan, kendala, dan masalah yang menjadi rekomendasi dalam rapat evaluasi harus dituntaskan seiring dengan kebijakan perpanjangan masa transisi darurat ke pemulihan,” tandas Dedi Askary.

Dalam penanganan korban bencana, kata Dedy, pemerintah maupun pemerindah daerah juga jangan bersikap top down tapi harus buttom up dengan memperhatikan aspirasi masyarakat korban bencana.

“Maksimalkan penggunaan resources (sumber daya) lokal khususnya sumber daya manusia (SDM) lokal yang potensial, kordinasi dengan para pimpinan perguruan tinggi di daerah serta libatkan mahasiswa-mahasiswa di daerah yang memiliki kredibilitas dalam ikut mempercepat penanganan korban bencana,” kata Dedi Askary.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Kembali Terima PPK dari Kementerian PUPR

KPK kembali terima pengembalian uang dari pejabat pembuat komitmen (ppk)

NASIONAL | 20 Februari 2019

JK: Prabowo Salah Memahami Bisnis Unicorn

Jusuf Kalla mengatakan bahwa Prabowo Subianto salah memahami bisnis unicorn

NASIONAL | 20 Februari 2019

Komitmen Gubernur Riau Terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Syamsuar menyatakan, dirinya dan Edy bertekad agar tak ada lagi kasus korupsi di Riau.

NASIONAL | 20 Februari 2019

Soal Riset, JK: Fokus Dulu dan Dimulai dari Hal Kecil

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai riset harus fokus dan dimulai dari hal kecil yang konsisten untuk kemudian dikembangkan.

NASIONAL | 20 Februari 2019

Moeldoko Jawab Isu TNI Masuk Sipil dan Kembalinya Dwifungsi

Doktrin TNI kini hanya untuk pertahanan keamanan.

NASIONAL | 20 Februari 2019

Alumni Dorong Universitas Wahid Hasyim Go International

“Munas akan memilih ketua umum Kawah dan menetapkan program kerja yang akan diamanatkan kepada ketua umum terpilih,” ujar Muhammad Mahsum.

NASIONAL | 20 Februari 2019

Perhutani Perketat Pengawasan Kawasan Hutan dari Tanaman Ganja

Perum Perhutani terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam upaya pengamanan dan penyisiran terkait penemuan tanaman ganja di kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani di Kampung Paranggombong, RT 14 RW 03 Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta.

NASIONAL | 20 Februari 2019

KPK Serahkan Aset Rampasan Kasus Korupsi ke Kejagung dan BNN

Nilai aset dari hasil rampasan sejumlah perkara korupsi yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan BNN itu mencapai Rp 110 miliar.

NASIONAL | 20 Februari 2019

Menunggu Kepastian Kasus Perusakan Rumah di Makassar

Kasus perusakan rumah milik Irawati Lauw di Wajo, Makassar, Sulsel belum menunjukkan titik terang kendati telah ada dua tersangka.

NASIONAL | 20 Februari 2019

BPS Ajak Kepala Daerah Sukseskan Sensus Penduduk 2020

Sensus Penduduk (SP)yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2020.

NASIONAL | 20 Februari 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS