Terkait RUU KPK, Kewenangan SP3 Bisa Timbulkan Koflik Kepentingan
INDEX

BISNIS-27 503.6 (1.21)   |   COMPOSITE 5652.76 (35.99)   |   DBX 1032.04 (1.88)   |   I-GRADE 164.451 (0.97)   |   IDX30 490.95 (1.66)   |   IDX80 128.766 (0.54)   |   IDXBUMN20 358.484 (2.18)   |   IDXG30 133.521 (0.38)   |   IDXHIDIV20 437.723 (2.03)   |   IDXQ30 142.408 (0.74)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.06)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (2.24)   |   IDXV30 120.747 (1.77)   |   INFOBANK15 969.323 (2.13)   |   Investor33 424.184 (1.38)   |   ISSI 165.497 (1.24)   |   JII 607.992 (3.73)   |   JII70 207.954 (1.56)   |   KOMPAS100 1151.81 (6.97)   |   LQ45 901.663 (3.07)   |   MBX 1571.94 (11.04)   |   MNC36 316.426 (1.48)   |   PEFINDO25 300.975 (6.42)   |   SMInfra18 283.853 (0.77)   |   SRI-KEHATI 362.321 (1.21)   |  

Terkait RUU KPK, Kewenangan SP3 Bisa Timbulkan Koflik Kepentingan

Senin, 16 September 2019 | 15:23 WIB
Oleh : Arnold H Sianturi / JEM

Medan, Beritasatu.com - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas HKBP Nommensen, Janpatar Simamora menegaskan, usulan pemberian kewenangan penerbitan SP3 bagi KPK dinilai kurang tepat. Sebab, SP3 dapat menimbulkan ekses negatif bagi kinerja dan independensi KPK itu sendiri.

"Pertama, jika KPK punya kewenangan SP3, maka profesionalismenya akan patut dipertanyakan, karena dianggap begitu mudah menetapkan status tersangka namun tidak dapat membuktikannya," Janpatar Simamora di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin (16/9/2019).

Menurutnya, prinsip kehati-hatian yang dijalankan KPK selama ini lama - kelamaan berpotensi kendur dan bahkan tergerus habis. Bahkan, kinerja KPK bakal dinilai tidak jauh berbeda dengan Kejaksaan dan Polri.

"Kedua, jika kewenangan SP3 masih tetap dipaksakan untuk dimiliki KPK, akan rentan memunculkan conflict of interest. Kewenangan SP3 rentan dijadikan sebagai alat tawar menawar, baik tawaran materi, kekuasaan maupun kepentingan lainnya yang berseberangan degan penegakan hukum," ungkapnya.

Ketiga, kewenangan SP3 juga berpotensi mengganggu independensi KPK. Prinsip lembaga independen yg melekat pada KPK bisa jadi tidak sejalan dengan realita nantinya. KPK akan begitu mudah terjerumus dalam berbagai bentuk kepentingan serta disusupi berbagai pihak.

"Selama ini salah satu kelebihan KPK terletak pada prinsip kehati-hatiannya dalam penetapan status tersangka. Jika hal itu dilabeli dengan kewenangan SP3, maka masa depan pemberantasan korupsi dikhawatirkan justru merosot," jelasnya.

Oleh karena itu, sambung Janpatar, jangan sampai semangat revisi UU KPK justru bertentangan dengan hakikat pembentukan lembaga anti korupsi itu sendiri, yaitu dalam rangka membersihkan negara ini dari perilaku berbagai bentuk korup dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Selesaikan Masalah Papua, Pemerintah Harus Belajar dari Konflik Politik Aceh dan Timor Timur

Tidak hanya sekedar persoalan-persoalan pemekaran, istana presiden, pengangkatan pegawai dan lain sebagainya.

NASIONAL | 16 September 2019

KY Gelar Seleksi Tahap III Calon Hakim Agung

Asesmen bertujuan untuk memotret perilaku seorang calon ketika dihadapkan pada simulasi lingkup pekerjaan sebagai hakim agung.

NASIONAL | 16 September 2019

Traveloka Pastikan Nama Bandara Soekarno-Hatta Tak Berubah

"Kami mengklarifikasi dan meminta maaf kepada pihak terkait apabila terjadi kesalahpahaman serta mohon bantuan untuk mengklarifikasi," kata Sufintri.

NASIONAL | 16 September 2019

Agus Rahardjo Minta Pegawai KPK Bantu Pimpinan Baru

Dengan demikian renstra yang disusun pimpinan baru dapat sejalan dengan roadmap KPK yang disusun hingga 2035.

NASIONAL | 16 September 2019

Intelektual Milenial Harus Perkuat Jati Diri ke-Indonesiaan

Pancasila juga sudah menjadi kajian di seluruh dunia.

NASIONAL | 16 September 2019

Mantan Pimpinan KPK Pastikan Agus Rahardjo Cs Tak Mundur

Agus Rahardjo bersama dua Wakil Ketua KPK, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dan Laode M Syarif telah mengembalikan mandat kepada Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 16 September 2019

2019, Indeks Perilaku Anti-Korupsi RI Semakin Baik

Indeks Perilaku Anti Korupsi disusun berdasarkan dua dimensi.

NASIONAL | 16 September 2019

Harus Ada Kebijakan Imperatif untuk Berantas Intoleransi di Kampus

Hal itu menimbulkan perilaku yang cenderung egoisme dan mementingkan kelompoknya sendiri.

NASIONAL | 16 September 2019

Ini Tujuh Calon Rektor Baru UI

Universitas Indonesia mengumumkan tujuh calon rektor periode 2019-2024 yang lulus untuk maju pada tahap seleksi selanjutnya.

NASIONAL | 16 September 2019

Kapolda Jatim Mengaku Terbantu Netizen dalam Melawan Hoaks

Kehadiran warganet di Jatim sangat membantu pihak kepolisian dalam penyampaian berita-berita yang sebenarnya untuk memerangi hoaks.

NASIONAL | 16 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS