Rp 12 Triliun Dana Transfer untuk Jateng Masih Prioritaskan Pendidika dan Infrastruktur
INDEX

BISNIS-27 448.028 (0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (1.97)   |   DBX 964.111 (2.04)   |   I-GRADE 139.821 (0.07)   |   IDX30 426.948 (1.13)   |   IDX80 113.317 (0.26)   |   IDXBUMN20 291.67 (2.94)   |   IDXG30 118.931 (0.13)   |   IDXHIDIV20 379.8 (0.71)   |   IDXQ30 124.715 (0.17)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.37)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (1.88)   |   IDXV30 106.644 (0.69)   |   INFOBANK15 836.821 (-2.31)   |   Investor33 373.706 (-0.05)   |   ISSI 150.561 (0.49)   |   JII 547.285 (2.47)   |   JII70 187.054 (0.82)   |   KOMPAS100 1020.57 (0.6)   |   LQ45 786.439 (1.99)   |   MBX 1410.93 (0.2)   |   MNC36 280.006 (0.2)   |   PEFINDO25 280.13 (0.96)   |   SMInfra18 241.99 (0.64)   |   SRI-KEHATI 316.197 (0.59)   |  

Rp 12 Triliun Dana Transfer untuk Jateng Masih Prioritaskan Pendidika dan Infrastruktur

Kamis, 21 November 2019 | 14:51 WIB
Oleh : Stefi Thenu / JEM

Semarang, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menerima dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk tahun 2020 sebesar Rp 12 triliun. Jumlah ini naik Rp 448 miliar dari tahun 2019 yang mendapatkan alokasi dana transfer sebesar Rp 11,76 triliun.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah Sumarno menjelaskan dana transfer dialokasikan sebagian besar untuk pendidikan, infrastruktur, kesehatan serta gaji pegawai.

Dana transfer tahun 2020 terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 3,8 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 436,7 miliar, DAK nonfisik Rp 7,1 triliun serta dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak Rp 520,3 miliar dan dana insentif daerah Rp 68,4 miliar.

"Kalau DAU itu sebagian untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai, pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tapi DAU ini juga 25% nya untuk pembangunan insfrastruktur," ujarnya, Rabu (20/11/2019).

Sedangkan DAK fisik dialokasikan untuk lingkungan hidup dan kehutanan, transportasi laut, jalan, pendidikan, kesehatan dan KB, air minum, sanitasi, sosial, pertanian hingga pariwisata. "Kalau untuk DAK non fisik dimanfaatkan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan profesi guru, bantuan operasional kesehatan, peningkatan koperasi dan UKM hingga pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan keperawatan," tambah Marno.

Sementara itu untuk total dana transfer ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah yakni Rp 70,1 triliun. Dengan rincian anggaran untuk 35 kabupaten/kota yakni sebesar Rp58,12 triliun yang akan dikelola oleh masing-masing daerah, dan Rp 12 triliunnya untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dana transfer ke daerah sebesar Rp 58,12 triliun itu terdiri dari DAU sebesar Rp35,53 triliun, DAK fisik Rp3,52 triliun, DAK non fisik Rp 7,97 triliun. Selain itu, ada pula dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak Rp 1,08 triliun, dana insentif daerah Rp 1,81 triliun dan alokasi dana desa Rp8,2 triliun.

Berdasarkan data BPKAD Provinsi Jawa Tengah, kabupaten yang menerima dana transfer cukup besar yakni Kabupaten Banyumas sebesar Rp2,4 triliun, Kabupaten Brebes Rp3,37 triliun dan Kabupaten Cilacap Rp3,35 triliun. Penerimaan yang cukup besar tersebut juga tergantung dari jumlah pegawai, dan luasan wilayahnya karena dana desa masuk di dalamnya.

"Kalau peruntukannya hampir sama, karena itu sudah ada aturannya sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat. Dan rencananya dana transfer untuk kabupaten/kota akan diserahkan pada Senin, 25 November besok," tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya siap melakukan lelang sebelum akhir tahun ini, dengan catatan DPRD Jateng segera menyelesaikan pembahasannya. Karena lelang bisa dilakukan setelah APBD Jateng 2020 diketok oleh dewan dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri.

"Desember Insya Allah siap lelang. Maka kalau hari ini APBD kita sudah (disetujui DPRD), segera kita kirimkan ke Kemendagri Minggu depan. Kalau Kemendagri cepet, langsung kita perintahkan untuk lelang," kata Ganjar.

Instruksi mempercepat pelaksanaan lelang itu juga disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi ketika menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta alokasi transfer ke daerah dan dana desa kepada kementerian/lembaga serta seluruh gubernur se-Indonesia di Istana Negara, Kamis (14/11/2019).

Sebanyak Rp 909,6 triliun anggaran belanja untuk kementerian/lembaga dan Rp856 trilun untuk alokasi transfer ke daerah dan dana desa. Presiden menegaskan agar seluruh penerima segera melakukan lelang agar tidak ada penumpukan anggaran di akhir tahun.

Dikirim dari Yahoo Mail di Android



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Indonesia dan Malaysia Teken MoU Demarkasi dan Survei Batas Internasional

MoU Demarkasi dan Survei Batas Internasional antara Malaysia (Sabah dan Serawak) dan Indonesia (Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat).

NASIONAL | 21 November 2019

Natal dan Tahun Baru, Volume Penumpang Kapal Diperkirakan 1,19 Juta Orang

Untuk Nataru 2020 prediksi jumlah penumpang naik 1,84 persen menjadi 1,19 juta penumpang.

NASIONAL | 21 November 2019

Saan Mustopa: Temuan KPPOD Jadi Momen Kemdagri Sisir Perda Penghambat Investasi

Menurut Saan momentumnya sangat tepat. Sebab Presiden Jokowi sendiri sudah maju dengan gagasan "omnibus law".

NASIONAL | 21 November 2019

Limbah Alkohol, Batik dan Peternakan Babi Cemari Bengawan Solo

Setidaknya, terdapat 142 industri kecil alkohol, 37 industri tahu, puluhan industri batik serta industri peternakan.

NASIONAL | 21 November 2019

Kasus Suap Distribusi Pupuk, KPK Kembali Periksa Dirut Petrokimia Gresik

Nama Rahmad Pribadi kerap muncul dalam persidangan perkara ini.

NASIONAL | 21 November 2019

Danseskoal Terbitkan Buku “Indonesia Navy, Global Maritim Fulcrum and ASEAN”

TNI AL dituntut untuk berbenah diri mengantisipasi dinamika lingkungan strategis dan perkembangan teknologi yang memengaruhi pola dan macam operasi militer.

NASIONAL | 21 November 2019

2025, Multi Bintang Komitmen Menggunakan Energi Terbarukan

Indonesia meningkatkan penggunaan sumber energi alternatif dan menargetkan penggunaan energi terbarukan nasional sebesar 23% pada 2025.

NASIONAL | 21 November 2019

Dewan Pengupahan Jabar Ajukan Rekomendasi Kenaikan Upah

Mengacu pada formulasi, rekomendasi UMK terbesar di Jabar berlaku di Kabupaten Karawang dengan nomimal Rp 4.594.325.

NASIONAL | 21 November 2019

Aula SMKN 1 Miri Sragen Ambruk, Biaya Siswa Terluka Ditanggung Pemerintah

Ganjar terus memantau perkembangan penanganan pasca bencana yang menyebabkan 22 siswa terluka itu.

NASIONAL | 21 November 2019

Ketua KPK Baru Ingin Kesejahteraan Pegawai KPK Terjamin

Enggak ada kebijakan aneh-aneh, yang pasti seluruh pegawai harus tetap sejahtera, gaji enggak boleh turun, itu yang penting,” kata Firli.

NASIONAL | 21 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS