Menteri Siti Nurbaya: Presiden Sangat Perhatian

KLHK Reekespor 883 Kontainer Sampah Plastaik

Menteri Siti Nurbaya: Presiden Sangat Perhatian

Senin, 25 November 2019 | 07:11 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan langkah tegas terkait sampah impor plastik yang masuk melalui celah impor bahan baku kertas dan scrap plastik.

Penyeludupan sampah dari luar negeri ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan salah satunya dimanfaatkan pelaku industri kecil sebagai pengganti bahan bakar produksi karena harganya lebih murah.

Untuk mencegah penyeludupan sampah ini terjadi lagi, KLHK telah mengirim balik 883 kontainer sampah plastik ke negara asal yang diselundupkan para pelaku ke Indonesia.

''Indonesia tidak impor sampah. Kami pastikan kawal ketat. Masalahnya selama ini, sampah disusupkan melalui impor bahan baku kertas dan scrap plastik. Dari 2.194 kontainer yang masuk, kami sudah kirim balik (re-ekspor) 883 kontainer. Kami tegaskan pada negara pengirim, bahwa Indonesia bukan tong sampah,'' tegas Direktur Pengelolaan Sampah, Novrizal Tahar kepada media, Minggu (24/11/2019).

Pemanfaatan sampah plastik impor oleh UMKM ini menjadi perhatian serius pemerintah. Atas perintah Menteri LHK Siti Nurbaya, pada akhir pekan lalu, kata Novrizal, pihaknya memimpin tim khusus merespons dugaan kontaminasi dioksin sebagai dampak penggunaan sampah plastik impor untuk bahan bakar pembuatan tahu dan telor.

Ikut dalam tim ini para peneliti dari BPPT, Fakultas Teknis Kimia ITS, Universitas Airlangga dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.

Mereka mengunjungi Desa Tropodo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dari tinjauan lapangan, unit usaha masyarakat memang masih menggunakan bahan bakar dari sampah plastik.

Namun, jumlah tumpukan sampah plastik untuk bahan bakar sudah berkurang dibandingkan dengan kondisi pada bulan Juli 2019 lalu. Ditengarai pasokan sampah ini berkurang berkat langkah re-ekspor, perubahan regulasi, serta pengawasan yang semakin ketat oleh Pemerintah.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memberikan perhatian terhadap penanganan sampah dan limbah yang bisa meracuni manusia, terutama pada dimensi atau prospek hal tersebut dikaitkan dengan kualitas manusia Indonesia dari generasi ke generasi, yang harus dijaga.

Soal sampah yang bercampur dalam impor bahan baku industri kertas dan plastik, bukan hanya soal melanggar UU tapi soal generasi bangsa. “Artinya yang dipikirkan oleh bapak Presiden bahkan menurut saya lebih mulia dari sekedar soal pelanggaran UU,” ujar Menteri Siti Nurbaya.

Menteri Siti menegaskan, KLHK bertindak tegas untuk sampah impor seperti ini harus di reekspor dan diperketat, karena jelas melanggar UU No 18 tahun 2008 dan UU 32 tahun 2009. Jelas tidak boleh dan sanksinya pidana.

“Saya menugaskan tim PSLB3 kembali Ke lapangan setelah bulan Mei-Juni lalu mereka bekerja meneriksa ke lapangan. Kali ini saya minta dibantu dilengkapi dan meminta bantuan para ahli untuk meneliti persoalan sampah tersebut baik di Desa Bangun, Mojokerto maupun Desa Tropodo Sidoardjo, Jatim. Termasuk hal-hal lain dan isu dioksin yang sudah meresahkan masyarakat. Kita lihat nanti kebenarannya dari hasil studi,” papar Siti Nurbaya.

Siti menyatakan pihaknya tahu persis hal ini bukan hal yang serderhana karena persoalan ini sudah puluhan tahun berlangsung. Ada soal sosial kemasyarakatan di situ. Dan juga mungkin soal moral bisnis dan juga hal-hal lain.

Menurut Menteri Siti, tim sudah ke lokasi di Sidoardjo dan sudah ada temuannya. Tidak hanya sesederhana soal mengganti bahan bakar untuk industri tahu rumah tangga, tapi akan didalami secara akademik. "Hari Senin (25/11/2019) ini, sudah akan terus turun ke lapangan mengambil sampel dan lain-lain. Saya mau tahu juga hasil studi yang sebut dioksin ada di dalam telur ayam. Nanti akan kita lihat hasilnya," katanya.

Di sisi praktis, katanya, di lapangan juga sudah ada praktek penggunaan dengan insinerator yang teknologinya sudah ramah lingkungan. "Ini akan kami pelajari termasuk misalnya bila harus ada dukungan fasilitas oleh pemerintah, bagi industri kecil menengah dan rumah tangga, baik melalui kerja KLHK ataukah kerja Kemenperind, atau KemkopUMKM , atau bahkan Pemda , ya sama saja," ujar Siti Nurbaya.

Yang penting, lanju Situ Nurabay, industri yang baik. Akan diteliti juga dari aspek teknis pembakaran yang ramah lingkungan tersebut. Masalah sampah yang menumpuk di mana-mana harus diselesaikan bersama-sama dan bagaimana mengelolanya dengan prinsip kurangi pakai ulang dan daur ulang.

"Pemerintah dan Pemda bekerja untuk itu dan saya tahu juga dukungan masyarakat dan para aktivis juga cukup besar. Ini menjadi modal kekuatan kita selesaikan soal sampah ini,” ujar Menteri Siti Nurbaya.

Menjawab Masyarakat

Ditambahkan Direktur Pengelolaan Sampah Novrizal Tahar, bahwa KLHK juga akan segera melakukan riset dengan melibatkan para ahli guna menjawab keresahan masyarakat, khususnya terkait isu dioksin pada telur dan tahu yang diproduksi menggunakan bahan bakar sampah plastik.

Tim juga berdialog dengan sekitar 20 pengusaha tahu dari 36 pengusaha yang ada. Diwakili kepala desa, para pengusaha UMKM menyadari bahwa bahan bakar dari sampah plastik tersebut berdampak pada lingkungan dan masyarakat.

Para pelaku usaha ini pun mengaku siap beralih dari bahan bakar sampah plastik menjadi bahan bakar kayu atau alternatif lainnya.

Sebagai percontohan, di desa itu sudah ada satu unit alat yang digunakan untuk pembuatan tahu dan hanya bisa menggunakan bahan bakar kayu bekas. Alat itu tidak bisa menerima bahan bakar plastik dan harganya lebih murah secara operasional. Untuk itu pelaku UMKM mengharapkan bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan solusi tungku bakar untuk pembakaran tahu yang lebih ramah lingkungan.

KLHK akan berkoordinasi bersama Kemdagri, Kementerian PDT, dan Pemda terkait kebijakan untuk penyelesaian desa-desa yang masih memanfaatkan sampah limbah plastik, mengingat aktivitas masyarakat dengan memanfaatkan sampah ini sudah ada sejak 30-40 tahun lalu.

''KLHK segera akan mengkaji secara lebih intensif aspek sosial dan teknis berkaitan dengan masalah ini, sekaligus merumuskan solusi, dengan melibatkan para ahli. Nantinya hasil kajian tersebut akan jadi referensi mengambil langkah-langkah setrategis selanjutnya,'' kata Novrizal.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Warga Lombok Timur Antusias Hadiri Maulud Nabi di Ponpes Ar-Robbani

Ribuan warga Lombok Timur nampak berbondong-bondong untuk menyaksikan tabligh akbar di Pondok Pesantren Ar-Rabbani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

NASIONAL | 25 November 2019

Gempa Bumi Magnitudo 5,0 Guncang Papua Barat

Gempa bumi berjarak 283 kilometer dari timur laut Kabupaten Tambrauw dengan kedalaman 10 kilometer dan dinyatakan BMKG tidak berpotensi tsunami.

NASIONAL | 25 November 2019

Ini 10 Daerah dengan Tingkat Toleransi Tinggi

Ia menjelaskan 10 kota ini terus berbenah melakukan perbaikan kebijakan, tata kelola toleransi, dan manajemen sosial yang kondusif bagi toleransi.

NASIONAL | 24 November 2019

Geram Desak Otto Hasibuan Maju Kembali Jadi Ketum Peradi

Munas Peradi tahun 2020 merupakan momentum strategis yang sangat menentukan masa depan Peradi. Oleh karenanya, Peradi harus dipimpin orang yang tepat

NASIONAL | 24 November 2019

Pemerintah Siapkan Pembangunan Kereta Api Manado-Bitung

Berbagai infrastruktur akan dibangun di Sulut untuk menunjang program pemerintah tersebut.

NASIONAL | 24 November 2019

Setara: Penanganan Radikalisme Dipusatkan di Daerah

Singkawang, Salatiga, Pematangsiantar, Kediri, Ternate, Denpasar, Bandung, Bogor, Mataram dan Aceh adalah kota-kota paling toleran.

NASIONAL | 24 November 2019

Wagub Jatim: Proyek Selingkar Wilis Masih Dimatangkan

Menurut Emil, hal itu merupakan bentuk komunikasi lebih lanjut, sebab tidak mungkin dalam rentang satu tahun satu ruas bisa selesai.

NASIONAL | 24 November 2019

Kader PDIP di Bantul Dingatkan untuk Turun Ke Rakyat dan Tingkatkan Kedisiplinan

Sebagai partai pelopor, salah satu hal utama yang harus dijalankan PDIP dan kader-kadernya adalah meningkatkan kedisiplinan.

NASIONAL | 24 November 2019

Pidato Rektor Unhan soal Bahaya Laten Komunis Bukan dari Prabowo

"Naskah pidato tersebut tidak ada konfirmasi, tidak ada persetujuan dan tidak diberikan kewenangan mengatasnamakan Menhan," kata Dasco.

NASIONAL | 24 November 2019

Jangan Berikan Ruang Buat Teroris

"Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru dibutuhkan kesiagaan dari kita semua. Kita solid bekerja sama dengan TNI yang membantu melakukan pengamanan."

NASIONAL | 24 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS