Kongres Perempuan Jateng Lahirkan Tujuh Rekomendasi untuk Pemerintah
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Kongres Perempuan Jateng Lahirkan Tujuh Rekomendasi untuk Pemerintah

Kamis, 28 November 2019 | 13:21 WIB
Oleh : Stefi Thenu / JEM

Semarang, Beritasatu.com - Kongres Perempuan Jawa Tengah yang digelar di Hotel UTC Semarang telah rampung digelar, Selasa (26/11/2019). Tujuh rekomendasi menjadi hasil kongres yang diikuti 750 peserta dari berbagai instansi, organisasi perempuan, komunitas dan para aktivis perempuan itu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah, Retno Sudewi mengatakan, Rabu (27/11/2019), tujuh rekomendasi tersebut diserahkan secara langsung oleh peserta konggres kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai konggres. Namun karena Ganjar sedang dinas di luar kota, tujuh maklumat diterima oleh Pj Sekda Jateng, Herru Setiadhie.

Adapun tujuh rekomendasi itu, membahas banyak hal tentang perempuan, di antaranya pemberian kesempatan pada perempuan dalam pengambilan keputusan, mendorong terciptanya relasi sosial yang aman dan nyaman, mendorong perempuan untuk menempati posisi strategis dan mendorong kerjasama yang kuat antara perempuan dengan pemerintah.

"Selain itu, menguatkan kapasitas dan peran perempuan dalam membangun perdamaian, menghapus kekerasan, intoleransi, perdagangan perempuan serta perkawinan anak," kata Retno di Semarang, Rabu (27/11/2019).

Perempuan Jateng, juga meminta pemerintah agar mengonsolidasikan dan mensinergikan seluruh pengetahuan, karya, temuan dan keterampilan perempuan. Juga, mendorong penghapusan norma sosial dan tradisi yang menghalangi perempuan untuk terlibat aktif dalam upaya mewujudkan tatanan sosial yang setara dan adil.

"Perempuan Jateng sudah menegaskan diri, bahwa sebenarnya bisa berdaya. Mereka hanya butuh kesempatan agar dapat mengoptimalkan potensi, skil dan kemampuan yang kami miliki," tegasnya.

Retno berharap, tujuh rekomendasi itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Hal itu demi pemberdayaan perempuan dan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah.

"Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jateng setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2018, terdapat 1.883 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara per 31 Oktober 2019, sudah ada 1.406 laporan kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Jawa Tengah," terangnya.

Tingginya angka kekerasan perempuan dan anak di Jateng lanjut dia sebenarnya bukan karena kekerasan yang meningkat. Namun, akibat sosialisasi yang gencar dilakukan, banyak perempuan yang berani melaporkan kekerasan yang dialaminya, meskipun kekerasan itu sudah terjadi lama.

"Karena sosialisasi yang gencar, sekarang banyak perempuan berani melapor, meskipun kasus yang mereka alami cukup lama berlalu. Kami akan terus mendorong agar selain melapor ke kami, perempuan korban kekerasan juga berani melaporkan kepada aparat penegak hukum," pungkasnya.

Sementara itu, Pj Sekda Jateng, Herru Setiadhie menyambut baik tujuh rekomendasi hasil konggres perempuan Jateng itu. Nantinya, rekomendasi konggres perempuan Jateng itu akan dijadikan bahan dalam penentuan kebijakan ke depan.

"Akan kami pastikan untuk mengakomodasi tujuh maklumat tersebut dalam perencanaan pembangunan, baik jangka pendek, menengah dan panjang," kata Herru.

Pemprov Jateng juga akan berkomitmen dalam melaksanakan tujuh maklumat hasil konggres perempuan itu. Bahkan Herru memastikan, tujuh maklumat tersebut akan disebarkan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ditindaklanjuti sesuai peran dan kapasitasnya masing-masing.

"Semuanya akan kami minta komitmennya sesuai kapasitas. Misalnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), kan tidak mungkin membahas soal hal-hal yang bersifat keibuan. Namun, mereka bisa berkontribusi dalam memberikan ruang infrastruktur, sarana konstruksi yang memadai dan sesuai kebutuhan perempuan. Itu salah satu contoh bentuk kontribusinya," pungkasnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Golkar Ambil Inisiatif Revisi UU Pendidikan

Partai Golkar akan mengambil inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan masuk dalam Prolegnas 2019 - 2024.

NASIONAL | 28 November 2019

Mochtar Riady: Perubahan Teknologi Harus Disikapi dengan Cepat dan Tepat

"Yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologinya, memanfaatkan AI untuk lebih efektif dan efisien,” kata Mochtar.

NASIONAL | 28 November 2019

Kibarkan Bintang Kejora, Ini Peringatan Polda Papua

"Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Ahmad Musthofa Kamal.

NASIONAL | 28 November 2019

Tsani Annafari Resmi Mundur dari KPK

Dua penasihat KPK lainnya, Budi Santoso dan Sarwono Sutikno memilih bertahan hingga berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK Jilid IV.

NASIONAL | 28 November 2019

Politisi PDI-P Said Abdullah Minta Pemerintah Evaluasi Ujian Nasional

Pemerintah diminta untuk mengevaluasi lagi ujian nasional sebagai ukuran kelulusan siswa. Yang perlu digenjot pemerintah adalah pemenuhan standar yang sama.

NASIONAL | 28 November 2019

1 Desember, OPM Tetap Kibarkan Bendera Bintang Kejora

Orang Papua yang tinggal di wilayah perkotaan memperingatinya dengan cara melakukan ibadah doa disertai kegiatan diskusi atau seminar.

NASIONAL | 28 November 2019

Di Hadapan Pemimpin Redaksi, DPR Berencana Bangun Area Aspirasi

DPR sedang mengkaji pembangunan sebuah area baru yang berfungsi sebagai arena bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di Kompleks Parlemen, Senayan.

NASIONAL | 28 November 2019

Jelang HUT OPM, Panglima dan Kapolri Kunjungi Papua

Panglima TNI bersama Kapolri mengunjungi Papua guna memastikan keamanan di wilayah tersebut menjelang HUT OPM 1 Desember 2019.

NASIONAL | 28 November 2019

Marwan Dasopang Nilai Sertifikasi Pendakwah Tidak Tepat

Kementerian Agama berencana melakukan sertifikasi terhadap para pendakwah, tetapi langkah ini dinilai tidak tepat oleh DPR.

NASIONAL | 28 November 2019

10 Nama Calon Hakim Agung dari KY Ini Segera Diproses Oleh DPR

Jaja Ahmad Jayus menjelaskan KY diminta MA mengisi 11 calon hakim agung yang kosong. Hanya saja, ujar Jaja, KY baru bisa mengisi enam posisi.

NASIONAL | 28 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS