Peluang Pemerintah Usulkan Hukuman Mati Bagi Koruptor
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Peluang Pemerintah Usulkan Hukuman Mati Bagi Koruptor

Senin, 9 Desember 2019 | 12:06 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana mengusulkan adanya hukuman mati bagi pelaku korupsi. Sepanjang memang masyarakat menghendaki supaya ketentuan itu dimuat dalam undang-undang (UU).

“Ya bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ditanyakan peluang penerapan hukum mati menjadi inisiatif pemerintah dalam revisi UU Nomor 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), di SMK Negeri 57 Jakarta, Senin (9/12/2019).

Awalnya, Presiden ditanyakan terkait perlunya diatur hukuman mati terhadap koruptor. “Kalau masyarakat berkehendak seperti itu, dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor (tindak pidana korupsi), itu dimasukkan,” ujar Presiden seraya menyebut perlunya pertimbangan legislatif.

Sekadar diketahui, hukuman mati sudah diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU 31/1999 tentang Tipikor. “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” demikian bunyi Pasal 2 ayat 2.

Di bab penjelasan tertulis, “Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Wapres Optimistis Upaya Pemberantasan Korupsi Semakin Membaik

Jokowi memberikan arahan agar aksi pencegahan korupsi diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Jawaban Presiden Ketika Dialog Hukuman Mati Koruptor dengan Siswa SMK

Apabila kasus korupsinya bencana alam, maka pelaku dimungkinkan dijerat dengan hukuman mati.

NASIONAL | 9 Desember 2019

KPK Klaim Selamatkan Rp 63,9 T Uang Negara dari Korupsi

KPK kerap menerima banyak keluhan dari pengusaha menyangkut perizinan.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Jabodetabek Siap-siap Menghadapi Hujan Ekstrem

BMKG memprediksi potensi curah hujan tiga hari ke depan di wilayah Jabodetabek umumnya pada kisaran intensitas ringan hingga sedang.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Presiden Jelaskan Alasan Tak Hadiri Peringatan Hakordia di KPK

Presiden menyebut, peringatan Hakordia merupakan momentum pengingat untuk mengevaluasi dan melanjutkan gerakan antikorupsi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Chatib Basri Jadi Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri

"Menjadi Wakil Komisaris Utama di bank sebesar Mandiri bukanlah hal yang mudah, ini sekaligus sebuah tantangan," kata Chatib Basri.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Pengadaan Barang dan Jasa Dominasi Perkara Korupsi yang Ditangani KPK

Korupsi di sektor pengadaan tak hanya terjadi saat proses pengadaan berlangsung. Lebih dari itu, korupsi saat ini terjadi dari awal perencanaan pengadaan.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Presiden Jokowi: Sekecil Apa pun Tetap Korupsi

“Sekali lagi, pembiasaan-pembiasaan yang berkaitan dengan nilai-nilai integritas, berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran sejak dini harus kita mulai."

NASIONAL | 9 Desember 2019

Didampingi Menkumham, Jokowi Hadiri Pentas #PrestasiTanpaKorupsi

Pemerintah mendorong mendorong penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Ajang PRURide di Yogyakarta Kembalikan Citra "Kota Sepeda"

847 peserta profesional dan hampir 3.000 peserta mengikuti ajang Funride tersebut.

NASIONAL | 9 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS