Pencegahan dan Pengembalian Aset Harus Jadi Prioritas Pemberantasan Korupsi
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pencegahan dan Pengembalian Aset Harus Jadi Prioritas Pemberantasan Korupsi

Senin, 9 Desember 2019 | 14:55 WIB
Oleh : Hotman Siregar / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan upaya pemberantasan korupsi tak hanya cukup mengandalkan tindakan hukuman saja. Tak kalah penting adalah menutup lubang-lubang yang menjadi celah peluang korupsi. Dengan demikian strategi pemberantasan korupsi juga harus difokuskan kepada upaya pencegahan dan yang tak kalah penting pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery).

"Stolen asset recovery atau pengembalian asset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi memang tak mudah. Karena itu para penegak hukum, baik KPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan harus lebih cerdik. Jangan kalah langkah," ujar Bamsoet, Senin (9/12/19).

Bamsoet memaparkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada tahun 2018 negara mengalami kerugian sebesar Rp 9,2 triliun berdasarkan 1.053 putusan yang dikeluarkan pengadilan terhadap 1.162 terdakwa. Sementara pengembalian aset negara dari pidana tambahan uang pengganti hanya Rp 847 miliar.

"Kesulitan mengembalikan asset negara yang dikorupsi lantaran para pelaku tindak pidana korupsi kerap kali memiliki akses yang luar biasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang. Belum lagi ditambah adanya aturan kerahasiaan bank yang lazim diterapkan pada berbagai negara tempat asset hasil Tipikor disimpan," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai langkah pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) yang dijalankan Indonesia sebetulnya cukup efektif dalam memburu asset pelaku tipikor yang disimpan di luar negeri. Melalui kerja sama tersebut, Indonesia setidaknya menyampaikan 54 informasi ke negara mitra dan menerima 66 laporan yang berisi nasabah dari yurisdiksi negara mitra.

Perangkat hukum selain KUHP dan KUHAP juga sudah banyak yang bisa dijadikan landasan asset recovery. Seperti UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 1/2006 tentang Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, dan UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menyoroti penilaian World Bank yang memandang pengembalian aset Tipikor sangat penting bagi pembangunan negara berkembang. Setiap USD 100 juta hasil korupsi yang bisa dikembalikan, dapat membangun 240 kilometer jalan, mengimunisasi 4 juta bayi, dan memberikan air bersih bagi 250 ribu rumah.

"Lebih dari semua itu, menjelang 75 tahun kemerdekaan, tentu kita berharap tak ada korupsi di Indonesia," katanya.

Rakyat, kata dia, merindukan pejabat yang amanah, yang bisa menggerakan pembangunan seutuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk kesejahteraan pribadi, keluarga, maupun golongannya.

"Selain pencegahan, penegakan, dan asset recovery, membersihkan Indonesia dari korupsi juga harus dimulai dari membersihkan partai politik, sebagai penyedia stok penyelenggara negara. Tanpa itu semua, Indonesia yang bersih dari korupsi hanyalah sekadar mimpi," pungkas Bamsoet.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Firli Bahuri Berharap Tak Lagi Ada Peringatan Hari Antikorupsi

Negara- negara yang sudah bebas dari korupsi tidak melaksanakan lagi peringatan Hakordia yang jatuh setiap 9 Desember.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Polisi Kekurangan Alat Bukti untuk Ungkap Pembunuhan Hakim Jamaluddin

Kasus ini tergantung pada alat bukti maupun keterangan saksi," ujar Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Mantan Kepala BPN Denpasar Jadi Tersangka Gratifikasi Sertifikasi Tanah

Hitungan kerugian negara terus bertambah sehingga kasusnya terus dikembangkan oleh oleh aparat penyidik pidsus Kejati Bali.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Pangdam Siliwangi Puji Prajurit Tugas di Perbatasan

Selama bertugas di daerah perbatasan, para prajurit harus menghadapi berbagai kerawanan yang cukup ekstrim.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Kapolri dan Jaksa Agung Siap Tindak Tegas Pungli

Siapapun yang melakukan pungutan liar akan diproses dan ditindak.

NASIONAL | 8 Desember 2019

Mahfud MD Sebut Korupsi Memutus Urat Nadi Kehidupan Bangsa

Kekayaan negara yang menjadi bancakan koruptor merupakan nadi dari suatu bangsa.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Jokowi Pilih ke SMK 57 Ketimbang KPK, Saut Gagal Pelukan Terakhir

Saut mengaku tak kecewa dengan keputusan Jokowi yang lebih memilih ke SMKN 57 ketimbang ke KPK.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Peringatan Hakordia 2019, Agus Rahardjo Minta Maaf

Penindakan korupsi yang dilakukan KPK tidak ada yang bersifat personal

NASIONAL | 9 Desember 2019

Perbaikan SDM Kunci Utama Hadapi Era Industri 4.0

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM meluncurkan logo baru dan tagar resmi jadikan #kampusberintegritas.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Ketua MPR Buka Kemungkinan KPK Masuk Amendemen UUD 1945

Bamsoet berjanji, MPR mendukung penuh kerja-kerja KPK dalam memberantas korupsi. MPR, kata Bamsoet mengawal agar KPK tetap eksis dalam sistem kenegaraan Indones

NASIONAL | 9 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS