Banjir Bandang di Lebak, Polda Banten Bentuk Tim Khusus Usut Tambang Ilegal
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Banjir Bandang di Lebak, Polda Banten Bentuk Tim Khusus Usut Tambang Ilegal

Kamis, 9 Januari 2020 | 15:21 WIB
Oleh : Laurens Dami / JEM

Serang, Beritasatu.com - Kepolisian Daerah (Polda) Banten akan membentuk tim khusus (timsus) untuk mengusut kasus perambahan hutan (illegal logging) dan penambangan liar (illegal mining) di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) di Kabupaten Lebak.

Langkah pembentukan timsus ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat meninjau korban banjir di Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Selasa (7/1/2020).

“Timsus itu nantinya melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini Pemkab Lebak dan Pemprov Banten, serta Polres Lebak terkait kondisi di lapangan serta melakukan penyelidikan terhadap informasi atau keluhan masyarakat setempat,” ujar Kebid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi, ketika dihubungi Suara Pembaruan, Rabu (8/1/2020).

Edy mengatakan, terkait siapa saja pelaku dalam kasus illegal logging dan illegal mining tersebut, nanti akan diselidiki dan dipelajari.

“Semuanya masih kita pelajari. Terkait adanya tim dari Mabes Polri yang sudah turun ke Lebak, nanti saya cek informasinya,” ujar Edy.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Banten Eko Palmadi kepada media Senin (6/1) lalu mengatakan bahwa Pemprov Banten mencatat kurang lebih 100 lubang tambang emas ilegal di kawasan TNGHS.

Aktivitas penambangan liar di kawasan hutan lindung tersebut dinilai sebagai penyebab terjadinya banjir bandang di enam kecamatan di Kabupaten Lebak, Rabu, 1 Januari 2020 lalu.

Hal yang sama disampaikan Presiden Jokowi ketika meninjau korban banjir di Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Selasa (7/1). Presiden Jokowi menegaskan, banjir bandang yang terjadi di Lebak disebabkan oleh perambahan hutan dan penambangan liar di kawasan TNGHS.

Presiden Jokowi juga meminta kepada Gurbernur Banten Wahidin Halim dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya untuk segera menghentikan aktivitas tambang di daerah itu, terutama di wilayah Kabupaten Lebak. Menurutnya, aktivitas tambang emas liar ini sangat merugikan masyarakat

"Gak bisa lagi, karena keuntungan satu dua tiga orang, kemudian ribuan lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Kadis Pertambangan dan Energi Banten Eko Palmadi mengungkapkan bahwa masalah penambangan liar di kawasan TNGHS sudah pernah ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

Namun Eko tidak merinci, penegak hukum dari instansi mana yang pernah menangani persoalan penambangan liar tersebut.

Eko mengatakan, pihaknya pernah menyerahkan data jumlah tambang emas ilegal di sana yang mencapai seratusan lebih lubang.

“Pendataan sudah ada, kami sudah serahkan ke penegak hukum. Di TNGHS itu yang kita sudah punya datanya itu seratus sekian,” ujarnya Eko kepada media, di Pendopo Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (6/1/2020).

Eko mengatakan, data yang diserahkan ke penegak hukum berupa data jumlah lubang tambang ilegal, bukan data pelaku.

“Jumlah lubang tidak identik dengan jumlah penambang karena bisa saja satu lubang tambang dikerjakan oleh 5-10 orang yang bekerja dengan pola shift,” katanya.

Eko mengungkapkan bahwa praktik penambangan liar di kawasan TNGHS sudah berlangsung sejak lama. Namun, Eko mengaku tidak memiliki data terkait kapan para pelaku penambangan liar berada di kawasan TNGHS.

“Saya enggak punya datanya. Sebelum saya pindah ke sini (Pemprov Banten-Red) kayaknya sudah ada. Dulu saya di departemen (kementrian-Red) sudah ketemu tuh,” ujar Eko.

Eko menyatakan, pihaknya tidak bisa memastikan, apakah aktivitas penambangan liar tersebut menjadi penyebab utama banjir bandang di Lebak, Rabu, 1 Januari 2020 lalu.

Gubernur Banten Siap Tindaklanjuti Instruksi Presiden

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, pihaknya siap menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo sehubungan dengan penutupan tambang emas ilegal di TNGHS. Wahidin mengaku akan melakukan kajian lebih lanjut dengan Kabupaten Lebak serta pihak terkait lainnya.

"Sejatinya ini tugas dari pengelola lingkungan hidup, karena terkait dengan _law eforcement terhadap illegal logging. Penebangan pohon dan perusakan hutan memiliki undang-undang tersendiri apalagi hingga sampai perusakan dan pencemaran lingkungan hidup,” ujar Wahidin.

Gubernur Banten mengatakan, perintah langsung Presiden RI tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/institusi terkait dan juga dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimdo).

“Kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tambang liar tersebut,” ujar Wahidin.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jateng Kirim Alat Berat Atasi Banjir Grobogan

Untuk penanganan permanen, Ganjar menjelaskan telah dianggarkan sebesar Rp 80 miliar.

NASIONAL | 9 Januari 2020

Panglima TNI Soroti Masalah Keberagaman

Natal adalah perayaan suka cita dan senantiasa membawa pesan damai.

NASIONAL | 9 Januari 2020

Banjir Bandang Lebak, Bareskrim Gandeng KLHK

Belum ada kesimpulan. Tim masih berada di lapangan.

NASIONAL | 9 Januari 2020

Dampak Tambang Emas Liar, Ribuan Hektare Sawah di Parigi Moutung Gagal Produksi

“Petani menderita kerugian cukup besar,” kata Arifin.

NASIONAL | 9 Januari 2020

OTT KPK, Komisioner KPU Diduga Terima Suap PAW Politikus PDIP

Barang bukti uang dalam pecahan asing.

NASIONAL | 9 Januari 2020

OTT Komisioner KPU, KPK Sita Mata Uang Asing

Uang tersebut diduga merupakan barang bukti transaksi suap yang melibatkan Wahyu dan sejumlah pihak lain.

NASIONAL | 9 Januari 2020

TNI: Kapal Tiongkok Sudah Tinggalkan Perairan Natuna

Saat ini, TNI masih akan terus melakukan pengamanan perairan.

NASIONAL | 9 Januari 2020

Bupati Sidoarjo Ditahan di Rutan KPK

Mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan tangan diborgol, Saiful terlihat keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 03.20 WIB.

NASIONAL | 9 Januari 2020

Langkah Prabowo Subianto Hadapi Provokasi Tiongkok Tepat

Langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tidak gegabah dalam menanggapi provokasi Tiongkok di Natuna dinilai tepat.

NASIONAL | 9 Januari 2020

Kapal Tiongkok ke Natuna, Ini Dugaan Penyebabnya

Kapal Tiongkok memasuki perairan Kepulauan Natuna karena ZEE di wilayah tersebut kosong.

NASIONAL | 9 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS