Menteri LHK: Pemda Berperan Penting Atasi Perubahan Iklim
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Menteri LHK: Pemda Berperan Penting Atasi Perubahan Iklim

Jumat, 29 Mei 2020 | 17:24 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pemerintah daerah (pemda) berperan penting dalam pencapaian target Perjanjian Paris, sebagaimana telah menjadi amanat UU Nomor 16 tahun 2016 mengenai Perubahan Iklim.

Pernyataan Menteri Siti Nurbaya tersebut disampaikan saat menjadi panelis dalam pertemuan internasional "Virtual Ministerial Dialogue with Local and Regional Governments Strengthening Coordination to Implement the Paris Agreemen", Jumat (29/5/2020).

Acara diskusi internasional ini dihadiri oleh menteri, kepala daerah dan champions dari berbagai negara seperti Italia, Malaysia, Rusia, Inggris, dan Tiongkok. Selain itu diikuti oleh sekitar 200 peserta dari berbagai negara.

Indonesia, menurut Siti Nurbaya, telah menerapkan kebijakan holistik dan integral dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional, yang memerlukan pendekatan antar-daerah, antarsektoral dan multidisiplin.

''Indonesia juga memiliki kebijakan yang komprehensif mulai dari pemerintahan tingkat pusat sampai tingkat desa, dengan target kerja yang terukur untuk komitmen Perjanjian Paris,'' ungkap Siti Nurbaya, Jumat (29/5/2020).

Dikemukakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memainkan peran koordinasi, pemantauan, dan pengawasan dalam implementasi Nationally Determined Contribution (NDC). Adapun target penurunan emisi Indonesia hingga tahun 2030 sebesar 29% dari Bussiness as Usual (BAU) dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional.

Menteri Siti mengungkapkan, sudah banyak inisiatif iklim lainnya dilakukan oleh pemangku kepentingan nonpihak (non-party) di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, termasuk kota dan kabupaten.

''Sebagai negara kepulauan, negara kesatuan, dengan sistem pemerintahan demokratis yang terdesentralisasi, Indonesia telah menerapkan kebijakan komprehensif, holistik dan integral dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional, yang memerlukan pendekatan antar-daerah, antar sektoral dan multidisiplin,'' jelasnya.

Dikemukakan, saat ini proses finalisasi serta penyelesaian peta jalan NDC terus dipersiapkan dengan rinci. Pemerintah Indonesia juga melakukan koordinasi implementasi NDC di berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor melalui berbagai peraturan yang memungkinkan koordinasi dan sinergi.

Berbagai kebijakan dan tindakan terkait perubahan iklim juga telah berjalan seperti pendanaan anggaran nasional (budget tagging), penggunaan Dana Desa untuk mendukung Program Kampung Iklim (PROKLIM) dan aksi iklim yang dilakukan oleh kota dan kabupaten.

Dikemukakan pula, dukungan Norwegia melalui agenda REDD+ dan proyek Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kalimantan Timur yang didukung oleh Bank Dunia merupakan contoh-contoh sinergi yang baik antara pemerintah nasional dan sub nasional, termasuk kabupaten dan kota serta masyarakat untuk melaksanakan Perjanjian Paris.

RKP Tahunan

Dikatakan, pada tahun 2019, subyek perubahan iklim dan manajemen bencana telah ditetapkan sebagai arus utama dalam rencana pembangunan nasional (RKP) tahunan.

''Hal ini menjadikan isu perubahan iklim, berada setara dengan isu gender, jaring pengaman sosial dan pengentasan kemiskinan. Proses untuk meningkatkan keterlibatan kota dan kabupaten, serta pemangku kepentingan non-party lainnya sedang berlangsung,'' ungkap Siti Nurbaya.

Sebagai bagian dari upaya Indonesia dalam meningkatkan sinergi antarberbagai pihak, Indonesia sedang dalam proses menyelesaikan regulasi yang mencoba merealisasikan nilai ekonomi karbon.

Selain itu, NDC yang sedang diperbarui dengan program dan tindakan adaptasi yang lebih kompleks, akan memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan non-party, termasuk kota dan kabupaten, serta akar rumput dengan pengetahuan dan kearifan lokal mereka.

''Instrumen kebijakan dan modalitas, pelajaran dan praktik terbaik yang telah dilaksanakan Indonesia diharapkan dapat menjadi pendukung pemulihan dari pandemi Covid-19 menuju kondisi sosial ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan tahan iklim di masa depan,'' tutup Siti Nurbaya.

Agenda internasional yang dihadiri peserta dari berbagai negara ini digelar oleh UN-Habitat bekerja sama dengan UNEP, UNDP, UCLG (United Cities and Local Governments), Global Taskforce of Local and Regional Governments, GCoM (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy), dan ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives).



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ketua MPR Bantah RUU HIP Buka Peluang Bangkitnya Komunisme

Isu kebangkitan PKI rawan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang tak senang melihat bangsa Indonesia hidup tenang.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Cegah Penularan OTG, 3 Kabupaten di Sulteng akan Gelar Rapid Test Massal

Tiga daerah dimaksud yakni Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, dan Kota Palu.

NASIONAL | 29 Mei 2020

KPK Ingatkan Pentingnya Data Penerima Bansos

KPK) mengingatkan kementerian dan pemerintah daerah mengenai pentingnya akurasi data untuk mencegah terjadinya penyimpangan bansos Covid-19.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Lewat Kompetisi dan Webinar, Quipper Tingkatkan Interaksi Aktif Guru dan Murid

Kompetisi digelar sejak tanggal 6 - 18 Mei 2020 sebagai bentuk apresiasi atas keaktifan guru dan murid dalam menggunakan Learning Management System.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Kerja dari Rumah Bagi ASN Diperpanjang Hingga 4 Juni 2020

Work from home bagi ASN diperpanjang hingga 4 Juni 2020 mendatang.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Guru Penggerak Dongkrak Keterlibatan Siswa di Kelas

Guru penggerak dapat mendongkrak keaktifan siswa dalam berdiskusi di kelas.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Kempupera Pastikan PSN 5 Destinasi Wisata Prioritas Senilai Rp 6,4 T Tetap Jalan

Menpupera Basuki Hadimuljono memastikan lima destinasi wisata prioritas tetap berjalan karena masuk proyek strategis nasional (PSN) baru.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Azis Syamsuddin Ungkap Kiprah DPR Saat Pandemi Covid-19

Kunjungan kerja wakil rakyat saat reses diganti dengan penyaluran sembilan bahan pokok kepada masyarakat.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Pemkot Dumai Putuskan Tidak Perpanjang PSBB

PSBB di Kota Dumai diputuskan untuk tidak diperpanjang.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Pendisiplinan Protokol Kesehatan Normal Baru, Ini Cara Bertindak TNI-Polri

Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya, telah menggelar rapat koordinasi terkait rencana penerapan "new normal" atau kenormalan baru di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 29 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS