Gubernur Sumut Ingatkan Bupati dan Wali Kota Tak Sembarangan Buat Kebijakan New Normal
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Gubernur Sumut Ingatkan Bupati dan Wali Kota Tak Sembarangan Buat Kebijakan New Normal

Selasa, 2 Juni 2020 | 20:30 WIB
Oleh : Arnold H Sianturi / JEM

Medan, Beritasatu.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mengingatkan bupati dan wali kota, khususnya daerah yang belum mendapatkan rekomendasi, supaya berkoordinasi untuk menerapkan kehidupan baru yang normal (new normal), saat pandemi Covid-19.

"Untuk mengambil kebijakan dalam melaksanakan new normal merupakan keputusan gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari menteri kesehatan. Jadi, kepala daerah harus memahami," ujar Edy Rahmayadi di Medan, Selasa (2/6/2020).

Mantan Pangkostrad ini mengaku belum mendapatkan laporan dari daerah yang sudah membuka kembali lokasi pariwisata, khususnya Bupati Simalungun JR Saragih, yang merencanakan membuka kembali pariwisata, salah satunya Danau Toba.

"Kebijakan new normal oleh Kabupaten Simalungun belum ada mendapatkan izin karena tidak ada koordinasi. Apalagi, daerah Simalungun ini belum mendapat rekomendasi untuk menerapkan new normal karena penyebaran Covid-19," katanya.

Gubernur mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut bersama pakar ahli sedang menyusun konsep dalam pelaksanaan new normal di tengah masyarakat tersebut. Setelah rampung bisa langsung diterapkan di masyarakat.

"Kita libatkan semua pakar ilmiah, termasuk kabupaten maupun kota di Sumut. Konsep ini harus disusun secara natang, sebab 33 kabupaten maupun kota di daerah ini, kondisinya berbeda - beda. Tidak bisa langsung pukul rata," sebutnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tidak Ada Pertambahan Kasus Positif Covid-19 di DIY, Kasus Sembuh 70 Persen Lebih

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DI Yogyakarta melaporkan bahwa pada Selasa (2/6/2020) tidak ada pertambahan kasus baru.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Tiga Pejabat Pemkot Semarang Positif Covid-19

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengatakan, ketiganya dimungkinkan tertular saat mereka melakukan kegiatan selama pandemi.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Tiga Warga Sipil di Papua Ditembak Tentara Hutan

Tiga warga sipil Papua ditembak Tentara Hutan.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Polisi Tembak Mati Anggota Sindikat Narkoba Jaringan Internasional

Polrestabes Medan menangkap dua anggota sindikat narkoba jaringan internasional dari lokasi terpisah di Medan dan Tanjung Balai.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Tim Gabungan TNI-Polri Tangkap 3 Anggota KKB di Puncak Jaya

ketiga anggota KKB itu diduga terlibat kasus penembakan terhadap mantan Kapolri Tito Karnavian ketika menjabat Kapolda Papua.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Salat Jumat 2 Gelombang, JK: Ada Fatwa MUI DKI Jakarta Tahun 2001

Terkait adanya Fatwa MUI pusat tahun 2000 yang menyatakan Salat Jumat 2 gelombang tidak sah, JK menjelaskan itu konteksnya adalah fatwa untuk kawasan industri.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Kapolda Papua Dukung Kebijakan Presiden Tentang Normal Baru

Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, mengaku mendukung kebijakan presiden Joko Widodo terkait rencana penerapan normal baru atau "new normal".

NASIONAL | 2 Juni 2020

Tangani Covid-19 Jatim, Gugus Tugas Serahkan Bantuan Langsung Alkes Hingga Robot Disinfektan

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penanggulangan Covid-19.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Sidang Tuntutan Terdakwa Aulia Kesuma Ditunda

Motif ekonomi terlilit utang hingga Rp 10 miliar.

NASIONAL | 2 Juni 2020

ICJR Berharap Penghapusan Pidana Mati Dibahas di RKUHP

Menurut ICJR, semua dilakukan agar Indonesia dapat lebih menghormati semangat perikemanusiaan.

NASIONAL | 2 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS