Bawaslu Sebut 9 Daerah di Jateng Kategori Rawan Tinggi Pilkada
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Bawaslu Sebut 9 Daerah di Jateng Kategori Rawan Tinggi Pilkada

Rabu, 1 Juli 2020 | 11:04 WIB
Oleh : Stefi Thenu / JEM

Semarang, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) menyatakan, sembilan kabupaten/kota di provinsi ini masuk kategori rawan tinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tingkat nasional.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Anik Sholihatun, Selasa (30/6/2020) mengatakan, sembilan daerah tersebut tersebar di beberapa dimensi.

Untuk konteks sosial, daerah yang masuk kategori kerawanan tinggi yakni Kabupaten Pekalongan dan Kota Semarang.

Sedangkan untuk konteks politik, tujuh daerah yang kerawanannya tinggi yakni Klaten, Sukoharjo, Pemalang, Sragen, Rembang, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang.

Sementara untuk konteks infrastruktur daerah, Kabupaten Wonosobo yang hasil IKP menunjukan memiliki kerawanan tinggi.

Dalam konteks pandemi, daerah yang memiliki kerawanan tinggi adalah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.

Anik menjelaskan, Bawaslu mendefinisikan kerawanan adalah segala hal yang mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis.

Diketahui, sebanyak 23 kabupaten/kota di Jateng akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

Anik mengatakan, IKP adalah alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan.

"IKP sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini,” paparnya.

Menurut Anik, meski daerah lain tidak masuk kategori rawan tinggi tapi tetap perlu melakukan pencegahan dan antisipasi. Sebab, situasi selama beberapa bulan ke depan bisa berubah.

"Jika sudah dicegah dan diberi rambu-rambu tapi masih saja terjadi pelanggaran maka akan dilakukan proses penindakan," tandasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

2 Tersangka Pengedar Sabu-sabu di Palu Terancam Hukuman Mati

Keduanya berinisial R (36) dan AM (38).

NASIONAL | 1 Juli 2020

Belum Ada Izin Pusat, Sumut Batal Terapkan New Normal

Meski belum mendapatkan persetujuan dari pusat, penerapan new normal sudah dapat disosialisasikan di tengah masyarakat.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Jokowi Ingatkan Polri Kendalikan Covid-19, Tanpa Lupakan Agenda Strategis

Pori diminta ubah semua kelemahan menjadi sebuah kekuatan.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Polri Kawal Warga agar Produktif di Era Normal Baru

Mengawal agar masyarakat bisa produktif dan mengawal ekonomi bertumbuh dalam situasi pandemik.

NASIONAL | 1 Juli 2020

HUT Ke-74 Bhayangkara, Jokowi Keluarkan 7 Instruksi

Jokowi meminta seluruh jajaran Polri untuk terus memantapkan soliditas internal perkuat sinergi dengan TNI.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Jokowi: Jangan Menyerah, Mari Kerja Keras Atasi Covid-19

Dalam situasi yang sulit sekarang ini, kehadiran dan keterlibatan seluruh jajaran Polri sangat dibutuhkan.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Moderasi Agama sebagai Upaya Hargai Perbedaan

Maka para penyelenggara negara juga harus memberikan contoh atau keteladanan.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Presiden: Kalau Ada Pejabat Korupsi Dana Covid-19, Silakan Digigit

Alokasi dana penanganan Covid-19 cukup besar yaitu mencapai Rp 695,2 triliun.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Soal Pilkada, Apkasi: Demokrasi Harus Terus Berjalan di Tengah Pandemi

Apkasi beranggapan Pilkada 2020 menunjukan demokrasi harus terus berjalan di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Jokowi Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-74 Bhayangkara

Presiden Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada empat anggota Polri.

NASIONAL | 1 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS