Tunjangan Kinerja ASN Pemprov Banten Dipangkas 50 Persen
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Tunjangan Kinerja ASN Pemprov Banten Dipangkas 50 Persen

Rabu, 1 Juli 2020 | 11:45 WIB
Oleh : Laurens Dami / JEM

Serang, Beritasatu.com - Tunjangan kinerja (tukin) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dipangkas hingga 50 persen. Pemangkasan tukin ini dilakukan karena selama pandemi virus corona (Covid-19), pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Banten mengalami penurunan sangat drastis mencapai 70 persen.

Gubernur Banten Wahidin Halim meminta seluruh ASN di lingkungan Pemprov Banten untuk sadar diri terkait penyesuaian tukin saat pandemi Covid-19.

“Dengan turunnya penerimaan (PAD-Red), maka aktivitas cashflow pun terganggu. Bahkan, saat Pemprov Banten ingin meminjam uang ke Bank BJB sudah ribut. Sudah ada aturan dari pemerintah pusat terkait tukin ASN. Semua daerah diwajibkan melakukan penyesuaian. Selama ini, tukin ASN Pemprov merupakan tertinggi kedua se-Indonesia setelah DKI Jakarta. Namun, saat ini penurunan tukin juga terjadi di mana-mana,” ujar Gubernur Banten Wahidin Halim, di Serang, Selasa (30/6/2020).

Wahidin menegaskan, penurunan tukin sebagai konsekuensi dari pandemi Covid-19. Realokasi dan refocusing anggaran dilakukan untuk penanganan Covid-19.

“Banyak masyarakat Banten yang menjadi korban Covid-19 karena menganggur. Sedangkan ASN Pemprov tidak menganggur. Paling tidak, kebijakan itu harus didukung saat kondisi seperti ini. Siapa ASN kita yang mau protes, kasih tahu saya, siapa. Tanya gubernurnya, gubernurnya menanggapi, sehingga masyarakat dapat penjelasan yang jelas,” tegas WH.

Menurut Wahidin, pemangkasan tukin tidak hanya di Pemprov, tetapi juga di Kabupaten/Kota Tangerang dan provinsi lainnya bahkan sudah melakukan pemotongan tukin.

Wahidin juga mengatakan, pengaturan masuk kerja para ASN juga perlu dijaga agar jangan sampai terjadi penularan. Biasanya di ruangan ASN berjaraknya dekat dan berkomunikasi lama. Untuk itu dicoba ditata ulang, termasuk penataan AC, karena AC yang terlalu lama menyebabkan kelembaban.

“ASN Pemprov bekerja dari rumah atau work from home, dilakukan sampai 12 Juli nanti. Setelah itu pegawai wajib masuk, tetapi maksimal 50 persen. Apabila dalam satu ruangan kapasitasnya 50 orang, maka yang masuk hanya 25 orang sehingga ada penerapan social distancing,” katanya.

Sementara itu, terkait kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD, WH mengatakan, mereka tidak punya tunjangan. “Tapi Gubernur dan Wakil Gubernur punya biaya operasional,” ungkapnya.

Namun, besaran biaya operasional yang diterimanya sudah separuh dari biasanya sejak tiga bulan yang lalu. “Kalau pendapatannya 100 persen ya dapat 100 persen, tapi kalau 50 dapat 50, turun otomatis karena rumusnya biaya operasional dapatnya dari itu,” jelas WH.

Apabila pendapatan daerahnya tinggi seperti DKI Jakarta, maka biaya operasional kepala daerah akan tinggi. Namun, apabila turun maka otomatis akan turun juga. Lantaran pendapatan Banten sedang turun, maka ia hanya mendapatkan biaya operasional 0,15 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, pemberian tukin untuk Mei yang dibayarkan pada Juni sebesar rata-rata 50 persen tidak perlu menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) baru karena dasar pemberian tukin untuk besaran saat ini pun sudah tercantum dalam aturan lama yaitu Pergub Nomor 2 Tahun 2019.

Rina menjelaskan, apabila besaran tukin per bulan saat utuh Rp78 miliar untuk seluruh ASN di Pemprov Banten. Saat ini sekitar Rp39 miliar akibat penurunan PAD.

Keputusan pemberian tukin 50 persen dilakukan berdasarkan hasil pengamatan Tim Penilaian Kinerja ASN yang di dalamnya terdapat Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektur. Tim Penilaian Kinerja ASN mengatakan bahwa saat ini ada kebijakan kerja dari rumah (WFH) dan pendapatan daerah sedang turun sehingga dimungkinkan.

“Apabila sistem kerja Pemprov tak lagi menerapkan kebijakan WFH maka tukin tetap tidak utuh lantaran Pemprov juga sedang memasuk fase tatanan kehidupan baru atau new normal. Di dalam fase itu, jumlah pegawai yang masuk hanya 50 persen saja,” jelasnya.

Rina mengungkapkan, pemberian tukin utuh hanya dilakukan kepada tenaga kesehatan dan guru merupakan kebijakan dari Gubernur yang menegaskan urusan kesehatan dan pendidikan tak boleh diganggu.

Para pegawai struktural di Dinas Kesehatan dan pegawai yang tidak bersinggungan dengan penanganan Covid-19 juga akan terkena pemotongan tukin.

Terkait relaksasi kredit ASN, Rina mengaku, Pemprov sendiri tak bisa berbuat banyak karena hal itu merupakan kesepakatan pribadi ASN dengan lembaga perbankan.

“Kesepakatan antara ASN secara individu dengan perbankan merupakan persoalan pribadi. Pemprov tentu berempati karena memang terjadi penurunan atas sumber-sumber biaya,” ujarnya.

Secara terpisah, salah satu ASN di lingkungan Pemprov Banten yang namanya tidak mau ditulis mengungkapkan, kebijakan pemangkasan tukin akan sangat berdampak terhadap kehidupan ASN.

“Hampir mencapai 95 persen ASN di lingkungan Pemprov Banten memiliki utang di bank. Setiap bulan oleh bank langsung dipotong dari gaji dan tunjangan. Kami tidak tahu harus mencari dari mana untuk menutupi kekurangan cicilan utang di bank,” ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Korupsi PT DI, KPK Periksa Bos Perusahaan Agen Penjualan Pesawat

Penyidik memeriksa Didi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Dirut PT DI, Budi Santoso.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Bawaslu Sebut 9 Daerah di Jateng Kategori Rawan Tinggi Pilkada

Sembilan daerah tersebut tersebar di beberapa dimensi.

NASIONAL | 1 Juli 2020

2 Tersangka Pengedar Sabu-sabu di Palu Terancam Hukuman Mati

Keduanya berinisial R (36) dan AM (38).

NASIONAL | 1 Juli 2020

Belum Ada Izin Pusat, Sumut Batal Terapkan New Normal

Meski belum mendapatkan persetujuan dari pusat, penerapan new normal sudah dapat disosialisasikan di tengah masyarakat.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Jokowi Ingatkan Polri Kendalikan Covid-19, Tanpa Lupakan Agenda Strategis

Pori diminta ubah semua kelemahan menjadi sebuah kekuatan.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Polri Kawal Warga agar Produktif di Era Normal Baru

Mengawal agar masyarakat bisa produktif dan mengawal ekonomi bertumbuh dalam situasi pandemik.

NASIONAL | 1 Juli 2020

HUT Ke-74 Bhayangkara, Jokowi Keluarkan 7 Instruksi

Jokowi meminta seluruh jajaran Polri untuk terus memantapkan soliditas internal perkuat sinergi dengan TNI.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Jokowi: Jangan Menyerah, Mari Kerja Keras Atasi Covid-19

Dalam situasi yang sulit sekarang ini, kehadiran dan keterlibatan seluruh jajaran Polri sangat dibutuhkan.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Moderasi Agama sebagai Upaya Hargai Perbedaan

Maka para penyelenggara negara juga harus memberikan contoh atau keteladanan.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Presiden: Kalau Ada Pejabat Korupsi Dana Covid-19, Silakan Digigit

Alokasi dana penanganan Covid-19 cukup besar yaitu mencapai Rp 695,2 triliun.

NASIONAL | 1 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS