SK Penetapan 11 Calon Anggota DPR-PB Dinilai Cacat Hukum Diminta Ditinjau Ulang
INDEX

BISNIS-27 450.657 (0)   |   COMPOSITE 5126.33 (0)   |   DBX 964.304 (0)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 429.149 (0)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 842.264 (0)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.643 (0)   |   JII 545.954 (0)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1025.81 (0)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1419.3 (0)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 281.129 (0)   |   SMInfra18 242.071 (0)   |   SRI-KEHATI 317.648 (0)   |  

SK Penetapan 11 Calon Anggota DPR-PB Dinilai Cacat Hukum Diminta Ditinjau Ulang

Kamis, 16 Juli 2020 | 20:56 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Manokwari, Beritasatu.com - Sekretaris Forum Komunikasi Pencari Keadilan Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat-Papua Barat (DPR-PB) Fincentius Paulinus Baru mengatakan, bahwa Surat Keputusan (SK) Panitia Pelaksana (Pansel) Calon Anggota DPR-PB Melalui Mekanisme Pengangkatan Nomor : 15/K-P/2000 tanggal 5 Juli Tahun 2020, adalah cacat hukum dan wajib ditinjau kembali oleh gubernur Papua Barat.

"SK tersebut cacat hukum, dan wajib ditinjau kembali oleh gubernur Papua Barat selaku pembina politik dan pembina masyarakat di Provinsi Papua Barat," kata Fincentius kepada wartawan, Kamis (16/7/2020).

Fincentius yang akrab dipanggil Paul mengatakan, SK tersebut cacat hukum karena bertentangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan anggota DPR Papua Barat melalui mekanisme otonomi khusus, yang dilakukan oleh pansel.

Disebutkan, ada lima jenis pelanggaran hukum dalam SK tersebut. Pertama, penetapan 2 orang nama calon terpilih yang terlibat sebagai pengurus partai politik, antara lain pengurus Partai Hanura dan PDI-P periode 2015-2020.

Hal tersebut, kata Paul, bertentangan dengan ketentuan Pasal (4) Ayat (2) huruf (o) dalam Perdasus, yang menyebutkan, bahwa tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dalam kurung waktu 5 tahun terakhir dan/atau dicalonkan sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRPB maupun DPRD di tingkat kabupaten/kota.

Kedua, penetapan calon yang umurnya sudah lewat, hal ini bertentangan dengan Pasal (4) Ayat (2) huruf (f) dalam Perdasus, yang mengatur harus berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mengikuti musyawarah masyarakat adat.

Ketiga, penetapan calon yang berstatus PNS, hal ini bertentangan dengan pasal (4) ayat (2) poin (q). Keempat, penetapan SK Pansel Nomor 15/K-P/2020 yang sengaja menghilangkan empat nama calon peserta yang telah mengikuti seleksi sejak tahap pertama hingga akhir.

Kelima, kata Paul, adalah tata cara penilaian berdasarkan ranking per daerah pengangkatan yang keliru yang tidak sesuai dengan geostrategi politik demografi sosial kultur masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat.

"Dari kelima aspek ini, benar-benar pansel telah melakukan pelanggaran hukum dan kejahatan administrasi," kata Paul.

Senada dengan itu, Sahaji Refideso selaku ketua forum menyatakan bahwa apa yang dijelaskan Paul adalah benar, dan itu adalah kesalahan yang harus dipandang penting untuk segera gubernur memanggil pansel dan pihak-pihak terkait.

"Gubernur harus merevisi dan bila perlu diadakan pemilihan ulang atau menggugurkan nama-nama yang bermasalah sebelum menteri dalam negeri mengeluarkan SK peresmian dan pelantikan. Ini kewenangan gubernur," kata Sahaji Refideso.

Sahaji Refideso mengatakan, pengangkatan anggota DPR-PB juga harus mempertimbangkan keterwakilan dari Kabupaten Raja Ampat yang adalah wilayah teritorial terluar dari provinsi Papua Barat dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain.

"Raja Ampat harus ada perwakilannya di DPR Papua Barat melalui mekanisme otsus (otonomi khusus)," kataRefideso.

Ia mengatakan, kalau Raja Ampat tidak ada perwakilan masyarakatnya di DPR-PB, nanti siapa yang mengerti dan mau bicara kepentingan Orang Asli Papua (OAP) Raja Ampat di parlemen.

"Saya berharap gubernur Papua Barat dan Menteri Dalam Negeri tidak terburu-buru mengeluarkan SK pelantikan sebelum nama-nama bermasalah ini diperbaiki, sehingga tidak menimbulkan gugatan hukum kepada pemerintah seperti kasus MRP Papua Barat beberapa bulan lalu sambungnya menutupi pembicaraan," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Apresiasi Mabes Polri, IPW Minta Persengkongkolan Jahat Lindungi Djoko Tjandra Tetap Diusut

IPW meyakini ada persekongkolan jahat dari sejumlah oknum pejabat untuk melindungi Djoko Tjandra.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Vonis Wawan Tidak TPPU, KPK Hormati Putusan Hakim

KPK menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Tubagus Chaeri Wardana yang dinyatakan tidak terbukti melakukan TPPU.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Jumlah Korban Jiwa Banjir Luwu Utara Jadi 30 Orang

Hingga Kamis (16/7/2020), sebanyak 30 jiwa menjadi korban banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Memberantas Korupsi di Indonesia Merupakan Perjuangan yang Panjang

Birokrasi digoda oleh swasta, swasta menggoda birokrasi, atau birokrasi minta digoda swasta.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Ahli Pembangun Integritas di Indonesia Masih Minim

Ahli pembangun integritas memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi di sektor swasta.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Dihukum 4 Tahun Penjara, Wawan Tidak Terbukti Cuci Uang

Majelis Hakim menyatakan Wawan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada periode 2005-2012.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Panglima TNI Lantik 208 Perwira Prajurit Karier

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto melantik dan mengambil sumpah 208 Perwira Prajurit Karier TNI Tahun 2020.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Anggota DPR Soroti Temuan BPK di Tiga Kementerian

Kempupera, Kemhub dan Kemdes PDTT diminta untuk segera menindaklanjuti temuan BPK.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Fokusptn Ajak Peserta Berlatih Sekaligus Berdonasi ke Panti Asuhan

Pada gelaran tryout yang terakhir SBMPTN.id melalui laman fokusptn.com diberikan juga kesempatan uji kemampuan secara gratis terhadap 10.000 peserta.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Alexander Marwata Tak Persoalkan Tim Pemburu Koruptor

Alex meyakini kerja tim pemburu koruptor tidak akan tumpang tindih dengan KPK.

NASIONAL | 16 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS