Menjawab Tuduhan Bawaslu, KPU Jateng: Kami Bekerja Sesuai Regulasi
INDEX

BISNIS-27 450.793 (0.85)   |   COMPOSITE 5144.05 (7.69)   |   DBX 982.653 (0.75)   |   I-GRADE 141.194 (0.47)   |   IDX30 430.883 (1)   |   IDX80 114.327 (0.2)   |   IDXBUMN20 295.098 (0.61)   |   IDXG30 119.385 (0.18)   |   IDXHIDIV20 382.257 (1.19)   |   IDXQ30 125.574 (0.19)   |   IDXSMC-COM 221.901 (0.38)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (0.28)   |   IDXV30 107.621 (-0.12)   |   INFOBANK15 842.759 (1.9)   |   Investor33 376.322 (0.84)   |   ISSI 151.265 (0.01)   |   JII 550.5 (-0.33)   |   JII70 187.95 (0.04)   |   KOMPAS100 1026.39 (1.31)   |   LQ45 794.213 (1.54)   |   MBX 1420.94 (2.29)   |   MNC36 281.737 (0.44)   |   PEFINDO25 284.937 (-0.51)   |   SMInfra18 242.709 (-0.26)   |   SRI-KEHATI 318.969 (0.69)   |  

Menjawab Tuduhan Bawaslu, KPU Jateng: Kami Bekerja Sesuai Regulasi

Jumat, 17 Juli 2020 | 12:01 WIB
Oleh : Stefi Thenu / JEM

Semarang, Beritasatu.com – KPU Jateng menyatakan pihaknya selalu bekerja sesuai regulasi . Sesuai PKPU 19 tahun 2019 mengatur bahwa yang akan diberikan kepada Bawaslu dan Tim kampanye adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT).

‘’KPU tidak pernah bersikap tertutup terhadap segala proses yang kami lakukan, sepanjang sesuai regulasi,’’ tegas Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat, Kamis (16/7/2020) menjawab tuduhan Bawaslu.

Terkait data A.KWK yang disoal Bawaslu Jateng, menurut Yulianto, pihaknya justru tidak pernah menerima permintaan resmi dari Bawaslu Jateng.

Namun, menurutnya perlu dipahami bahwa secara substantif, A.KWK adalah hasil sinkronisasi antara DP4 dan DPT Pemilu 2019, dan kedua hal itu sudah dimiliki oleh Bawaslu di semua tingkatan.

‘’Maka kami tidak paham kalau Bawaslu masih terus minta A.KWK kepada KPU. Semestinya Bawaslu beserta semua jajarannya juga melakukan proses sinkronisasi tersebut. Kami berharap Bawaslu tidak perlu mempermasalahkan sesuatu hal yang sesungguhnya sudah sudah mereka miliki,’’ tegasnya.

Menurut Yulianto, sebenarnya justru pihaknya berharap Bawaslu memberi masukan dan saran saat KPU Jateng akan menyusun A.KWK karena mereka sudah memegang bahan A.KWK (DP4 dan DPT Pemilu 2019).

‘’Namun hal itu tidak dilakukan. KPU tidak pernah menerima masukan terkait DPT Pemilu 2019 setelah pelaksanaan pemilu,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Anik Sholihatun menilai, KPU kurang transparan dalam memberikan data pemilih yang tercantum dalam Formulir Model A.KWK.

‘’Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah menyampaikan permohonan data formulir Model A.KWK ke KPU Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Namun, hingga kini KPU kabupaten/kota tak mau memberikan data tersebut,’’ ujar Anik, Kamis (16/7/2020).

Padahal, KPU dan Bawaslu sama-sama sebagai penyelenggara pilkada 2020. Data pemilih yang dimiliki KPU, kata Anik, sangat penting bagi pengawas sebagai bahan pengawasan. Jajaran pengawas perlu ikut mengecek, memverifikasi dan mengkonformasi data pemilih agar daftar pemilih pilkada 2020 bisa benar-benar berkualitas, akurat dan valid.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bawaslu Jateng Nilai KPU Kurang Transparan soal Data Pemilih

Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2020 yang disusun Bawaslu juga menunjukan dimensi daftar pemilih termasuk dalam kategori yang sangat rawan.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Kemiskinan Bertambah, Pakar: Percepat Belanja APBD dan Ciptakan Aktivitas Ekonomi Baru

Pemprov Jateng maupun pemkab/pemkot sudah menurut melakukan refocussing dan realokasi anggaran, hanya eksekusinya dinilai relatif lambat.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Menko PMK Apresiasi Gubernur Jatim Siapkan Rumah Pusat Observasi Covid-19

Sejak Mei hingga Juli 2020 sudah ada 645 orang yang diobervasi.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Sekjen KY Meninggal Dunia Usai Dirawat karena Covid-19

Sebelumnya, Tubagus dinyatakan sempat dinyatakan positif Covid-19 dan menjalani perawatan.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Ini 4 Faktor yang Buat Daya Saing Indonesia Merosot

Komponen yang mengalami penurunan paling drastis adalah efisiensi bisnis, yang menurun dari peringkat 20 di tahun 2019 menjadi 31 pada 2020.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Dirjen Dikti: ASN Dikti Harus Pelopori Antikorupsi Pendidikan

ASN yang bekerja di dunia pendidikan harus memberi contoh yang baik pada peserta didik.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Rektor UMJ: Waspadai Gerakan Ubah Pancasila di Tengah Pandemi Covid-19

Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam mencegah dan menindak terkait ideologi khilafah ini.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Siswa Tidak Naik Kelas, Kemdikbud: Sekolah Tidak Pahami Pedoman Belajar dari Rumah

Plt Irjen Kemdikbud mengatakan, seharusnya sekolah dan guru menaati Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Terkendala Belajar Online, Siswa SMA di Nganjuk Tidak Naik Kelas

Siswa tersebut tidak bisa mengikuti ujian penilaian akhir tahun (PAT) karena laptopnya rusak.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Kinerja Intelijen Kejaksaan Harus Dievaluasi

Menurut Ridlwan Habib, dari rentetan kasus Djoko Tjandra, sepanjang yang diketahuinya lebih kepada kelemahan mekanisme kejaksaan yang berjalan.

NASIONAL | 16 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS