KPK Didesak Usut Kasus Dugaan Korupsi Lahan SMKN 7 di Tangsel
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

KPK Didesak Usut Kasus Dugaan Korupsi Lahan SMKN 7 di Tangsel

Senin, 20 Juli 2020 | 10:57 WIB
Oleh : Laurens Dami / JEM

Serang, Beritasatu.com - Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Pengadaan lahan SMKN 7 Kota Tangsel tersebut dianggarkan pada APBD Banten 2017 lalu dengan nilai sebesar Rp 17.982.000.000. Diduga proyek pengadaan lahan SMK 7 Kota Tangsel tersebut sarat dengan tindakan korupsi sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.

Direktur Eksekutif ALIPP Udaya Suhada, kepada Beritasatu.com, Senin (20/7/2020) menegaskan, pihaknya sudah dua kali mendatangi Kantor KPK di Jakarta untuk mengawal penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tersebut.

“Saya secara resmi melaporkan kasus dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten ke KPK, pada tanggal 20 Desember 2018 lalu. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juni 2020 lalu, saya kembali mendatangi KPK untuk menanyakan progres atau tindak lanjut dari laporan saya. Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan penanganan dari KPK terkait kasus dugaan korupsi yang saya laporkan tersebut,” ujar Uday Suhada.

Uday meminta KPK untuk segera mengusut kasus dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, salah satunya pengadaan lahan SMKN 7 di Kota Tangsel.

“Ini adalah momentum yang tepat bagi KPK untuk membangun kembali kepercayaan publik yang belakangan merosot. Masalah korupsi di Banten sudah merebak kembali. Karena itu, KPK harus segera menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana yang telah kami laporkan ke KPK pada tanggal 20 Desember 2018 lalu,” ujar Uday.

Uday mengatakan, pihaknya percaya Pak Firli (Ketua KPK) dan jajaran pimpinan KPK lainnya memiliki semangat untuk bersama rakyat memberantas korupsi.

Uday mengatakan pihaknya telah mendapat informasi bahwa BPKP telah melakukan audit investigatif atas pengadaan lahan SMKN 7 di Kelurahan Rengas, Kota Tangsel tahun anggaran 2017.

Hasil audit investigatif tersebut dituangkan BPKP melalui laporan Nomor LHAI-23/PW30/5/2020 tertanggal 24 Januari 2020. Pengadaan lahan yang menelan anggaran sekira Rp17,9 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp 10 miliar.

Audit investigatif tersebut merupakan permintaan dari KPK setelah menerima laporan dugaan korupsi dari warga.

Berdasarkan dokumen yang beredar, disebutkan bahwa lahan SMKN 7 Kota Tangsel terletak di antara Jalan Cempaka III, RT 002/003 dan Jalan Punai I, RT.007/008, Bintaro Jaya, Sektor II, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

Pemilik lahan seluas 6.000 meter persegi tersebut bernama Sofia M Sujudi Rassat, SH dengan alamat Jalan Salemba Tengah, No.16, RT.001/005, Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Dalam dokumen nilai ganti rugi (NGR), tanah tersebut dibayar Pemprov Banten Rp 2.997.000 per meter atau total Rp 17.982.000.000 yang tertuang dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Namun pemilik tanah Sofia M Sujudi Rassat, SH sebagaimana yang tertera dalam kuitansi tertanggal 29 Desember 2017 hanya menerima Rp 7.300.000.000. Itu berarti, sekitar Rp10.682.000.000 dana tersebut tidak jelas keberadaannya.

Untuk diketahui, pengadaan tanah untuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) se-Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten No.596/Kep-453-Huk/2017 yang ditandatangani Gubernur Banten, Wahidin Halim pada tanggal 29 November 2017.

SK itu terbit berdasarkan nota dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Nomor 800/7262-Dindikbud/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Draf SK Penetapan Tim Koordinasi Pengadaan Lahan/Tanah.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Sarung Tangan Kesehatan Gantikan Sarung Tangan Plastik Petugas Pemilu

Keruan saja sarung tangan petugas bernama Widji Purwaningsih itu menjadi perhatian Ganjar.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Kecelakaan Maut di Subang Menewaskan Tiga Orang

Pengemudi mobil tewas di lokasi kejadian, sementara dua penumpang mobil tewas dalam perjalanan ke rumah sakit.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Terpidana Pembobol BPD Sulsel Diringkus

Buronan selama 10 tahun terpidana Abdul Makmur diciduk pada Ahad (19/7/2020) malam.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Ketegasan Kabareskrim dalam Kasus Djoko Tjandra Perlu Diapresiasi

Segera tindak oknum anggota yang menyimpang atas tugas mulia Korps Bhayangkara.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Pengamat: Aziz Syamsuddin Jangan Ikut "Melindungi" Djoko Tjandra

Jika ada aturan baru tidak boleh rapat di masa reses harus disampaikan kepada masyarakat. Jika tidak, maka alasan Azis Syamsuddin itu tidak kokoh.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Misbakhun Tuding Menkeu Rendahkan STAN dan Alumninya

Ingat penobatan Sri Mulyani sebagai menkeu terbaik dunia juga karena sumbangsih dan kontribusi besar para alumni STAN yang menjadi anak buahnya.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Ketua Komisi X Soroti Kesenjangan Sekolah Negeri dan Swasta

Menurut Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta setara dalam membantu pendidikan anak-anak Indonesia.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Menpora: Kekayaan Alam Bisa Jadi Daya Tarik Wisata Olahraga

Menurut Menpora Zainudin Amali, Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah sehingga berpotensi untuk menjadi tujuan pariwisata olahraga.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Diikuti Ribuan Guru, Pengajar Muda Musi Rawas Sukses Gelar Webinar Pendidikan

Tercatat webinar ini diikuti oleh lebih dari 2.000 orang guru di kabupaten tersebut serta wilayah-wilayah lain di Indonesia dan mancanegara.

NASIONAL | 20 Juli 2020

FSGI: Batalkan Jargon Merdeka Belajar dalam Program Kemdikbud

Kalau seandainya ini tidak dilakukan maka pendidikan Indonesia tersandera oleh PT Sekolah Cikal.

NASIONAL | 19 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS