Kasus Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel Sedang Ditangani Bagian Penindakan KPK
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Kasus Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel Sedang Ditangani Bagian Penindakan KPK

Selasa, 21 Juli 2020 | 19:28 WIB
Oleh : Laurens Dami / JEM

Serang, Beritasatu.com - Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), saat ini sedang ditangani Bagian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini progres yang menggembirakan bagi saya. Salah satu laporan saya. khususnya terkait dugaan korupsi pengadaan lahan SMKN 7 Kota Tangsel, sudah ditindaklanjuti oleh KPK. Tadi siang saya baru mendapat informasi dari orang internal KPK bahwa kasus dugaan korupsi lahan SMKN 7 di Kota Tangsel sudah dilimpahkan dari Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK ke Bagian Penindakan KPK,” ujar Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada, kepada Beritasatu.com, Selasa (21/7/2020) sore.

Uday menjelaskan bahwa pelimpahan dari Dumas KPK ke Penindakan KPK, tidak hanya sekadar berkas laporannya saja tetapi juga sudah dilengkapi dengan hasil audit investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SMKN 7 di Kota Tangsel ini sebenarnya sudah terang benderang. KPK tidak terlalu sulit untuk melacak siapa saja pelaku di balik kasus korupsi pengadaan lahan SMKN 7 Tangsel tersebut, dan aliran dananya ke mana saja,” ujar Uday.

Uday menjelaskan pengadaan lahan SMKN 7 Kota Tangsel tersebut dianggarkan pada APBD Banten 2017 lalu dengan nilai sebesar Rp 17.982.000.000. Berdasarkan hasil investigasi BPKP, kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai Rp 10 miliar lebih.

“Saya sebagai pelapor sebenarnya agak kecewa dengan KPK karena lambat menangani kasus ini. Sebab kasus ini sudah saya laporkan pada tanggal 20 Desember 2018 lalu. Kasus ini sudah sangat jelas modusnya. Ada dugaan mark up harga lahan. Pembayaran pembelian lahan dari Pemprov Banten tidak langsung ke pemilik lahan, tetapi melalui perantara. Tidak hanya itu, lahan SMKN 7 Tangsel letaknya di tempat tertutup, tidak bisa diakses oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Makanya, saya menyebut SMKN 7 Tangsel sebagai “sekolah helikopter,” tegas Uday.

Uday mengatakan pihaknya telah mendapat informasi bahwa BPKP telah melakukan audit investigasi atas pengadaan lahan SMKN 7 di Kelurahan Rengas, Kota Tangsel tahun anggaran 2017 itu.

Hasil audit investigasi tersebut dituangkan BPKP melalui laporan Nomor LHAI-23/PW30/5/2020 tertanggal 24 Januari 2020. Pengadaan lahan yang menelan anggaran sekitar Rp17,9 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp10 miliar lebih.

Audit investigasi tersebut merupakan permintaan dari KPK setelah menerima laporan dugaan korupsi dari warga.

“Saya akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Saya berharap KPK secepatnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini. Tunggu apa lagi? Semua data dan dokumen sudah saya serahkan. Audit investigasi BPKP sudah diperoleh. Kerugian keuangan negara sudah jelas,” tegas Uday.

Berdasarkan dokumen yang beredar, disebutkan bahwa lahan SMKN 7 Kota Tangsel terletak di antara Jalan Cempaka III, RT 002/003 dan Jalan Punai I, RT.007/008, Bintaro Jaya, Sektor II, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

Pemilik Tanah seluas 6.000 meter persegi tersebut bernama Sofia M Sujudi Rassat, SH dengan alamat Jalan Salemba Tengah, No.16, RT.001/005, Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Dalam dokumen nilai ganti rugi (NGR), tanah tersebut dibayar Pemprov Banten Rp 2.997.000 per meter atau total Rp 17.982.000.000 yang tertuang dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Namun pemilik tanah Sofia M Sujudi Rassat, SH sebagaimana yang tertera dalam kuitansi tertanggal 29 Desember 2017 hanya menerima Rp 7.300.000.000. Itu berarti, sekitar Rp10.682.000.000 dana tersebut tidak jelas keberadaannya.

Untuk diketahui, pengadaan tanah untuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) se-Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten No.596/Kep-453-Huk/2017 yang ditandatangani Gubernur Banten, Wahidin Halim pada tanggal 29 November 2017. SK itu terbit berdasarkan nota dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Nomor 800/7262-Dindikbud/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Draf SK Penetapan Tim Koordinasi Pengadaan Lahan/Tanah.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

25 Persen Pelajar di Jawa Tengah Tak Miliki Akses Pendidikan Daring

Para pelajar ini juga merasakan ada perbedaan mencolok proses belajar mengajar sistem tatap muka dengan sistem daring.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Djarot Tak Dukung Akhyar Nasution di Pilkada Medan

Soalnya, sosok Akhyar tidak lepas dari era kepemimpinan Dzulmi Eldin, mantan wali kota Medan yang tersandung kasus korupsi.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Oknum Anggota DPRD Sumut yang Aniaya 2 Polisi Tetap Diproses Hukum

Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari tujuh pria dan satu wanita.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Iduladha 1441 H Jatuh Pada Hari Jumat 31 Juli

Penetapan ini setelah digelarnya Sidang Isbat penentuan awal 1 Zulhijah 1441 H yang dipimpin Menteri Agama Fachrul Razi di Kantor Kementerian Agama.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Mendikbud Lantik 29 Pejabat Baru

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim melantik 29 pejabat eselon 1 dan 2, rektor, serta pejabat fungsional ahli utama secara virtual, dan pimpinan PTN.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Jenderal Prasetijo Belum Jadi Tersangka

Mabes Polri akan melakukan pendalaman dan memeriksa saksi lainnya dalam kasus Prasetijo.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Sudah 5 Dokter Meninggal Akibat Covid-19 di Sumut

dokter Aldreyn Asman Aboet, merupakan dokter yang terakhir meninggal dunia karena terpapar Covid-19 di Sumut.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Fachrori Umar Terancam Gagal Ikut Pilkada Jambi

Fachrori Umar yang berpasangan dengan Safrial MS (Bupati Tanjungjabung Barat) hingga Selasa (21/7/2020) belum mendapat dukungan partai politik (parpol).

NASIONAL | 21 Juli 2020

Kampanye di Tengah Wabah, Mendagri Dorong Bagi Masker Daripada Kaos

Mendagri mendorong pembagian masker dan alat kesehatan lainnya karena masyarakat menerima manfaatnya langsung ditengah perang melawan Covid.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Sultan HB X Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 di DIY

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali memperpanjang masa tanggap darusat Covid-19 yang akan berakhir 31 Juli mendatang.

NASIONAL | 21 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS