Bawaslu RI Ingatkan Praktik Politisasi Bantuan Covid-19 Jelang Pilkada
INDEX

BISNIS-27 425.322 (10.8)   |   COMPOSITE 4870.04 (90.25)   |   DBX 940.805 (2.21)   |   I-GRADE 127.855 (4.25)   |   IDX30 401.317 (12.58)   |   IDX80 105.56 (2.86)   |   IDXBUMN20 265.398 (10.69)   |   IDXG30 112.997 (3.35)   |   IDXHIDIV20 357.483 (11.28)   |   IDXQ30 117.699 (3.49)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.33)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.29)   |   IDXV30 100.238 (1.84)   |   INFOBANK15 757.481 (21.83)   |   Investor33 352.266 (9.11)   |   ISSI 143.81 (2.64)   |   JII 518.901 (11.71)   |   JII70 176.231 (4.08)   |   KOMPAS100 949.983 (23.3)   |   LQ45 737.154 (21.53)   |   MBX 1342.99 (27.68)   |   MNC36 264.429 (6.89)   |   PEFINDO25 260.033 (3.82)   |   SMInfra18 229.972 (7.27)   |   SRI-KEHATI 296.897 (8.24)   |  

Bawaslu RI Ingatkan Praktik Politisasi Bantuan Covid-19 Jelang Pilkada

Selasa, 21 Juli 2020 | 19:33 WIB
Oleh : Laurens Dami / JEM

Pandeglang, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan kepada seluruh pihak termasuk Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota untuk berwaspada terhadap praktik politisasi bantuan kepada warga terdampak Covid-19.

Praktik politisasi bantuan Covid-19 bisa saja dilakukan oleh pasangan calon tertentu khususnya petahana menjelang pilkada.

“Bantuan untuk korban Covid-19 kalau tidak dipantau ini kadang-kadang dipolitisasi oleh orang yang jadi petahana,” jelas Divisi Pengawasan Bawaslu RI Mochamad Afifuddin usai meresmikan posko pengaduan netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Bawaslu Pandeglang, Selasa (21/7/2020).

Menurut Afifudin, kondisi pandemi Covid-19 bagi daerah yang melaksanakan Pilkada juga menjadi beban tambahan bagi Bawaslu dan KPU. Sebab, selain kedua lembaga ini, warga yang akan memberikan hak pilihnya juga harus mengenakan alat pelindung diri (APD).

“Pilkada saat pandemi seperti ini menambah beban biaya dari sisi protokol kesehatan karena kesehatan warga dan penyelenggara ini menjadi prasyarat melanjutkan pilkada ini. Kalau Pilkadanya dilanjut maka protokol kesehatan harus diterapkan dan itu membutuhkan banyak alat,” ujarnya.

Afif melanjutkan, saat ini Bawaslu RI masih menunggu aturan terbaru soal Alat Peraga Kampanye (APK). “APK atau bahan kampanye harus dijelaskan lebih rinci di PKPU,” ujarnya.

Posko Pengaduan Netralitas ASN

Afifuddin juga meresmikan posko pengaduan netralitas ASN di Kantor Bawaslu Pandeglang di Jalan Raya Serang-Pandeglang KM 3, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang.

Menurut Afidudin, dua isu utama dan yang paling menonjol dalam Pilkada adalah netralitas ASN dan politik uang.

“Kalau untuk pencegahan maka yang dibutuhkan adalah inovasi pengawasan. Pengawasan dan penindakan akan selalu beririsan oleh sebab itu perlu kerja sama dari semuanya,” ujar Afidudin.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan yang dilakukan dari perwakilan Bawaslu RI.

“Mudah-mudahan kedatangan pimpinan dari Bawaslu RI bisa memberikan kami pencerahan dan bisa kami terapkan di Bawaslu Pandeglang,” ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kasus Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel Sedang Ditangani Bagian Penindakan KPK

Uday mengatakan pihaknya telah mendapat informasi bahwa BPKP telah melakukan audit investigasi atas pengadaan lahan SMKN 7 Tangsel.

NASIONAL | 21 Juli 2020

25 Persen Pelajar di Jawa Tengah Tak Miliki Akses Pendidikan Daring

Para pelajar ini juga merasakan ada perbedaan mencolok proses belajar mengajar sistem tatap muka dengan sistem daring.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Djarot Tak Dukung Akhyar Nasution di Pilkada Medan

Soalnya, sosok Akhyar tidak lepas dari era kepemimpinan Dzulmi Eldin, mantan wali kota Medan yang tersandung kasus korupsi.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Oknum Anggota DPRD Sumut yang Aniaya 2 Polisi Tetap Diproses Hukum

Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari tujuh pria dan satu wanita.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Iduladha 1441 H Jatuh Pada Hari Jumat 31 Juli

Penetapan ini setelah digelarnya Sidang Isbat penentuan awal 1 Zulhijah 1441 H yang dipimpin Menteri Agama Fachrul Razi di Kantor Kementerian Agama.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Mendikbud Lantik 29 Pejabat Baru

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim melantik 29 pejabat eselon 1 dan 2, rektor, serta pejabat fungsional ahli utama secara virtual, dan pimpinan PTN.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Jenderal Prasetijo Belum Jadi Tersangka

Mabes Polri akan melakukan pendalaman dan memeriksa saksi lainnya dalam kasus Prasetijo.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Sudah 5 Dokter Meninggal Akibat Covid-19 di Sumut

dokter Aldreyn Asman Aboet, merupakan dokter yang terakhir meninggal dunia karena terpapar Covid-19 di Sumut.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Fachrori Umar Terancam Gagal Ikut Pilkada Jambi

Fachrori Umar yang berpasangan dengan Safrial MS (Bupati Tanjungjabung Barat) hingga Selasa (21/7/2020) belum mendapat dukungan partai politik (parpol).

NASIONAL | 21 Juli 2020

Kampanye di Tengah Wabah, Mendagri Dorong Bagi Masker Daripada Kaos

Mendagri mendorong pembagian masker dan alat kesehatan lainnya karena masyarakat menerima manfaatnya langsung ditengah perang melawan Covid.

NASIONAL | 21 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS