Polri Harus Pidanakan Jenderal Polisi yang Terbukti Terlibat Pelarian Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 426.538 (7.46)   |   COMPOSITE 4842.76 (69.8)   |   DBX 923.5 (3.46)   |   I-GRADE 127.867 (2.29)   |   IDX30 404.318 (7.37)   |   IDX80 105.647 (1.88)   |   IDXBUMN20 263.312 (7.44)   |   IDXG30 113.239 (1.72)   |   IDXHIDIV20 361.834 (6.55)   |   IDXQ30 118.461 (2.16)   |   IDXSMC-COM 206.934 (2.4)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (3.66)   |   IDXV30 99.778 (2.04)   |   INFOBANK15 760.318 (19)   |   Investor33 353.585 (6.67)   |   ISSI 142.238 (1.59)   |   JII 514.346 (5.58)   |   JII70 174.038 (2.42)   |   KOMPAS100 945.162 (17.43)   |   LQ45 740.002 (13.25)   |   MBX 1338.07 (21.42)   |   MNC36 264.409 (4.88)   |   PEFINDO25 251.635 (5.6)   |   SMInfra18 228.656 (3.16)   |   SRI-KEHATI 297.818 (5.94)   |  

Polri Harus Pidanakan Jenderal Polisi yang Terbukti Terlibat Pelarian Djoko Tjandra

Rabu, 22 Juli 2020 | 12:40 WIB
Oleh : Arnold H Sianturi / JEM

Medan, Beritasatu.com - Pimpinan Polri harus mengambil tindakan tegas dalam memberikan sanksi pidana terhadap jenderal polisi jika terbukti membantu pelarian buronan kasus Bank Bali, Djoko Tjandra. Pasalnya, kasus pelarian Djoko Tjandra sudah mencoreng institusi Polri.

Pengamat kepolisian Agus Yohanes meyakini, pimpinan Polri akan mengusut tuntas kasus pelarian Djoko Tjandra tersebut. Tidak hanya memberikan sanksi kode etik, pimpinan Polri dipastikan akan mengangkat sanksi pidana kasus ini ke ranah hukum.

"Langkah cepat pimpinan Polri yang langsung mengambil tindakan tegas dalam mencopot jabatan tiga jenderal polisi terkait pelarian buronan kasus Bank Bali itu, patut dihargai. Banyak pihak mendukung pimpinan Polri untuk proses sanksi pidana," ujar Agus Yohanes, Rabu (22/7/2020).

Menurutnya, pencopoton jabatan jenderal polisi ini merupakan bukti bahwa pimpinan Polri berhasil menjaga marwah institusi dari perkara yang sedang ditangani. Sanksi pidana akan diterapkan pimpinan Polri kepada bawahannya agar bisa membawa efek jera.

Agus Yohanes memastikan, tidak ada persekongkolan jahat seperti yang dituduhkan pihak tertentu atas pelarian Djoko Tjandra. Pelanggaran itu demi keuntungan pribadi dan bukan oleh institusi. Tuduhan persekongkolan itu dianggap sudah menyesatkan publik.

"Kita meyakini tidak ada persekongkolan jahat yang melibatkan pemimpin Polri karena kasus pelarian Djoko Tjandra. Sebab, penanganan kasus yang menyeret nama sejumlah jenderal polisi ini, sudah ditangani Divisi Profesi dan Pengamanan Polri," katanya.

Menurutnya, penyelidikan perkara sesuai pemeriksaan terhadap tiga jenderal polisi, hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan Polri. Bahkan, kasus ini dipastikan tidak akan dihentikan bila memenuhi unsur pidana. Artinya, siapa yang terlibat akan diproses.

"Pimpinan Poli sudah menyampaikan komitmennya untuk menindak dan memproses pihak - pihak yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra. Ini harus diapresiasi karena sudah disampaikan ke publik. Kita mendorong kasus ini diusut tuntas," katanya.

Agus mengaku sangat menyesalkan pihak tertentu yang ingin menjatuhkan wibawa dan marwah institusi Polri. Ada pihak yang seakan menyudutkan institusi Polri terkait dalam kasus pelarian Djoko Tjandra yang berujung pada pencopotan 3 jenderal polisi.

"Tuduhan pihak tertentu itu sangat tendensius, dan bisa mengarah pada pelanggaran hukum. Kita mencium ada aroma lain di balik upaya menyudutkan Polri. Karena itu, kita juga mendorong Polri menyelidikinya, dan mengambil tindakan tegas," sebutnya.

Dalam kasus pelarian Djoko Tjandra ini, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mencopot jabatan tiga jenderal polisi. Mereka yang dicopot adalah Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo.

Selain itu, Kapolri mencopot Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo.

Menurut Agus Yohanes, Polri bisa memproses kasus pelarian Djoko Tjandra ini ke ranah hukum karena memenuhi unsur pidana. Pasalnya, Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo terbukti menandatangani surat jalan untuk Djoko Tjandra.

"Keputusan pimpinan Polri menindak dan mengusut bawahan sudah tepat. Unsur pidana semakin kuat karena Prasetijo Utomo juga termasuk melekat melakukan pendampingan Djoko Tjandra saat melintas dari Jakarta ke Pontianak Juni lalu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Dompet Dhuafa-Tokopedia Gelar Rapid Test Massal Bagi Dhuafa di 17 Provinsi

Kegiatan Test Covid Mobile diawali dari Surabaya dan wilayah Jawa Timur lainnya yang dioperatori tim Dompet Dhuafa Jawa Timur bersama pemerintahan daerah setempat, pada Rabu (22/7)

NASIONAL | 22 Juli 2020

Kejati DKI Tahan Pejabat OJK yang Jadi Tersangka Suap Rp 7,45 M

DIW ditetapkan sebagai tersangka saat menjadi tim pemeriksaan umum terhadap PT Bank Bukopin Cabang Surabaya.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Tunggu Petunjuk Teknis dari Pusat, Gugus Tugas Covid-19 Banten Masih Gunakan Prosedur Lama

Nana mengatakan, pihaknya tidak memiliki gambaran terkait seperti apa petunjuk teknis (juknis) Satgas Penanganan Covid-19 yang akan dibentuk nanti.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Gugus Tugas Covid-19 Dibubarkan, Ganjar Usulkan Tambah Sektor Pemulihan Sosial

"Jawa Tengah akan segera menyesuaikan. Ini menunggu teknisnya," kata Ganjar,=.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Jabar Daerah Paling Aktif Gempa di Pulau Jawa

Sejak Januari 2020 hingga saat ini sudah terjadi 35 aktivitas gempa di Jawa Barat dan Banten.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Pegawainya Ditetapkan Tersangka, OJK Hormati Proses Hukum

OJK juga telah membebas tugaskan atas dugaan pelanggaran tata tertib dan disiplin pegawai.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Kasal Resmikan RS Darurat Covid-19 TNI AL di Cileungsi

Harapannya untuk pasien-pasien yang level ringan sampai sedang bisa diisolasi di sini.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Luncurkan Logo Baru, Zenius Hadirkan Semangat Belajar ke Seluruh Penjuru Indonesia

Zenius Ultima dan Optima akan dapat diakses secara penuh pada bulan Agustus 2020 di aplikasi Zenius di Android dan iOS.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Sultan Kasepuhan Cirebon Arief Natadiningrat Meninggal

Sultan XIV Arief akan dikebumikan di pemakaman Astana Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Kualitas Pendidikan Masih Rendah, Pakar: Pemerintah Harus Fokus Perbaiki Mutu Guru

Nilai uji kompetensi guru 2019 masih rendah, yakni 54,8% untuk guru SD, 58,6% untuk guru SMP, 62,3% untuk guru SMA, dan 58,4% untuk guru SMK.

NASIONAL | 21 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS