RUU Cipta Kerja Mampu Picu Kebangkitan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-4.31)   |   COMPOSITE 4934.09 (-51.55)   |   DBX 924.804 (-2.71)   |   I-GRADE 130.838 (-1.94)   |   IDX30 413.425 (-5.38)   |   IDX80 108.094 (-1.4)   |   IDXBUMN20 272.657 (-6.57)   |   IDXG30 115.379 (-0.9)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-5.65)   |   IDXQ30 120.916 (-1.42)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-2.12)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-3.33)   |   IDXV30 102.468 (-1.72)   |   INFOBANK15 776.883 (-8.65)   |   Investor33 360.093 (-3.39)   |   ISSI 144.765 (-1.46)   |   JII 523.909 (-5.3)   |   JII70 177.568 (-1.98)   |   KOMPAS100 966.07 (-11.82)   |   LQ45 756.376 (-9.6)   |   MBX 1366.8 (-15.79)   |   MNC36 270.277 (-3.43)   |   PEFINDO25 258.891 (-4.16)   |   SMInfra18 233.321 (-3.86)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-3.52)   |  

RUU Cipta Kerja Mampu Picu Kebangkitan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19

Kamis, 30 Juli 2020 | 11:14 WIB
Oleh : Fuska Sani Evani / JEM

Yogyakarta, Beritasatu.com - Pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) UGM sekaligus staf khusus urusan Ekonomi dan Investasi Transportasi Kementrian Perhubungan, Prof Wihana Kirana Jaya menilai, untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah harus mengubah parameter, di dalamnya termasuk mensinergiskan peraturan formal, dengan peraturan informal atau local wisdom.

Selain itu, menurutnya, omnibus law RUU Cipta Kerja, juga dipandang sebagai paradigma baru dalam menghadapi kemungkinan krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Joglosemar Institute, Rabu (29/07/2020) bertema "Solusi Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi", Prof Wihana mengungkapkan, pola pikir dan penanganan ekonomi di masa pandemi, tidak bisa seperti di masa normal, harus ditangani seperti saat krisis. Dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, ujarnya, saat ini upaya pemerintah untuk memulai lebih awal, termasuk mempersiapkan kondisi, sebelum menarik investasi-investasi baru.

Menurutnya, permasalahan pelik soal investasi yang dihadapi Indonesia seperti regulasi yang tumpang tindih serta birokrasi yang menyebabkan bottleneck investasi perlu diselesaikan segera.

"Meski awalnya ini dirancang ideal untuk masa sebelum pandemi untuk mendorong aggregat demand, tapi bukan berarti kita bisa bersantai. Harus ada pemikiran bagaimana kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga sementara peringkat kemudahan berbisnis kita masih tertinggal?," kata Wihana.

Namun istilah investasi, menurutnya tidak bisa dilihat hanya sebagai investasi asing saja. RUU Cipta Kerja ini juga memiliki semangat untuk mendorong investasi lokal yang basisnya ekonomi masyarakat.

"Justru dalam regulasi ini, ada batasan-batasan. Policy dan rules of the game-nya coba diselaraskan agar investasi lokal juga terdorong dan terakselerasi," katanya.

Sedang pengamat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ahmad Maruf juga menyoroti semangat RUU Cipta Kerja tersebut justru berpihak kepada pelaku UMKM, meski masih ada point-point yang menganggu.

“Bisa mengakselerasi dan menstimulus ekonomi rakyat. Tidak hanya pro investor besar, RUU Cipta Kerja ini juga sangat pro investor lokal yang skalanya ekonomi rakyat. Regulasi dibabat untuk melihat kepentingan di lapangan langsung, contohnya, pemerintah harus hadir untuk membantu prasarana dan sarana UMKM," kata Maruf.

Meski di sisi ketenagakerjaan RUU ini dianggap masih mengganjal, diakuinya bahwa RUU tersebut membolehkan perusahaan tidak membayar upah sesuai standar, juga pada dampak lingkungan.

Dikatakan, banyak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah yang tidak mampu membayar upah di atas Upah Minimum Regional (UMR). Menurutnya, dengan RUU Cipta Kerja UMKM akan bisa bertahan meski tidak bisa membayar upah di atas UMR.

“UMKM diizinkan dan dimaklumi tapi bukan berarti aji mumpung tidak, ada regulasi turunannya. Tapi paling tidak bahwa ketika UMKM ini terpaksa tidak bisa membayar gaji upah karyawannya di bawah UMR itu statusnya tidak sebagai penjahat ekonomi tapi karena keterpaksaan. Nah hal-hal seperti ini bisa didialogkan,” jelas Ma’ruf.

Namun kembali lagi kepada semangat ekonomi kerakyatan, RUU tersebut bisa menjadi solusi dan antisipasi krisis ekonomi jangka panjang.

Ahmad Maruf pun menyampaikan, predisksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang jauh dari target, diperkirakan akan minus (-) jika sampai akhir tahun, pandemi belum berakhir.

Karena itu, ekonomi rakyat yang menjadi pondasi perbaikan ekonomi bangsa, harus didorong, dengan regulasi yang berpihak, termasuk menstimuli pulihnya sektor ekonomi rakyat lewat jalur UMKM, termasuk juga bagaimana menggenjot tingkat konsumsi rakyat, melalui lembaga-lembaga kerakyatan seperti koperasi.

Ma’ruf menambahkan, RUU Cipta Kerja relevan dengan ekonomi lokal masyarakat. Ma’ruf mencontohkan dalam RUU Cipta Kerja pemerintah diharuskan melakukan penyedehanaan administrasi perizinan.

Dikatakan, regulasi perizinan usaha, hingga saat ini, masih belum mampu menjawab persoalan investasi di tingkat dasar sekalipun. Persyaratan-persyaratan memulai usaha, tidak sesuai dengan skala usaha yang ada.

"UMKM kita saat ini tidak mudah bangkit kembali. Dengan regulasi yang ada saat ini, UMKM harus membuat UPKL atau bahkan AMDAL, ya pastinya tidak mampu. Justru RUU Cipta Kerja ini mengedepankan peranan negara untuk masyarakat," kata Maruf.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Perlu Regulasi Tegas untuk Berantas Mafia Tanah

Dalam sejumlah kasus di persidangan terkait perkara tanah, akan tampak peran mafia tanah.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Kasus Penyelundupan 200 Kg Sabu, Polri Kejar 1 Buronan

Mabes Polri mengejar satu tersangka dalam kasus penyelundupan 200 kilogram sabu yang dikemas dalam karung jagung yang berasal dari sindikat Myanmar-Malaysia.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Sastrawan Ajip Rodisi Berpulang

Ajip Rosidi telah menghasilkan ratusan karya dalam bentuk buku maupun publikasi tulisan.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Legislator Desak Bank Himbara Segera Salurkan Dana Pinjaman bagi UMKM

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Rudi Hartono Bangun, penyaluran dana dari PEN harus cepat disalurkan untuk menghindari ekonomi negara dari jurang resesi.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Selain Natuna, Angkutan Barang Perintis Damri Akan Layani Lokasi Ini

Layanan angkutan barang Damri akan mulai aktif di Timika dan Merauke pada bulan Agustus mendatang.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Damri Kini Layani Natuna untuk Dukung Distribusi Logistik

Ditjen Hubdat memberikan subsidi angkutan barang perintis dari Perum DAMRI yang akan melayani Natuna dengan trayek Ranai-Selat Lampa sepanjang 80 kilometer.

NASIONAL | 25 Juli 2020

Ditjen Hubdat Gelar Program Padat Karya di Terminal Rajabasa

Kegiatan padat karya digelar untuk membantu menggerakan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 25 Juli 2020

BPK Hadiri Pertemuan Organisasi Lembaga Pemeriksa se-Asia

Pertemuan ASOSAI Governing Board ke-55 membahas isu-isu strategis di ASOSAI termasuk respon terhadap pandemi Covid-19.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Dikunjungi Nadiem, Muhammadiyah Belum Tentukan Sikap tentang Organisasi Penggerak

PP Muhammadiyah akan membahas secara khusus dengan Majelis Dikdasmen dan Majelis Dikti Lintang dalam waktu dekat.

NASIONAL | 29 Juli 2020

FSGI Minta Dialog Publik untuk Evaluasi Organisasi Penggerak

Satriwan juga meminta agar dana POP sebaiknya dialokasikan untuk membantu anak-anak menjalankan PJJ yang belum ada perubahan signifikan sama sekali.

NASIONAL | 29 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS