Pemda Masih Setengah Hati, Program JKN-KIS di Jambi Belum Optimal
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Pemda Masih Setengah Hati, Program JKN-KIS di Jambi Belum Optimal

Jumat, 21 Agustus 2020 | 10:52 WIB
Oleh : Radesman Saragih / JEM

Jambi, Beritasatu.com - Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) di Provinsi Jambi masih tetap masuk kategori kurang optimal hingga tahun ini. Hal tersebut tercermin dari masih rendahnya kepesertaan program JKN – KIS dan BPJS Kesehatan di daerah itu.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jambi, Rizki Lestari mengatakan, kepesertaan Program JKN-KIS di Provinsi Jambi masih jauh dari standar cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) rata-rata 95 % dan standar cakupan kespesertaan JKN-KIS nasional rata-rata 83 %.

Dijelaskan, jumlah warga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 Provinsi Jambi atau peserta JKN – KIS yang telah terintegrasi di BPJS Kesehatan baru sekitar 14.048 jiwa.

“Sedangkan untuk tahun ini, sekitar 46.509 jiwa warga PBI – JK APBD Provinsi Jambi akan didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS. Verifikasi dan validasi data PBI – JK tersebut masih dilakukan BPJS Kesehatan,”ujarnya kepada Beritasatu.com, Jumat (21/8/2020).

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Kedeputian BPJS Kesehatan Sumatera Bagian Tengah dan Jambi, Kiki Christmar Marbun menjelaskan, hingga 4 April 2020, jumlah penduduk Jambi yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan mencapai 789.950 jiwa atau 22,57 % dari 3,5 juta penduduk Jambi tahun ini. Sedangkan penduduk Jambi yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk kurun waktu tersebut baru mencapai 2,7 juta atau 77,43 %.

Cakupan kepesertaan JKN – KIS dan BPJS Kesehatan di Provinsi Jambi belum optimal akibat kurang intensifnya pelaksanakan program JKN-KIS dan BPJS Kesehatan di daerah itu.

Menurut Rizki Lestari, hingga tahun ini baru dua daerah tingkat dua (kota) yang mencapai 90 % dalam kepesertaan program JKN – KIS, yakni Kota Jambi dan Kota Sungaipenuh. Sedangkan cakupan kepesertaan JKN – KIS di sembilan kabupaten di daerah itu masih di bawah rata-rata nasional.

“Karena itu kami meminta dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk mendorong pertumbuhan atau penambahan cakupan kepesertaan program JKN – KIS di sembilan kabupaten di Jambi,”ujarnya.

Sementara itu anggota Komisi IX (Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan) DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jambi, Saniatul Lativa menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.07/2018 sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, pemerintah daerah wajib mendukung penyelenggaraan program JKN-KIS. Salah satu dukungan tersebut melalui pemanfaatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak rokok untuk pembiayaan JKN-KIS.

“Sekitar 37,5 % dari kontribusi pajak rokok yang diterima pemerintah daerah kabupaten, kota dan provinsi harus dikembalikan kepada BPJS Kesehatan sebagai dukungan pemerintah terhadap Program JKN-KIS,”katanya.

Dijelaskan, pemerintah daerah di Jambi tidak bisa bersikap setengah hati melaksanakan program JKN – KIS. Undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah sudah memerintahkan bahwa seluruh pemerintah daerah wajib menjalankan program JKN-KIS dan BPJS Kesehatan.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017, para bupati dan wali kota harus memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam program JKN. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 menyebutkan, dalam rangka mewujudkan UHC, pemerintah daerah harus melakukan Integrasi jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

Kejar Target

Sementara Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jambi, Sudirman pada video conference Forum Komunikasi Bersama Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Jambi dalam rangka mendukung JKN-KIS di Jambi, baru-baru ini mengatakan, pihaknya kini mengejar target peningkatan cakupan kepesertaan JKN – KIS dan BPJS Kesehatan di daerah tersebut.

“Kami terus berusaha agar seluruh warga miskin dan aparatur pemerintah desa masuk dalam daftar program JKN - KIS. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan berbagai staheholder, baik organisasi perangkat dinas (OPD), BPJS dan pemerintah daerah meningkatkan cakupan program JKN-KIS dan BPJS Kesehatan,” katanya.

Dijelaskan, pemerintah kota dan kabupaten di Jambi sudah diminta melakukan pendataan, pendaftaran dan pembiayaan program JKN – KIS, termasuk program JKN – KIS untuk aparatur pemerintah desa. Saat ini masih ada sekitar 60 % apartur pemerintahan desa di Jambi belum masuk program jaminan kesehatan.

“Kami juga kini berupaya menggalang potensi daerah dari sektor perusahaan untuk meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan terhadap para karyawan perusahaan swasta korban virus corona (Covid-19). Kami mengharapkan agar perusahaan di Jambi tetap memberikan jaminan pelayana kesehatan terhadap 4.034 orang karyawan yang dirumahkan selama pandemi Covid-19,”katanya.

Sudirman mengatakan, Pemprov Jambi juga kini mengadakan kerja sama dengan BPJS Cabang Provinsi Jambi Jambi dan BPJS Cabang Kabupaten Bungo melakukan monitoring Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten/kota. Monitoring data tersebut penting karena ada sekitar 219.000 kepesertaan BPJS Kesehatan di Jambi dikeluarkan dari DTKS. Peserta BPJS Kesehatan yang dikeluarkan dari DTKS tersebut kini ditelusuri agar mereka bisa kembali masuk daftar peserta JKN-KIS.

Jadi, pemerintah daerah di Jambi tidak bisa lengah dalam upaya percepatan peningkatan UHC program JKN-KIS dan BPJS Kesehatan. Percepatan peningkatan kepesertaan program JKN – KIS penting karena masih ada sekitar karena masih ada sekitar 277.800 jiwa penduduk miskin di Provinsi Jambi yang payah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pendeta Resor Minta Sinode HKBP Distrik X Medan-Aceh Tak Ditunda

Sinode HKBP Distrik X Medan - Aceh untuk memilih 40 orang pendeta dan 40 orang jemaat yang akan diutus sebagai peserta dalam sinode.

NASIONAL | 21 Agustus 2020

Kawasan Puncak Bogor Diprediksi Macet dan Hujan hingga Minggu

Selain arus kendaraan akan padat di jalur Puncak hingga Minggu 23 Agustus 2020, cuaca di kawasan Puncak juga akan diprediksi hujan setiap sore.

NASIONAL | 21 Agustus 2020

AMSI Desak Polri Usut Kematian Wartawan Sulawesion.com

Demas (28) ditemukan tidak bernyawa di Dusun Salubijau, Jalan Poros Mamuju-Palu, Provinsi Sulawesi Barat.

NASIONAL | 21 Agustus 2020

Survei: Mayoritas Elite Pubilik Nilai PSBB Sebaiknya Dilanjutkan

Mayoritas elite publik menyatakan masalah kesehatan lebih menjadi prioritas ketimbang persoalan ekonomi.

NASIONAL | 20 Agustus 2020

BNDCC Simulasi Konferensi dan Wisuda Terapkan Protokol Covid-19

Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) menyelenggarakan simulasi acara konferensi dan wisuda dengan menerapkan protokol Covid-19, Rabu (19/8/2020).

NASIONAL | 20 Agustus 2020

Lentera Bagi Bangsa Luncurkan Situs Web Baru Permudah Donasi Beasiswa

Dengan mengakses situs web LBB ini akan memudahkan para donatur untuk memberikan donasinya kepada anak-anak yang membutuhkan.

NASIONAL | 20 Agustus 2020

APAB Usulkan Revisi UU Kewarganegaraan

APAB mengusulkan kewarganegaraan ganda bagi keluarga perkawinan campur.

NASIONAL | 20 Agustus 2020

Mayoritas Elite Publik Percaya Kemampuan Presiden Jokowi Atasi Pandemi Covid-19

Mayoritas elite publik menyatakan kepercayaannya terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani pandemi Covid-19.

NASIONAL | 20 Agustus 2020

Pelaku Usaha Seni Satukan Aspirasi Bangkit di Masa Pandemi

Pelaku usaha seni harus memutar otak untuk bertahan hidup dan bangkit dari keterpurukan di era pandemi Covid-19.

NASIONAL | 20 Agustus 2020

Arus Tol Cipali ke Jateng Ramai Lancar

Sepanjang jalan Tol Cipali, kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi yang merupakan pemudik yang menuju daerah Jawa Tengah dan sekitarnya.

NASIONAL | 20 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS