Gubernur Sumut Ancam Pecat ASN yang Tak Netral di Pilkada
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Gubernur Sumut Ancam Pecat ASN yang Tak Netral di Pilkada

Rabu, 26 Agustus 2020 | 15:51 WIB
Oleh : Arnold H Sianturi / JEM

Medan, Beritasatu.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rqhmayadi mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) supaya tidak terlibat dalam memberikan dukungan untuk memenangkan pasangan calon saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), 9 Desember 2020 mendatang.

"ASN yang terlibat dalam kampanye politik dan tidak netral dengan mendukung pasangan calon kepala daerah, sebaiknya mengundurkan diri sebelum ketahuan. Jika tidak mau mundur maka tindakan tegas akan diberikan. Saya tidak segan - segan untuk melakukan pemecatan," tegas Edy Rahmayadi, Rabu (26/8/2020).

Menurutnya, upaya pemecatan iti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Kemudian, dalam Pasal 6 Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014, juga mengatur netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada.

"Ketidaknetralan ASN maupun penyelenggara pilkada bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Ketidaknetralan ini sering terjadi saat masa kampanye dan penyelenggaraan pilkada. Ini tidak boleh terjadi lagi. Saya tidak akan mentolerir keterlibatan ASN itu. Jika terbukti saya pecat," katanya.

Mantan Pengkostrad ini juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) supaya menjalankan tugasnya secara profesional dan berkualitas, sehingga penyelenggaraan pilkada tidak memicu perselisihan dan tidak merugikan pasangan calon yang bertarung.

Di Sumut, ada 23 daerah dari 33 kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkada serentak dengan menerapkan protokol kesehatan. Daerah itu meliputi, Kota Medan, Binjai, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Sibolga, Gunung Sitoli, Kabupaten Serdang Bedagai, Simalungun dan Asahan

Kemudian, Kabupaten Tanah Karo, Pakpak Bharat, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Samosir, Humbahas, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Nias, Nias Utara, Nias Barat dan Nias Selatan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tekan Angka Kekerasan Anak, Pemkab Brebes Resmikan PKSAI

Layanan ini akan menjadi tempat pelayanan, identifikasi, hingga penanganan secara terintegrasi bagi anak maupun keluarga di Kabupaten Brebes.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Sumut Masih Kekurangan Laboratorium Tes PCR

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, setiap harinya ada 500 orang yang dilakukan test swab.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

LSI: Gatot dan Sandi Berpotensi Jadi Magnet PPP

PPP saat ini butuh figur. Rentetan kasus hukum yang telah menyeret beberapa ketua umumnya masuk penjara, membuat PPP kehilangan legitimasi moral.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Ajak Galakkan Budaya Antikorupsi, Jokowi: Takutlah pada Allah SWT dan Neraka

Jokowi mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menjadi bagian penting dalam gerakan budaya antikorupsi.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Peringati HUT Ke-75 RI, Disabilitas Ingin Dilibatkan dalam Program Pemerintah

Selama ini, disabilitas masih mengalami diskriminasi.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

KPK Klaim Tingkatkan Pendapatan Daerah Sebesar Rp 80,9 Triliun

KPK telah melakukan berbagai kegiatan terkait dengan program-program yang sama yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah mencapai Rp 80,9 triliun.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Terkait Aliran Dana, Polisi Minta Izin Periksa Jaksa Pinangki

Pemeriksaan jaksa Pinangki akan dilakukan setelah penyidik menemukan adanya aliran dana dalam skandal kasus Djoko S Tjandra.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Usut Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Lampung Timur, Langkah Jaksa Agung Diapresiasi

Kejaksaan Agung tengah terjun melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Kabupaten Lampung Timur.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Wagub Banten Minta Denda Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Diseragamkan

"Kondisi masyarakat sekarang sedang susah, pemerintah juga sedang susah,” ujar Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy

NASIONAL | 26 Agustus 2020

KRI Bung Tomo-357 Tangkap Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna

Koarmada I akan selalu melakukan pengawasan di wilayah kerja termasuk Laut Natuna Utara yang banyak aktifitas illegal fishing oleh kapal asing.

NASIONAL | 26 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS