Tak Netral di Pilkada, Bawaslu Jateng Dukung 5 Kepala Sekolah Diberi Sanksi
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Tak Netral di Pilkada, Bawaslu Jateng Dukung 5 Kepala Sekolah Diberi Sanksi

Selasa, 1 September 2020 | 11:01 WIB
Oleh : Stefy Thenu / JEM

Semarang, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah menyambut baik adanya sanksi bagi lima kepala SD negeri di Purbalingga yang melanggar netralitas kampenye pilkada 2020.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) Muhammad Rofiudin menegaskan, pihaknya tak henti-hentinya mengimbau kepada para ASN agar selalu menjaga netralitasnya dalam momentum pilkada 2020.

"Jika himbauan dan pencegahan tak dihiraukan, maka Bawaslu Jawa Tengah akan melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegas Rofiudin, Selasa (1/8).

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi sanksi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

Berdasar surat KASN tertanggal 12 Agustus 2020 yang ditembuskan ke Bawaslu Jawa Tengah, ada lima ASN yang direkomendasi diberikan sanksi.

Mereka adalah Abdul Malik (Kepala Sekolah SDN 3 Kembangan), Teguh Santosa (Kepala Sekolah SDN 1 Kutawis), Lini Pratiwi (Kepala Sekolah SDN 2 Kembangan), Pariyem (Kepala Sekolah SDN 5 Bukateja) dan Mursidah (Kepala Sekolah SDN 2 Karanggedang).

Dalam surat KASN disebutkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Purbalingga dan penelusuran data serta informasi oleh KASN, maka para ASN tersebut telah terbukti melakukan perbuatan melanggar netralitas ASN.

Ketidaknetralan ASN itu dengan membuat video yel-yel yang mengarah pada dukungan terhadap bakal calon bupati.

KASN menegaskan, berdasarkan pada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

ASN sebagai profesi berlandaskan prinisp kode etik dan kode perilaku. ASN juga harus memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.

KASN merekomendasikan kepada Bupati Purbalingga selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka sesuai dengan PP 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS terhadap ASN.

Sebelumnya, lebih dari 20 ASN di Purbalingga telah direkomendasi KASN untuk diberi sanksi karena tak netral dengan membuat video yel-yel berisi dukungan. Belakangan diketahui adanya 5 ASN yang juga ikut hadir dalam pembuatan video.

Hal itu terungkap dalam fakta-fakta persidangan DKPP pada 10 Juli 2020. Diperoleh fakta bahwa 5 ASN tersebut ikut hadir dalam pembuatan video yel-yel.

5 ASN tersebut tidak tercantum dalam penerusan pertama Bawaslu Purbalingga tertanggal 19 Mei 2020 karena Bawaslu Purbalingga belum memiliki bukti yang cukup kuat. Sehingga Bawaslu Purbalingga meneruskan fakta dan data persidangan tersebut ke KASN. Kini, KASN telah mengeluarkan rekomendasi sanksi ke lima ASN tersebut.

KASN berharap agar rekomendasi sanksi ini dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi ini.

KASN menyatakan, apabila tidak ada tindak lanjut dari rekomendasi tersebut maka data pelanggaran ASN ini akan dimasukan ke dalam Aplikasi Detikdispen dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sehingga akan menjadi catatan rekam jejak yang akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan karir ASN.

Untuk memastikan tindak lanjut terhadap sanksi ASN dan pengaruhnya terhadap pengembangan karir yang bersangkutan maka KASN bersama BKN akan melakukan monitoring evaluasi dan tindaklanjut dalam setiap proses mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi ASN tersebut.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dua Kampus Swasta di Palu Terbakar, Polisi Masih Selidiki Penyebab Kebakaran

Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

NASIONAL | 1 September 2020

Jokowi Ingatkan 34 Gubernur Hati-hati pada Pergerakan Kasus Covid-19

Jokowi meminta para gubernur berhati-hati terhadap pergerakan angka kasus Covid-19 di daerah masing-masing.

NASIONAL | 1 September 2020

Pasar Tradisional dan Kafe Malam di Medan Masih Abaikan Protokol Kesehatan

Lokasi keramaian di Medan abaikan protokol kesehatan.

NASIONAL | 1 September 2020

TNI-Polri Perlu Mengadakan Riset Terkait Masalah Pertikaian

Tim gabungan TNI - Polri masih telusuri kasus penyerangan Polsek Ciracas.

NASIONAL | 1 September 2020

Sri Sultan HB X Minta Desa Kejar Perubahan Teknologi

Sri Sultan Hamengku Bowono X minta aparat desa berkejaran dengan perubahan.

NASIONAL | 1 September 2020

Golkar Manfaatkan Media dan IT untuk Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

DPP Partai Golkar secara resmi memberikan dukungan kepada empat pasangan bakal calon kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten.

NASIONAL | 1 September 2020

Visi dan Misi Selaras, PDIP Usung Hidayat-Bartholemeus di Pilgub Sulteng

PDIP resmi mengusung Hidayat Lamakarate-Bartholomeus Tandigala sebagai pasangan dalam Pilgub Sulteng, 9 Desember 2020 mendatang.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

RUU Cipta Kerja Dukung Pertumbuhan UMKM di Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata saat ini sangat liberal karena banyak aset yang dimiliki oleh pihak swasta dan mampu menggeser peran UMKM.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Lonjakan Penumpang, Ini Pesan Pangkogabwilhan II

Marsdya TNI Imran Baidirus mengingatkan, naiknya penumpang atau pengguna transportasi umum harus diimbangi dengan diperketatnya pelaksanaan protokol kesehatan

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Kempupera Baru Realisasikan Rp 7,16 T dari Total Anggaran Padat Karya Rp 12,32 T

Program Padat Karya Tunai (PKT) Kempupera per 29 Agustus 2020 tercatat baru merealisasikan Rp 7,16 triliun dari total anggaran Rp 12,32 triliun.

NASIONAL | 31 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS