Pergub DIY, Pelaku Usaha Langgar Protokol Kesehatan Bisa Dihentikan Operasionalnya
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Pergub DIY, Pelaku Usaha Langgar Protokol Kesehatan Bisa Dihentikan Operasionalnya

Selasa, 8 September 2020 | 11:46 WIB
Oleh : Fuska Sani Evani / JEM

Yogyakarta, Beritasatu.com - Pemerintah DI Yogyakarta akhirnya memiliki payung hukum untuk menindak masyarakat yang tidak disiplin dan melanggar protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19. Payung hukum itu berupa Peraturan Gubernur (Pergub) DIY 77/2020 yang mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Wakil ketua Gugus Tugas penanganan Covid-19 DIY Biwara Yuswantana menjelaskan, Senin (7/9), pergub ditandatangani gubernur DIY pada 4 September 2020 berisi 10 pasal.

“Di antaranya mengatur tentang kewajiban penyediaan sarana cuci tangan bagi pelaku usaha baik itu skala besar maupun kecil. Sedang aturan individu, salah satu butir pasal tersebut mengatakan bagi siapa pun wajib mengenakan masker dan bersedia menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),” kata Yuswantana.

Bagi perorangan yang melanggar aturan, lanjutnya, dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, dan/atau pembinaan.

Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, berupa teguran lisan atau tertulis, pembinaan, penghentian sementara operasional usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diberi wewenang untuk penerapan hukum sosial hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha dan individu yang melanggar," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Calon Kepala Daerah Langgar Protokol Kesehatan Diberi Sanksi Tegas

Masyarakat melanggar pergub antara lain tidak memakai masker didenda Rp 100.000 dan pelaku usaha dikenakan dendan Rp 1 juta.

NASIONAL | 8 September 2020

Panen Raya, Harga Cabai Rawit di Bengkulu Anjlok

Namun, anjloknya harga cabai rawit hanya sementara saja karena petani tengah melaksanakan panen raya.

NASIONAL | 8 September 2020

Ganjar Ingatkan Jangan Ada Sekolah Tahan Ijazah Siswa

Ganjar tak ingin kasus penahanan ijazah yang terjadi di Solo kembali terjadi.

NASIONAL | 8 September 2020

Jateng Belajar Tatap Muka, Batasi Peserta Didik dan Pangkas Jam Belajar

Kepala SMKN I Temanggung Tri Setya Budi, Selasa (8/9/2020), mengatakan, simulasi dilakukan selama dua minggu ke depan.

NASIONAL | 8 September 2020

Uji Coba Sekolah Tatap Muka Dimulai, Ganjar Minta Laporan Tiap Hari

Menurut Ganjar, pelaksanaan sekolah tatap muka akan dievaluasi setiap seminggu sekali.

NASIONAL | 8 September 2020

Pilkada 2020, Gereja Berperan Mengedukasi Masyarakat Memilih Pemimpin Berjiwa Pancasila

Masyarakat diminta mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) sesuai lokasi yang ditentukan, dan tidak memilih berdiam di rumah

NASIONAL | 8 September 2020

Percepat Target Tes Covid-19, Jateng Akan Gandeng Laboratorium Swasta

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan kemungkinan akan menggandeng pihak swasta untuk mendorong target 5000 tes PCR dalam sehari.

NASIONAL | 8 September 2020

Wamenag: Malik Fadjar Sosok Baik dengan Sejumlah Keistimewaan

Malik Fadjar, tokoh agama yang memiliki pemahaman inklusif dan inspiratif, sehingga sering menjadi rujukan dan tempat bertanya banyak kalangan.

NASIONAL | 8 September 2020

Pimpinan BPK Ikuti Diklat Audit Forensik

Diklat ini menjadi prasyarat untuk mengikuti ujian sertifikasi kompetensi auditor forensik yang akan diselenggarakan oleh LSP-AF.

NASIONAL | 8 September 2020

Kejagung Gelar Perkara Kasus Jaksa Pinangki

Gelar perkara kasus jaksa Pinangki melibatkan. KPK, Bareskrim, Kemko Polhukam, dan Komisi Kejaksaan.

NASIONAL | 8 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS