Tetapkan 19.000 Ha LP2B, Pekalongan Berhasil Cegah Alih Fungsi Lahan
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Tetapkan 19.000 Ha LP2B, Pekalongan Berhasil Cegah Alih Fungsi Lahan

Rabu, 16 September 2020 | 11:57 WIB
Oleh : Stefy Thenu / JEM

Semarang, Beritasatu.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng), berhasil menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 19.000 hektare (ha).

Bupati Kabupaten Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan, Rabu (16/9/2020) pagi, luas lahan sawah tersebut tidak bisa dialihfungsikan ke peruntukan lainnya, karena sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Pekalongan tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Asip Kholbihi mengatakan, dengan perda tersebut, Pemkab Pekalongan mampu mencegah laju alih fungsi lahan dan melindungi lahan pertanian.

"Kita punya LP2B seluas 19.000 hektare. Itu yang harus dipertahankan. Dari 23.000 sawah, ada 19.000 yang nggak boleh dialihkan ke peruntukan lainnya," kata Asip Kholbihi, Rabu (16/9/2020).

Kebijakan tersebut, ujar Asip Kholbihi, merupakan implementasi dari Perda No 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Meski beleid ini tengah digodok revisinya dan akan disahkan tahun ini, tetapi luas lahan pertanian tersebut dipastikan tak berkurang.

"Tapi ini akan disesuaikan dengan revisi Perda RTRW mendatang. Kita sedang melakukan revisi (aturan) itu. Jadi untuk kawasan industri, pendidikan, dan lainnya, nanti tidak boleh di lahan pertanian LP2B itu," ungkapnya.

Tak hanya itu, Pemkab Pekalongan juga menyiapkan lahan pertanian seluas 2.492 hektare sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).

Dengan luasan seperti itu, Kabupaten Pekalongan berhasil menjadi salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah.

"Kita surplus beras. Rata-rata 90.000 ton per musim panen. Karena luas lahan pertanian kita masih cukup," tutur mantan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2004-2009 dan 2009-2014 ini.

Asip menambahkan, kebijakan menjaga lahan sawah ini selaras dengan perkembangan iklim investasi di Kabupaten Pekalongan. Dirinya menjamin industri yang masuk ke wilayahnya tidak akan menabrak lahan pertanian yang sudah ditetapkan.

"Investasi itu direncanakan di daerah-daerah yang nonsawah. Ada 14.000 hektare yang akan dijadikan kawasan industri," pungkas Asip Kholbihi.

Kementerian Pertanian mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah (pemda) untuk mencegah alih fungsi lahan. Salah satunya melalui Perda LP2B atau Perda RTRW.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menerangkan, regulasi mengenai peran pemerintah daerah untuk menangani alih fungsi lahan tersebut telah diatur dalam UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

“Kementerian Pertanian dengan tegas menolak praktik alih fungsi lahan. Oleh karena itu, kita mendukung pemerintah daerah untuk mengambil sikap tegas.

Ada regulasi yang mengaturnya, yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Penerapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

"Kita berharap pemerintah daerah juga memberikan perhatian serius terhadap hal ini,” tutur Mentan Syahrul Yasin Limpo beberapa waktu lalu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Diduga Mabuk, Wakil Bupati Yalimo Tabrak Polwan hingga Tewas di Jayapura

Korban Bripka Cristin, diduga tewas seketika di lokasi kejadian setelah mengalami benturan keras di bagian kepala dan patah tulang kaki.

NASIONAL | 16 September 2020

Apkasi: Pemanfaatan Teknologi Bisa Bantu Kabupaten Agar Adaptif

Apkasi mendorong pemanfaatan teknologi untuk menata kembali kabupaten yang adaptif dan smart di masa adaptasi kebiasaan baru.

NASIONAL | 16 September 2020

Jateng Gencarkan Operasi Penegakan Protokol Kesehatan

Terkait sanksi, Ganjar mengatakan ada banyak pilihan sanksi kepada pelanggar. Bisa saja sanksi sosial, atau sanksi administratif lainnya.

NASIONAL | 16 September 2020

Klaster Perkantoran di Jambi Terus Bertambah

Kasus Covid-19 klaster perkantoran lembaga pemerintah dan swasta di Jambi dipengaruhi mobilitas pegawai ke luar daerah yang masih terus terjadi.

NASIONAL | 16 September 2020

24 Juta Siswa Berpotensi Putus Sekolah karena Covid-19

Saat ini sekitar 870 juta siswa, atau setengah dari populasi pelajar di 51 negara dunia belum dapat kembali ke sekolah.

NASIONAL | 16 September 2020

Gelar Baksos, PIA DPR Sumbang Wastafel untuk Kompleks Parlemen

Baksos ini bertujuan mengajak seluruh pegawai di lingkungan DPR bersisiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

NASIONAL | 16 September 2020

Dana Desa Naik Tipis, Ini Arahan Mendes ke Kades

Mendes meminta kepala desa maksimal dalam menggunakan uang negara dan mengacu pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam penggunaannya.

NASIONAL | 16 September 2020

Ganjar Siap Fasilitasi Balap Lari yang Viral agar Tak Liar

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo turut menanggapi aksi balap lari liar yang terjadi di Kota Semarang baru-baru ini.

NASIONAL | 15 September 2020

Wiku Tegaskan Perlu Sinergisitas antara DKI Jakarta dan Bodetabek untuk Kendalikan Covid-19

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, DKI Jakarta perlu menjalin sinergisitas dengan daerah-daerah tetangganya

NASIONAL | 15 September 2020

Hendi-Ita Siap Patuhi Aturan Baru Kampanye

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu (Hendi-Ita) siap mengikuti aturan baru kampanye

NASIONAL | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS