Pertemuan Menteri LH Anggota G-20, Siti Nurbaya Jelaskan Kebijakan Indonesia Atasi Degradasi Lahan
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Pertemuan Menteri LH Anggota G-20, Siti Nurbaya Jelaskan Kebijakan Indonesia Atasi Degradasi Lahan

Rabu, 16 September 2020 | 23:48 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan, Indonesia berbekal tiga kekuatan dalam membangun lingkungan hidup dan kehutanan yaitu kekuatan moral, intelektual, dan pendanaan.

“Kekuatan moral merupakan pengejawantahan dari mandat konstitusi, kekuatan intelektual diperoleh dari berbagai kerja sama teknis pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dengan dunia internasional, dan kekuatan pendanaan diperoleh dari prioritas nasional dalam alokasi sumber dana serta dari kerja sama pendanaan dengan negara lain,” tegas Siti Nurbaya dalam pertemuan virtual antarmenteri lingkungan hidup negara anggota G20, Rabu (16/9/2020.)

Siti Nurbaya mengatakan, komitmen dan kegiatan-kegiatan nasional merupakan upaya peningkatan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia pada saat memberikan official statement. Peningkatan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia, lanjut Siti Nurbaya, dilaksanakan dengan menginternalisasi kekuatan moral dan intelektual sebagai dasar pemecahan masalah.

Dalam kesempatan tersebut, Siti Nurbaya menekankan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memastikan tersedianya lingkungan yang baik bagi warga negara.

Sejak tahun 2011, kata Siti Nurbaya, pemerintah telah melakukan moratorium penerbitan izin baru dan sekarang telah menghentikan izin baru pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut. Pemerintah juga telah melakukan tindakan korektif untuk mengurangi laju deforestasi.

"Pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk meningkatkan pemulihan lansekap hutan, akselarasi program perhutanan sosial, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan konservasi," kata Siti Nurbaya.

Kemudian, peran serta dunia usaha dalam rehabilitasi lahan juga berhasil ditingkatkan. Siti Nurbaya mengatakan, lahan seluas 102.000 hektare (ha) telah ditanami dengan partisipasi dunia usaha, para pemegang izin, sementara dari dana APBN dilakukan penanaman seluas 100.000 sampai 200.000 ha per tahun.

Kawasan hutan mangrove juga tak luput dari program rehabilitasi. Target rehabilitasi adalah seluas 637.000 ha kawasan mangrove yang kritis dari total 3,3 juta ha luas hutan mangrove di Indonesia, yang telah dimulai tahun 2020 ini.

Siti Nurbaya menegaskan, Pemerintah Indonesia sangat serius mendorong keberlanjutan habitat dan keanekaragaman hayati dengan mengembangkan koridor yang menghubungkan habitat yang terfragmentasi.

"Sejak 2018 telah dilakukan evaluasi terhadap semua konsesi dan izin perusahaan perkebunan kelapa sawit. Terindentifikasi sekitar 1,34 juta hektare lahan di konsesi yang dapat dipertahankan sebagai hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF)," katanya.

Sangat Konsisten

Lebih lanjut dikemukakan Siti Nurbaya, Pemerintah Indonesia juga konsisten untuk menerapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Dampak Lingkungan dalam rencana penggunaan lahan yang signifikan seperti pengembangan lumbung pangan. Selanjutnya, kawasan konservasi yang sudah diakui sebagai situs Warisan Dunia, Ramsar, dan lainnya juga terus dijaga. Demikian pula, pengembangan dan peningkatan best practices dari hasil penelitian lapangan, hutan pendidikan serta hutan kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

“Berbagai kebijakan, langkah dan upaya Pemerintah Indonesia tersebut telah jelas membuahkan hasil. Terima kasih kepada Pemerintah Norwegia dan Green Climate Fund (GCF) atas pengakuan upaya kami dalam mengurangi emisi CO2 dari deforestasi dan degradasi pada periode 2014 – 2017,” jelas Siti Nurbaya.

Diungkapkan Siti Nurbaya, Pemerintah Indonesia belum lama ini berhasil meyakinkan internasional secara metodologis dan sistematis serta mendapatkan persetujuan Pembayaran Berbasis Hasil sebesar 103,8 juta dolar Amerika dari GCF dan 56 juta dolar Amerika dari Norwegia.

Sebagai perbandingan, katanya, sejak 2019, Indonesia telah mengalokasikan anggaran tahunan untuk rehabilitasi lahan dan konservasi sekitar 300 juta dolar Amerika atau sekitar 63% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) tahunan sektor kehutanan.

Siti Nurbaya kemudian menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen dan berupaya memerangi sampah laut dan mengelola terumbu karang secara berkelanjutan. Pada 2019, Indonesia berhasil meloloskan beberapa resolusi saat sidang UNEA-4 termasuk tentang pengelolaan terumbu karang berkelanjutan. Resolusi UNEA-4 tersebut telah diimplementasikan Pemerintah Indonesia dengan membangun basis data, regulasi, dan jaringan nasional untuk pengelolaan terumbu karang.

Mengakhiri pernyataannya, Menteri Siti meminta anggota G20 agar memperkuat kolaborasi dalam tindakan nyata saat kondisi dunia masih dilanda pandemi Covid-19. Menteri Siti yakin dengan kerja sama yang kuat, dunia dapat kembali pulih bahkan lebih baik daripada sebelumnya.

“Kita harus yakin dan percaya, bahwa dengan konsistensi dalam kerja sama, kita akan berhasil membangun kembali lingkungan dunia dengan hasil yang lebih baik, dan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Siti Nurbaya.

Sebelumnya Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian LHK Agus Justianto beserta Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Ruandha Agung Sugardiman, dan Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Laksmi Dhewanthi, mewakili Indonesia pada pertemuan tingkat deputi tersebut yang berlangsung 14 -16 September 2020 yang membahas G20 Environment Ministers’ Meeting Communiqué, Global Initiative on Reducing Land Degradation and Habitat Loss, dan Global Coral Reef R&D Accelerator Platform.

Tahun ini, Arab Saudi sebagai Presidensi G20 menjadi tuan rumah dalam pertemuan para menteri lingkungan hidup dan pertemuan setingkat deputi bidang lingkungan hidup untuk negara-negara anggota G20.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Terima SK Kemkumham, Ketum GMNI: Banyak Pekerjaan Rumah yang Mesti Dikerjakan

Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) Nomor AHU-0000510.AH.01.08 menetapkan kepengurusan DPP GMNI periode 2019-2022.

NASIONAL | 16 September 2020

Gubernur Banten Tandatangani Kesepakatan Pinjaman Daerah Rp 851,7 Miliar

Gubernur Banten Wahidin Halim menandatangani kesepakatan pinjaman daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan PT SMI senilai Rp 851,7 miliar.

NASIONAL | 16 September 2020

Syekh Ali Jaber Dakwah di Malang, Polda Jatim Siap Bantu Pengamanan

Polda Jatim akan membantu panitia dalam hal pengamanan kegiatan dakwah Syekh Ali Jaber di Jember dan Kabupaten Malang, pada Kamis, 17 September 2020.

NASIONAL | 16 September 2020

Pelanggar Protokol Kesehatan Jalani Sidang Terbuka

Polda Sumut bersama masih melanjutkan operasi yustisi dalam mendisiplinkan warga dalam menerapkan protokol kesehatan

NASIONAL | 16 September 2020

Sertifikasi Emas PESK untuk Kesejahteraan Rakyat dan Negara

Serifikasi emas telah dilakukan di beberapa negara termasuk Peru, Kolombia.

NASIONAL | 16 September 2020

Tambah 13, Kasus Covid-19 di Sukabumi Kini Sebanyak 177

Rinciannya tujuh kasus berasal dari Kota Sukabumi dan enam kasus lainnya dari Kabupaten Sukabumi yang satu diantaranya meninggal dunia.

NASIONAL | 16 September 2020

HMS Center: Tangani Covid-19, Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Harus Berjalan Pararel

Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho menilai, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan pilihan bijak untuk rakyat.

NASIONAL | 16 September 2020

Tujuh Personil TNI AD di Flores Timur Positif Covid-19

Para personel TNI-AD yang terjangkit Covid-19 tersebut kini sedang dikarantina.

NASIONAL | 16 September 2020

Penegakan Hukum, Mahfud Minta Kejaksaan Junjung Moralitas

Mahfud MD meminta jajaran kejaksaan agar menjunjung tinggi moralitas dalam penegakan hukum.

NASIONAL | 16 September 2020

Otsus Perlu Diperbaiki Agar Lebih Sejahterakan Masyarakat Papua

Otonomi Khusus (Otsus) tidak dihilangkan, namun perlu ditingkatkan agar bisa lebih menyejahterakan warga Papua.

NASIONAL | 16 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS