Ekonomi Membaik, 254 Keluarga di Mukomuko Tolak Terima Bantuan PKH
INDEX

BISNIS-27 503.122 (2.98)   |   COMPOSITE 5724.74 (42.53)   |   DBX 1066.46 (5.87)   |   I-GRADE 166.255 (1.22)   |   IDX30 491.004 (4)   |   IDX80 129.735 (1.24)   |   IDXBUMN20 364.991 (3.58)   |   IDXG30 133.352 (1.28)   |   IDXHIDIV20 441.973 (3.68)   |   IDXQ30 143.512 (0.86)   |   IDXSMC-COM 247.38 (1.97)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (3.87)   |   IDXV30 127.096 (1.63)   |   INFOBANK15 976.214 (1.88)   |   Investor33 422.656 (2.63)   |   ISSI 167.54 (1.47)   |   JII 607.336 (6.38)   |   JII70 209.626 (2.13)   |   KOMPAS100 1162.4 (9.85)   |   LQ45 904.834 (7.91)   |   MBX 1587.29 (12.24)   |   MNC36 315.598 (2.41)   |   PEFINDO25 317.232 (0.91)   |   SMInfra18 287.626 (2.64)   |   SRI-KEHATI 361.444 (2.15)   |  

Ekonomi Membaik, 254 Keluarga di Mukomuko Tolak Terima Bantuan PKH

Rabu, 23 September 2020 | 10:50 WIB
Oleh : Usmin / JEM

Bengkulu, Beritasatu.com - Sebanyak 254 keluarga di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu menolak menerima bantuan pemerintah yang disalurkan melalui program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemsos). Alasannya, karena ekonomi mereka sudah membaik.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Mukomuko, Saroni, di Bengkulu, Rabu (23/9/2020).

Menurutnya, selama tujuh bulan atau sejak Januari sampai Juli 2020, sebanyak 254 keluarga dari 7.375 keluarga penerima program PKH di Mukomuko mengundurkan diri atau menolak menerima bantuan dari Kemsos tersebut.

"Mereka menolak dengan alasan kehidupan ekonomi mereka yang sudah membaik, atau tidak miskin lagi," kata Saroni.

Selanjutnya, kata Saroni, jatah bantuan untuk warga tidak bersedia lagi menerima PKH tersebut, akan dialihkan ke masyarakat miskin lain yang belum mendapatkan bansos dari pemerintah.

"Sekarang kita masih melakukan verifikasi terhaap warga yang menolak PKH dan data dari verifikasi ini akan kita usulkan ke Kemsos untuk diberikan bantuan PKH," ujarnya.

Terkait pemasangan stiker di rumah penerima PKH di Kabupaten Mukomuko, Saroni mengatakan, rencana ditunda dulu sampai Pilkada Serenrtak 9 Desember 2020 selesai.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kerena berbarengan dengan masa kampanye Pilkada Serentak 2020.

"Jika kita menertibkan penerima PKH di daerah ini dengan memasang stiker dikira orang kita kampanye untuk calon bupati tertentu. Atas pertimbangan inilah pemasangan stiker penerima PKH kita tunda," ujarnya.

Sesuai rencana pemasakan stiker penerima PKH di Mukomuko akan dilaksanakan pada September ini, tapi karena sudah masuk tahun politik, maka pemasanganya akan ditunda sampai selesai pilkada Desember mendatang.

Saroni menambakan, pemasangan stiker atau label di rumah penerima PKH ini tahap pertama direncanakan sebanyak 1000 stiker untuk penerima PKH di 2 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Mukomuko. Sedangkan 13 kecamatan lagi akan dipasang pada tahun berikutnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

NU Care Salurkan Ratusan APD untuk 65 Puskesmas di DKI Jakarta

Bersama Tokopedia Salam dan Tim Gerakan 1.000 Senyuman, NU Care menyalurkan bantuan APD kepada puskesmas zona merah di DKI Jakarta.

NASIONAL | 22 September 2020

San Diego Hills, Pemakaman Terindah di Indonesia yang Bertaraf International

San Diego Hills memiliki konsep Forest Lawn yang dipadukan dengan budaya Indonesia sehingga terlihat anggun, bersih, nyaman, dan asri.

NASIONAL | 23 September 2020

Pemkab Sukabumi Tetapkan Status Darurat Tujuh Hari Pascabanjir Bandang

Menurut prakiraan BMKG, hari ini di wilayah Jawa Barat masih berpotensi terjadi hujan dengan disertai kilat atau petir dan angin kencang.

NASIONAL | 23 September 2020

HUT ke-56 Sulut, Olly Ajak Masyarakat Tetap Optimistis

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengajak masyarakat Bumi Nyiur Melambai untuk tetap bersikap optimistis.

NASIONAL | 23 September 2020

Edy Rahmayadi: Covid-19 Meningkat karena Masyarakat Susah Diatur

"Masyarakat masih banyak yang bandel-bandel. Mereka tidak mau menggunakan masker. Tidak mau mengikuti anjuran pemerintah, susah diatur," ujar Edy Rahmayadi.

NASIONAL | 23 September 2020

PMKRI Gugat UU Minerba

PMKRI menggugat Pasal 169A ayat (1a), Pasal 169A ayat (1b), dan Pasal 35 UU Minerba

NASIONAL | 22 September 2020

Jenazah Putra Bungsu Wali Kota Jambi Dimakamkan dengan Protokoler Covid-19

Muhammad Fabiansyah Putra pun meninggal di Jakarta, Senin (21/9/2020) akibat komplikasi Covid-19 dan ginjal.

NASIONAL | 22 September 2020

Bengkulu Belum Perlu Rumah ICU untuk Pasien Covid-19

Jumlah pasien gawat darurat Covid-19 di Bengkulu masih sedikit.

NASIONAL | 22 September 2020

Pengamat: Jangan Habiskan Seluruh Anggaran Kuota untuk Subsidi Internet

Apalagi, tidak semua siswa memiliki gawai untuk pembelajaran jarak jauh.

NASIONAL | 22 September 2020

Positif Covid-19, Bupati Berau Meninggal dalam Perawatan

Bupati Berau, Kalimantan Timur, Muharram meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan pada Selasa (22/9/2020) sore.

NASIONAL | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS