Pukat UGM: KPK Belum Ungkap Perkara Korupsi yang Strategis
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Pukat UGM: KPK Belum Ungkap Perkara Korupsi yang Strategis

Rabu, 23 September 2020 | 11:35 WIB
Oleh : Fuska Sani Evani / JEM

Yogyakarta, Beritasatu.com - Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril kembali mengingatkan, setidaknya sejak tahun 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin dilemahkan dengan berbagai cara. Namun publik selalu hadir untuk melawan upaya tersebut. Termasuk juga perlawanan publik terhadap revisi UU KPK yang terjadi akhir tahun lalu.

Dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Selasa (22/9/2020), Oce menegaskan, perkara carry over periode pimpinan sebelumnya dan perkara-perkara nonstrategis yang tidak akan berdampak pada percepatan pemberantasan korupsi. Survei beberapa media juga menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah tersebut mulai menurun. Hal ini tentu menjadi sinyal gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia seperti mati suri.

Satu tahun pascarevisi UU KPK, kekhawatiran publik mulai terbukti. KPK hingga saat ini belum mengungkap perkara korupsi yang sifatnya strategis. Antara lain perkara di institusi penegak hukum, perkara dengan kerugian negara besar, atau pelakunya memiliki level jabatan sangat tinggi. Meski jumlah perkara di KPK saat ini relatif banyak, tetapi sifatnya seperti business as usual.

Oce Madril mengatakan proses revisi tersebut jauh dari asas transparansi dan partisipasi. "Revisi UU KPK mengubah secara mendasar model kelembagaan independent anti-corruption agency menjadi executive agency." katanya.

KPK dimasukkan ke dalam rumpun eksekutif (Pasal 3), sistem kepegawaian menjadi ASN (Pasal 1 angka 6, pasal 24 ayat 2), penyelidik dan penyidik wajib mengikuti pendidikan yang diselenggarakan bersama KPK dan kepolisian/kejaksaan (Pasal 43 A ayat 2, Pasal 45 A ayat 2), dan seterusnya.

“KPK meski masih disebut bersifat independen (Pasal 3), tetapi sesungguhnya tidak lagi independen. Hal ini bisa dilihat dari besarnya pengaruh kekuasaan eksternal. Bahkan untuk sekadar merekrut penyelidik dan penyidik saja KPK harus menyelenggarakan pendidikan bersama kepolisian/kejaksaan,” ungkap Oce.

Sementara mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas mengatakan, revisi UU KPK tak ubahnya menjadikan KPK hanya sebatas aparat pemerintah dan tidak lagi sesuai dengan amanat reformasi sebagaimana lembaga ini dibentuk.

“Apalagi dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN akan sangat mungkin terjadi benturan konflik kepentingan.”, tandas Busyro.

Sedang Zainal Arifin Mochtar menyebut KPK hari ini mengalami kenormalan yang baru. “Kalau dulu kenormalam KPK adalah memberantas korupsi, mengejar pelaku korupsi dengan baik, tidak bersahabat dengan koruptor dan bergaya hidup sederhana. Namun kenormalan yang sekarang justru sebaliknya,” ucap Zainal.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Buka Konbes NU, Wapres: Temukan Strategi Hadapi Tantangan Dakwah Era Digital

Dakwah melalui teknologi digital lebih efektif. Karena memungkinkan masyarakat menyimak dakwah kapan saja, di mana saja, dan waktunya pun lebih fleksibel.

NASIONAL | 23 September 2020

Webinar Menuju Medan Berkah, Bobby Nasution Tawarkan Solusi Kebangkitan UMKM

"Kota Medan juga membutuhkan pemimpin yang anti suap, takut akan Tuhan," kata RE Nainggolan.

NASIONAL | 23 September 2020

Bobby Nasution Siapkan 1.000 Beasiswa untuk Pelajar di Medan

Menyahuti keinginan masyarakat, Bobby Nasution ingin menggratiskan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat.

NASIONAL | 23 September 2020

Ekonomi Membaik, 254 Keluarga di Mukomuko Tolak Terima Bantuan PKH

Jatah bantuan untuk warga tidak bersedia lagi menerima PKH tersebut, akan dialihkan ke masyarakat miskin lain yang belum mendapatkan bansos dari pemerintah.

NASIONAL | 23 September 2020

NU Care Salurkan Ratusan APD untuk 65 Puskesmas di DKI Jakarta

Bersama Tokopedia Salam dan Tim Gerakan 1.000 Senyuman, NU Care menyalurkan bantuan APD kepada puskesmas zona merah di DKI Jakarta.

NASIONAL | 22 September 2020

San Diego Hills, Pemakaman Terindah di Indonesia yang Bertaraf International

San Diego Hills memiliki konsep Forest Lawn yang dipadukan dengan budaya Indonesia sehingga terlihat anggun, bersih, nyaman, dan asri.

NASIONAL | 23 September 2020

Pemkab Sukabumi Tetapkan Status Darurat Tujuh Hari Pascabanjir Bandang

Menurut prakiraan BMKG, hari ini di wilayah Jawa Barat masih berpotensi terjadi hujan dengan disertai kilat atau petir dan angin kencang.

NASIONAL | 23 September 2020

HUT ke-56 Sulut, Olly Ajak Masyarakat Tetap Optimistis

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengajak masyarakat Bumi Nyiur Melambai untuk tetap bersikap optimistis.

NASIONAL | 23 September 2020

Edy Rahmayadi: Covid-19 Meningkat karena Masyarakat Susah Diatur

"Masyarakat masih banyak yang bandel-bandel. Mereka tidak mau menggunakan masker. Tidak mau mengikuti anjuran pemerintah, susah diatur," ujar Edy Rahmayadi.

NASIONAL | 23 September 2020

PMKRI Gugat UU Minerba

PMKRI menggugat Pasal 169A ayat (1a), Pasal 169A ayat (1b), dan Pasal 35 UU Minerba

NASIONAL | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS