Cegah Alih Fungsi Lahan, Pemkot Semarang Lindungi 2.500 Hektare Sawah
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Cegah Alih Fungsi Lahan, Pemkot Semarang Lindungi 2.500 Hektare Sawah

Kamis, 24 September 2020 | 11:00 WIB
Oleh : Stefy Thenu / JEM

Semarang, Beritasatu.com - Pemerintah Kota Semarang menegaskan telah menyiapkan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah (Perda RTRW) untuk melakukan pencegahan alih fungsi lahan pertanian.

Perda RTRW saat ini masih dalam tahap revisi, untuk selanjutnya diberlakukan sebagai bagian dari penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pemkot bersama DPRD Kota Semarang segera mengesahkan Perda RTRW yang di dalamnya memuat aturan tentang LP2B.

"Perda RTRW akan segera disahkan. Meski masih ada revisi, tapi lahan pertanian ini sudah seperti lahan lestari. Itu sudah ditetapkan sehingga tidak bisa diubah lagi," tegas Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryati Rahayu, Kamis (24/9/2020).

Menurut Ita, panggilan akrab Hevearita, luas sawah lestari yang akan ditetapkan dalam Perda RTRW itu mencapai 2.500 hektare (ha).

"Sawah lestari itu ada 2.500 hektare, sudah kita tetapkan, tidak bisa diutak-atik lagi," tegas Ita.

Selain menjaga lahan pertanian, Pemkot Semarang juga akan memanfaatkan lahan-lahan produktif yang selama ini belum dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.

Niatnya lahan tersebut akan digunakan untuk tanaman pendamping beras, seperti singkong, ubi jalar, atau sukun.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendukung penuh upaya daerah untuk melindungi lahan pertanian. Salah satunya melalui Perda RTRW atau LP2B.

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo menilai, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk mencegah alih fungsi lahan karena telah diatur dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang PLP2B di daerah.

“Kami berharap pemerintah daerah juga memberikan perhatian serius terhadap hal ini,” ujar mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pasangan Intan dan Toa't Ditetapkan Jadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang

“Keduanya telah memenuhi syarat semuanya tanpa perbaikan apa pun," kata Ketua KPU Pandeglang Ahmad Sujai.

NASIONAL | 24 September 2020

Cegah Penyebaran Covid-19, Pembayaran Nontunai Meningkat 800%

Pandemi yang terjadi telah mempercepat perubahan pola transaksi dari yang semula menggunakan uang tunai kemudian beralih menjadi menggunakan uang elektronik.

NASIONAL | 24 September 2020

Pegawai Terpapar Covid-19, Kantor Samsat Kota Jambi Ditutup

Menurut Johansyah, ASN kantor Samsat Kota Jambi masuk dalam daftar sembilan pasien baru positif Covid-19 di Provinsi Jambi yang diumumkan Rabu (23/9/2020).

NASIONAL | 24 September 2020

MoU 1974 Bukan Hukum Internasional untuk Miliki Pulau Pasir

Para nelayan tradisional Indonesia ditangkap, perahu mereka dibakar

NASIONAL | 24 September 2020

Mahasiswa Berperan Penting dalam Diplomasi Indonesia-Rusia

Pada tahun ini tercatat 550 orang mahasiswa Indonesia yang tersebar di 33 kota di Rusia, yang sebagian besar penerima beasiswa pemerintah Rusia.

NASIONAL | 24 September 2020

Relawan Jokowi Bantu Menangkan Bobby Nasution

Relawan Nusantara untuk Jokowi (N4J) akan membantu memenangkan Bobby Nasution dalam Pilwakot Medan.

NASIONAL | 24 September 2020

Kapolres Mimika: Tak Ada Pengiriman Pasukan ke Sugapa

KKB yang sebelumnya sempat bercokol di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika,kini kembali ke Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.

NASIONAL | 24 September 2020

KPK Diminta Usut Politisi yang Terlibat Mafia Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut skandal Joko Tjandra dan menjerat pihak lain yang terlibat.

NASIONAL | 24 September 2020

KPU Karawang Tetapkan Tiga Paslon Peserta Pilbup

KPU Karawang menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Karawang 2020.

NASIONAL | 24 September 2020

KPK Dampingi Kempupera Kelola Barang Milik Negara Rp 2.094 Triliun

Lembaga antikorupsi berkomitmen dan mendukung penuh upaya penertiban aset melalui program sertifikasi BMN.

NASIONAL | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS