Pengangkatan Kepala Bappeda Banten sebagai Komisaris BUMD Agrobisnis Dinilai Langgar Etika ASN
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Pengangkatan Kepala Bappeda Banten sebagai Komisaris BUMD Agrobisnis Dinilai Langgar Etika ASN

Senin, 28 September 2020 | 10:42 WIB
Oleh : Laurens Dami / JEM

Serang, Beritasatu.com - Pengangkatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Muhtarom, dengan merangkap jabatan sebagai komisaris PT Agrobisnis Banten Mandiri, dipertanyakan oleh sejumlah pihak.

PT Agrobisnis Banten Mandiri merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten yang bergerak di bidang pertanian. Kebijakan rangkap jabatan disoal karena dinilai melanggar etika sebagai aparatur sipil negara (ASN) selaku pelayan publik.

Pemerhati kebijakan publik di Banten, Moch Ojat mengatakan, penunjukan kepala Bappeda Banten merangkap jabatan sebagai komisaris BUMD Agrobisnis Banten oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, sebenarnya tidak hanya melanggar etika sebagai ASN tetapi juga melanggar undang-undang terkait pelayan publik.

“Penunjukkan itu bisa jadi hanya karena faktor kedekatan saja, tanpa melalui mekanisme fit and proper test. Dan yang paling penting, kebijakan rangkap jabatan bagi ASN sebagai kepala OPD dan komisaris BUMD, terkesan seolah-olah di Provinsi Banten kekurangan tenaga profesional dan kompeten di bidang agrobisnis. Kenapa jabatan itu tidak diberikan kepada tenaga profesional dari kalangan swasta saja sehingga tidak terjadi conflict of interest dalam melaksanakan tugas ASN sebagai pelayan publik dan BUMD yang lebih business oriented,” ujar Ojat, Senin (28/9/2020).

Menurut Ojat, ada beberapa peraturan dan undang-undang yang perlu dilihat dalam menerapkan kebijakan rangkap jabatan bagi seorang ASN.

Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (ASN) pada pasal 10 ditegaskan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; pelayan publik; dan perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pada Pasal 11 huruf (b) berbunyi pegawai ASN bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 1 angka 4 berbunyi organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Kemudian pada Pasal 1 angka 5 berbunyi pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Pada Pasal 17 huruf (a) secara tegas dikatakan bahwa pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

“Kalau dilihat dari regulasi yang ada, seorang ASN seharusnya tidak boleh rangkap jabatan. Karena itu, pengangkatan Kepala Bappeda Banten Muhtarom rangkap jabatan sebagai komisaris BUMD adalah keputusan yang keliru. Sudah sepatutnya Gubernur Wahidin Halim merevisi keputusannya,” tegas Ojat.

Lebih lanjut Ojat menegaskan, penunjukan Kepala Bappeda Banten Muhtarom rangkap jabatan sebagai komisaris BUMD Agrobisnis Banten diduga tidak melalui proses seleksi. Padahal, undang-undang mewajibkan mekanisme seleksi.

Ojat mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, khususnya Pasal 39 ayat (1) ditegaskan bahwa proses pemilihan anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dilakukan melalui seleksi.

Hal tersebut dipertegas lagi dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Pada Pasal 4 ditegaskan proses pemilihan anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dilakukan melalui seleksi.

Untuk diketahui, Gubernur Banten Wahidin Halim telah melantik komisaris dan direksi PT Agrobisnis Banten Mandiri atau BUMD Agrobisnis, Rabu 22 September 2020 malam.

Pelantikan dilakukan di rumah dinas Gubernur Banten, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Serang. Mereka yang dilantik yakni Saeful Wijaya sebagai Direktur Utama, Ilham Mustofa sebagai Direktur Operasional, Hari Wibowo sebagai Komisaris Independen dan Muhtarom sebagai Komisaris.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengamat: Pandemi Covid-19 Merupakan Ancaman Keamanan, Juga Ranah BIN

Upaya-upaya yang dilakukan BIN semata-mata untuk membantu pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19.

NASIONAL | 28 September 2020

BIN Justru Wajib Ikut Atasi Pandemi Covid-19

Jangan memahami definisi ancaman secara sempit, seolah-olah intelijen hanya boleh mengurusi penjahat dan teroris.

NASIONAL | 28 September 2020

Kondisi Menteri Edhy Membaik, Dirjen KKP Meninggal Dunia Akibat Covid-19

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga positif Covid-19

NASIONAL | 28 September 2020

Asrama Haji Kota Jambi Disiapkan Jadi Tempat Isolasi Covid-19

Asrama Haji Kota Jambi memiliki kapasitas 200 kamar dan 400 unit tempat tidur. Kemudian Asrama Haji Kota Jambi juga tidak terlalu dekat dengan permukiman warga.

NASIONAL | 28 September 2020

Kemdikbud: Tanpa Koneksi Internet, 8.000 Sekolah Tidak Bisa Belajar Online

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dari 220.000 sekolah yang terdaftar, 81% di antaranya memiliki jaringan internet.

NASIONAL | 27 September 2020

Penggunaan Subsidi Kuota Dibatasi, Kemdikbud: Provider Takut Sinyal Jelek

Pertimbangan pembatasan pembagian kuota ini terkait dengan kapasitas infrastruktur per masing-masing operator telekomunikasi.

NASIONAL | 27 September 2020

BIN Bantu Penanganan Covid-19, Tjahjo: Patut Diapresiasi

Mantan Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo mengapresiasi inisiatif Badan Intelijen Negara (BIN) dalam membantu penanganan Covid-19.

NASIONAL | 27 September 2020

Baru 48% Nomor Ponsel yang Dapat Subsidi Kuota Internet

Angka tersebut akan terus bertambah setiap hari setelah dilakukan verifikasi dan validasi (verval) nomor ponsel oleh operator.

NASIONAL | 27 September 2020

Perlindungan terhadap Jaksa Dinilai Tidak Dibutuhkan

Perlindungan terhadap jaksa sebagaimana yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan dinilai tidak dibutuhkan.

NASIONAL | 27 September 2020

DPR: Kemdikbud Belum Berikan Data Detail tentang Kebutuhan Kuota

Saat ini data yang digunakan hanya dengan sampel yang sepertinya juga belum mewakili populasi.

NASIONAL | 27 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS