Meski Dikritik, Pemprov Banten Tetap Tunjuk Muhtarom Jadi Komisaris BUMD Agrobisnis, Ini Alasannya
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Meski Dikritik, Pemprov Banten Tetap Tunjuk Muhtarom Jadi Komisaris BUMD Agrobisnis, Ini Alasannya

Selasa, 29 September 2020 | 10:51 WIB
Oleh : Laurens Dami / JEM

Serang, Beritasatu.com - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menunjuk dan melantik Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Muhtarom, menjadi komisari PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Pengangkatan Kepala Bappeda Banten Muhtarom merangkap menjadi komisaris BUMD ini mendapat sorotan dan kritikan dari sejumlah kalangan di Banten. Kritikan tersebut terkait dengan aparatur sipil negara (ASN) yang merangkap jabatan menyalahi etika, dan juga penunjukan kepala Bappeda menjadi komisaris tanpa melalui proses seleksi.

Namun, Pemprov Banten melalui Kepala Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Banten Ahmad Syaukani kepada Beritasatu.com, Selasa (28/9/2020) menjelaskan, penunjukan Muhtarom, selaku kepala Bappeda Banten, menjadi komisaris BUMD Agrobisnis Banten tidak menyalahi aturan.

Ahmad Syaukani menjelaskan, keberadaan pejabat daerah sebagai komisaris BUMD telah diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Menurut Ahmad Syaukani, keberadaan Kepala Bappeda, Muhtarom, dalam posisi sebagai komisaris PT Agrobisnis Banten Mandiri merupakan representasi dari Pemprov Banten sebagai pemilik saham.

“Keberadaan komisaris dari unsur pejabat pemerintah daerah dalam BUMD diatur dalam Pasal 17 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Jadi pejabat daerah (ASN) yang merangkap menjadi komisaris di BUMD itu tidak melanggar aturan,” ujar Ahmad Syaukani.

Komisaris, lanjut Ahmad Syaukani, tugasnya hanya melakukan pengawasan, sehingga tidak mengganggu tugas utama Muhtarom, sebagai kepala Bappeda Banten.

“Yang dilarang itu, kalau menduduki jabatan direksi karena berkecimpung dengan operasional bisnis BUMD. Posisi komisaris dari unsur pemerintah daerah itu penting untuk mengawasi BUMD di mana sahamnya dari pemerintah daerah. Komisaris tidak terlibat dalam urusan bisnis. Komisaris hanya melakukan pengawasan saja,” ujar Syaukani.

Lebih lanjut, Ahmad Syaukani, berdalih bahwa penunjukan Kepala Bappeda Banten, Muhtarom, sebagai komisaris BUMD karena pertimbangan track record dan kompentensi.

“Kebetulan Pak Muhtarom itu berpengalaman di bidang perencanaan baik ketika berada di Kota Tangerang, maupun ketika sudah menjadi kepala Bappeda Banten. Selain itu, Pak Muhtarom merupakan mantan anggota Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga sangat cocok menjadi komisaris BUMD Agrobisnis yang baru dirintis,” ujar Syaukani.

Ketika ditanya terkait, proses seleksi, Ahmad Syaukani berdalih bahwa itu kewenangan gubernur.

“Mungkin gubernur telah melakukan seleksi dengan caranya. Lagi pula, komisaris yang mewakili pemerintah daerah itu tidak perlu diseleksi. Kecuali kalau komisaris independen yang berasal dari luar,” kata Syaukani.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penunjukan Kepala Bappeda, Muhtarom, sebagai komisaris BUMD Agrobisnis Banten, tanpa melalui proses seleksi. Padahal, dalam aturan yang ada, pengawas atau komisaris BUMD harus melalui proses seleksi, mulai dari seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan (UKK), hingga wawancara akhir.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya pada Pasal 39 ayat (1) mengatakan, proses pemilihan anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dilakukan melalui seleksi.

Selanjutnya, pada Pasal 39 ayat (2) ditegaskan, seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Tidak hanya itu, dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (1) ditegaskan, proses pemilihan anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dilakukan melalui seleksi.

Kemudian, pada ayat (2) kembali ditegaskan bahwa seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan, seleksi administrasi; UKK; dan wawancara akhir.

Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang Ikhsan Ahmad menegaskan, ada dua peraturan yang dilabrak oleh Gubernur Banten Wahidin Halim dalam mengangkat Kepala Bappeda Muhtarom menjadi komisaris BUMD Agrobisnis Banten.

Pertama, PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang mengatur soal pemilihan dewan pengawas atau komisaris melalui proses seleksi.

Kedua, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, juga mengatur hal yang sama terkait proses seleksi dewan pengawas atau komisaris BUMD.

“Hanya gubernur yang tahu pasti, apa motif dari pelanggaran dan pengangkatan ini. Masyarakat hanya menduga, kelihatannya gubernur tengah menyiapkan “jaringan pengaman pencalonan kembali” berkaitan dengan korelasi potensi BUMD dalam pemilihan gubernur (pilgub) mendatang,” tegas Ikhsan.

Untuk diketahui, Gubernur Banten Wahidin Halim telah melantik komisaris dan direksi PT Agrobisnis Banten Mandiri atau BUMD Agrobisnis, Rabu 22 September 2020 malam.

Pelantikan dilakukan di rumah dinas Gubernur Banten, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Serang. Mereka yang dilantik yakni Saeful Wijaya sebagai Direktur Utama, Ilham Mustofa sebagai Direktur Operasional, Hari Wibowo sebagai Komisaris Independen dan Muhtarom sebagai Komisaris.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Komisi III Temukan Kejanggalan Kaburnya Napi Cai Changpan

Sarifuddin Sudding meyakini pelarian yang dilakukan Cai Ji Fan melibatkan orang dalam hingga pejabat terkait.

NASIONAL | 29 September 2020

Dirjen Hubdat Dorong Optimalisasi Layanan Angkutan Perintis

Optimalisasi layanan angkutan penyeberangan perintis ini meliputi aspek prasarana, sarana, dan pelayanan.

NASIONAL | 29 September 2020

Pengamat: Mencurigakan, Kuota Belajar Kemdikbud Rekomendasikan Aplikasi Berbayar dan Tidak Populer

Dari 19 aplikasi yang tersedia pada kuota belajar, setidaknya ada 5 aplikasi yang diragukan eksistensi dan kapasitasnya.

NASIONAL | 29 September 2020

Bobby Nasution Diulosi Pedagang di Pasar Pringgan Medan

Pedagang Pasar Pringgan Medan menyambut hangat Bobby Nasution. Mereka langsung mengupa-upa dengan menyematkan ulos ke bahu Bobby Nasution.

NASIONAL | 29 September 2020

Pulihkan Ekonomi, Kemristek Ciptakan 1.000 Teknopreneur

Kerja sama antara Kemristek dan Yayasan Inotek ini akan memperkuat program startup inovasi Indonesia yang sudah dimulai oleh Kemristek sejak 2015.

NASIONAL | 28 September 2020

Program Para-Para Papua Rangkul 500 Mahasiswa Papua

Program Para-Para Papua telah menjangkau enam kota di tiga pulau yang berbeda.

NASIONAL | 28 September 2020

Kejagung Soroti Pilkada Serentak 2020

Kejaksaan Agung (Kejagung) turut menyoroti perhelatan Pilkada 2020 agar bisa berjalan dengan baik dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi

NASIONAL | 28 September 2020

Yorrys Konsultasi Bareskrim dan BPK Terkait Tindakan Sekjen DPD

Konsultasi untuk mengetahui implikasi hukum yang dilakukan Dony, sapaan Reydonnyzar Moenek

NASIONAL | 28 September 2020

Potensi Tsunami Megathrust, Kelola dan Perkuat Mitigasi Serta Tata Ruang

Potensi tsunami megathrust itu menjadi ketakutan bukan kesadaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan diri serta memperkuat mitigasi bencan

NASIONAL | 28 September 2020

1 Tahanan KPK Positif Covid-19

Tahanan yang terpapar Covid-19 tersebut sebelumnya ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

NASIONAL | 28 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS