Menteri LHK: UU Cipta Kerja Integrasikan Kembali Izin Lingkungan ke Perizinan Berusaha
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Menteri LHK: UU Cipta Kerja Integrasikan Kembali Izin Lingkungan ke Perizinan Berusaha

Kamis, 8 Oktober 2020 | 12:12 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan tidak benar bahwa Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) atau UU Omnibus Law yang baru disahkan DPR, ada kemunduran terkait analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) dalam melindungi lingkungan .

Dalam keterangan bersama menteri-menteri terkait, Rabu (7/10/2020), Siti Nurbaya menegaskan bahwa UU Cipta Kerja juga mengatur bahwa untuk amdal yang harus dikenakan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) maka pemerintah akan memberikan fasilitasi seperti teknis dan pembiayaan dan lain-lain seusai Pasal 32 UU Cipta Kerja. Secara teknis nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Siti Nurbaya menjelaskan, prinsip dan konsep dasar pengaturan amdal dalam UU Cipta Kerja tidak berubah dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya. Perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

“UU CK mengintegrasikan kembali izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha dalam rangka untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum, tanpa mengurangi tujuan dan fungsinya,“ tegas Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya menjelaskan soal amdal dalam konteks UU CK yang baru ini, pertama memperpendek birokrasi perizinan. Dengan kembali diintegrasikannya izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha, maka yang semula pada UU 32 Tahun 2009, terdapat 4 tahapan yaitu, proses dokumen lingkungan (amdal atau UKL UPL), persetujuan lingkungan, izin lingkungan dan izin usaha, maka kini menjadi hanya 3 tahap yaitu, proses dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, dan perizinan berusaha.

Kemudian untuk memperkuat penegakan hukum, Siti Nurbaya menjelaskan, dalam konstruksi izin lingkungan terpisah dari perizinan berusaha. "Apabila ada pelangaran, kemudian dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin, maka yang dikenakan adalah izin lingkungan. Selama izin usaha tidak dicabut, maka kegiatan dapat tetap berjalan," tegas Siti Nurbaya.

Dengan diintegrasikan kembali ke dalam perizinan berusaha, kata Menteri LHK Siti Nurbaya, maka apabila ada pelanggaran, yang akan terkena konsekuensi adalah izin utamanya yaitu perizinan berusaha. "Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang kita tahu bahwa sangat kompleks dan menyulitkan untuk masyarakat untuk berusaha bahkan dalam usaha yang sederhana. Hal ini merupakan salah satu semangat yang didorong dalam omnibus law untuk menyederhanakan regulasi perizinan menjadi lebih sederhana," ujarnya.

Gugatan Dibenarkan
Masih terkait amdal dan pandangan masyarakat yang masih belum paham, Siti Nurbaya menjelaskan terdapat pandangan tentang kekhawatiran bahwa masyarakat tidak dapat melakukan gugatan terkait lingkungan.

Hal ini, kata Siti Nurbaya, tidak benar sebab gugatan dapat dilakukan terhadap perizinan berusahanya (sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau TUN), di mana persetujuan lingkungan menjadi dasar penerbitan perizinan berusaha.

Dijelaskan, hak setiap orang untuk melakukan gugatan keputusan TUN diatur dalam Pasal 53 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam UU Cipta Kerja, hal perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila pertama, persyaratan yang diajukan dalam permohonan perizinan berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta
ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi. Kedua, penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau ketiga kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak
dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Berkaitan dengan risk based approach (RBA), Siti Nurbaya juga menjelaskan konsep perizinan berusaha dalam UU CK berbasis pada model RBA yang pada dasarnya sudah sejalan dengan dokumen lingkungan (amdal, UKL-UPL dan SPPL). Konsep RBA yang dirumuskan dalam UU CK hanya diperuntukan bagi pelaku usaha, di sisi lain pengelolaan dampak lingkungan juga diwajibkan bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang pengaturannya diusulkan dalam bentuk persetujuan pemerintah pusat.

“Dalam UU-CK perizinan berusaha akan memuat persyaratan lingkungan yang dihasilkan dari proses dokumen lingkungan. Persyaratan dan kewajiban lingkungan dapat dilakukan enforce dalam penegakannya,” ujar Menteri LHK.

Sedangkan fungsi persetujuan lingkungan, lanjut Siti Nuraya, sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (izin usaha/perizinan berusaha) serta komitmen pengelolaan lingkungan pelaku
usaha dapat diawasi dan ditegakkan hukum, atau hal itu ermuat dalam syarat perizinan
berusaha.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

MK Pastikan Kesiapan Tangani Gelombang Gugatan UU Ciptaker

Jika banyak pemohon, persidangan dapat digabungkan untuk efektivitas.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

DPR Setujui Naturalisasi 4 Atlet, Ini Harapan Menpora

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali berharap atlet naturalisasi bisa memperkuat tim nasional (timnas) Indonesia di kancah internasional.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

Menpora Hormati Keputusan Pembatalan IBL 2020

Menpora Zainudin Amali menyatakan pembatalan IBL 2020 merupakan kewenangan Perbasi selaku federasi dan IBL selaku operator.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

50 Tahun Pakai Air Keruh, Kini Warga Purworejo Bisa Nikmati Air Jernih

Mencuci baju bahkan memasak dengan air dari SPAM Kuburejo yang sangat jernih dan laik konsumsi.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

Jateng CSIRT Diluncurkan untuk Antisipasi Kejahatan Siber

Dengan sistem CSIRT itu, maka keamanan arus informasi digital di Jawa Tengah dapat diwujudkan.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

UMKM Jateng Bangkit di Tengah Pandemi, Komunitas Lumut Sutra Kewalahan Penuhi Order

Sebelum ikut Lapak Ganjar, Hoding mengatakan penjualan susu kambingnya selalu tersisa. Biasanya, dalam sehari ada sisa 5-6 botol susu kambing.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

Akselerasi Transformasi Digital, Indonesia Butuh SDM Unggul

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga saat ini terus berupaya mengembangkan pelatihan pemanfaatan teknologi.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

Kampanye 3M, Satgas Covid-19 Tingkat Rukun Tetangga Efektif Dorong Kepatuhan Warga Jambi

“Seluruh RT di Jambi diharapkan sudah membentuk Satgas Penanganan Covid-19 untuk menjadi ujung tombak pencegahan penularan Covid-19,” kata Abubakar.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

November, Rumah Sakit Covid-19 di Bengkulu Selatan Dioperasikan

November, rumah sakit khusus tenaga medis dioperasikan di Bengkulu Selatan.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

Kejagung Tangkap DPO Kasus Korupsi Kegiatan Rehabilitasi di Tapteng

Tim Tabur Kejagung bersama Tim Tabur Kejati Sumut dibantu Tim Tabur Cabang Kejari Siborong-borong, berhasil mengamankan Hotman Simanjuntak (56).

NASIONAL | 8 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS