Menteri LHK: UU Cipta Kerja untuk Penyelesaian Konflik Kehutanan dan Penciptaan Lapangan Kerja
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Menteri LHK: UU Cipta Kerja untuk Penyelesaian Konflik Kehutanan dan Penciptaan Lapangan Kerja

Jumat, 9 Oktober 2020 | 10:43 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja atau yang juga dikenal sebagai UU Omnibus Law, selain menyederhanakan prosedur perizinan dalam berusaha, juga mengatasi hambatan penyediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru.

“UU Cipta Kerja juga penting dalam menyelesaikan persoalan menahun berkaitan dengan masalah-masalah konflik terkait kawasan hutan, kriminalisasi masyarakat lokal (adat), dan masalah-masalah kebun di dalam kawasan hutan,” kata Siti Nurbaya Bakar dalam keterangan tertulis mengenai UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).

UU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu, kata Siti Nurbaya, sekaligus menegaskan keberpihakan kepada masyarakat dengan mengedepankan restorative justice dan juga mengangkat bahwa perizinan berusaha untuk masyarakat, bukan hanya investasi swasta, tetapi juga melalui perhutanan sosial.

Terkait sektor kehutanan, lanjut Siti Nurbaya, UU Cipta Kerja memiliki keberpihakan kepada masyarakat, hal itu tercermin dari pengaturan sanksi di mana pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, dikenakan sanksi administrasi (bukan pidana) dan diikutkan dalam kebijakan penataan kawasan hutan (hutan sosial, kemitraan konservasi, Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA).

"Dengan begitu, sangat jelas bahwa dalam UU Cipta Kerja ini, pemerintah berpihak pada rakyat,” tegas Siti Nurbaya.

Dijelaskan, dalam UU Cipta Kerja untuk substansi Kementerian LHK, terbagi dalam dua bagian yaitu bagian persetujuan lingkungan yang menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha dan bagian perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kehutanan.

Hal ini, kata Siti Nurbaya, memiliki kaitan erat dengan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kawasan Hutan

Sementara itu Menko Ekuin Airlangga Hartarto ketika menjelaskan soal UU Cipta Kerja khususnya mengenai Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi (3/3) menjelaskan, bahwa besaran minimum kawasan hutan 30% yang semula diatur dalam UU akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP).

Kemudian Pelaksanaan Dampak Penting, Cakupan Luas Serta Bernilai Strategis (DPCLS) yang semula melibatkan DPR diubah hanya dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan DPCLS adalah kegiatan teknokratik dan Kawasan hutan sudah terintegrasi dengan tata ruang.

Mengenai Penyelesaian Keterlanjuran Kawasan Hutan, kata Arilanggar Hartarto, terdapat kebun rakyat dan korporasi dalam kawasan hutan serta belum punya izin (keterlanjuran), pelanggaran pidana sebagaimana diatur UU Nomor 28 Tahun 2013.

Keterlanjuran tersebut, katanya, perlu diselesaikan. Untuk korporasi dikenakan denda yang merupakan penerimaan negara.
"Pelanggaran atas kegiatan di kawasan hutan setelah UU Cipta Kerja, dikenakan pidana," jelasnya.

Sedangkan untuk Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha, dijelaskan oleh Menko Ekuin, bahwa Penerapan Perizinan Berbasis Risiko Mengubah dari berbasis izin (license base) ke berbasis risiko (risk based). Yaitu risiko tinggi (izin), risiko menengah-tinggi (pemenuhan standar), risiko menengah-tinggi (pernyataan standar), risiko rendah (cukup pendaftaran/NIB).

Kemudian soal Kesesuaian Tata Ruang, yakni menghapus izin lokasi bila sudah sesuai dengan RDTR digital, pngintegrasian tata ruang (darat, pesisir, dan laut), percepatan penetapan RTRW dan pelaksanaan Satu Peta, persetujuan lingkungan, pengintegrasian persetujuan lingkungan kedalam perizinan berusaha. Juga analisis dampak lingkungan (amdal) tetap ada untuk kegiatan yang berisiko tinggi kepada lingkungan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

5 Pendemo Reaktif Covid-19, 2 Positif Ganja

Sebanyak lima pendemo reaktif Covid-19 berdasarkan hasil tes cepat, dan dua orang positif menggunakan narkoba jenis ganja.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Sekjen PDIP: Prioritaskan Tindakan Hukum Pelaku Anarkistis dan Aktor di Belakangnya

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta aparat penegak hukum menindak pelaku anarkistis dan aktor di belakangnya.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Lewat Senam Sundul Langit, Menpora Ajak Anak Muda Berolahraga

Gerakan Senam Sundul Langit terinspirasi dari gerakan sepak bola seperti mengoper bola hingga selebrasi gol.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Mahfud Sebut Banyak Hoax soal UU Cipta Kerja

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut banyak informasi "hoax" terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

Donasi Smartphone Bantu Kaum Duafa Atasi Kendala PJJ

Program donasi smartphone akan berlangsung dari Oktober hingga Desember 2020.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

BMKG Dorong Peningkatan Mitigasi Bencana di Indonesia

Mitigasi serta peringatan dini gempa bumi dan tsunami, serta cuaca dan iklim ekstrem merupakan hal yang mendesak untuk dipersiapkan dan diperkuat.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

Pemerintah Akan Tegas dan Proses Hukum Pelaku Aksi Anarkistis dalam Demo UU Cipta Kerja

Pemerintah akan bertindak tegas dan memproses hukum pelaku kerusuhan yang terjadi dalam demostrasi menolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).

NASIONAL | 8 Oktober 2020

Gantikan UN, Pendidik: Jangan Ada Pemeringkatan pada Asesmen Nasional

Apabila ada pemeringkatan pada asesmen nasional layaknya UN, tentu ini akan menjadi beban bagi guru, siswa, orang tua, dan sekolah.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

Hari Guru Sedunia, Mendikbud Apresiasi Peran Guru Selama Pandemi

Peran guru sangat mulia karena tidak hanya memastikan kelangsungan pembelajaran, tetapi juga berperan lebih dalam mendukung muridnya.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

Tim Pencari Fakta Selidiki Kasus Penembakan Pendeta di Intan Jaya

Tugas dari tim pencari fakta ini sifatnya bukan penegakan hukum, melainkan hanya mengumpulkan bukti, data serta informasi pasca kejadian

NASIONAL | 8 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS